Breaking News
Trending Tags
Maaf, tidak ditemukan tags pada periode waktu yang ditentukan.

Bandung di Tahun Kedua: Target Zero Slum, Reduksi Genangan 40%, dan Penguatan Ekonomi Rakyat

  • account_circle MBI Admin
  • calendar_month Jumat, 20 Feb 2026
  • visibility 84
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Siaran Pers Diskominfo Kota Bandung
20 Februari 2026

#1ThBandungUtama
Masuk Tahun Kedua, Genjot Infrastruktur, Tingkatkan Ekonomi Rakyat dan Serapan Tenaga Kerja

Satu tahun kepemimpinan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menjadi fase penataan fondasi pembangunan melalui visi Bandung Utama (Unggul, Terbuka, Amanah, Maju, dan Agamis).

Tahun pertama difokuskan pada pembenahan tata kelola, penguatan data kewilayahan, serta percepatan intervensi berbasis kebutuhan riil warga.

Memasuki tahun kedua, arah kebijakan bergeser pada penguatan dan perluasan dampak pembangunan.

“Kota Bandung terus bergerak, dari perencanaan menuju pelaksanaan, dari kebijakan menuju aksi nyata. Setiap langkah pembangunan kami dasarkan pada data, agar kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kondisi riil kota,” ujarnya.

Pada awal masa kepemimpinan, Kota Bandung dihadapkan pada sejumlah tantangan mendasar. Inflasi berada di angka 2,69 persen, lebih dari 18.000 titik Penerangan Jalan Umum (PJU) dalam kondisi rusak, sekitar 112.000 warga menganggur, serta 27,2 persen rumah tangga belum memiliki septic tank standar.

Persoalan sampah dan sanitasi menjadi isu strategis yang menuntut penanganan sistematis dan berkelanjutan.

Menjawab kondisi tersebut, Pemkot Bandung membangun fondasi kebijakan berbasis data melalui program Layanan Catatan Informasi RW (LACI RW). Survei menjangkau hampir 9.900 RT di seluruh kota, menjadikan RT dan RW sebagai sumber informasi utama.

Data sosial, infrastruktur, lingkungan, hingga kerentanan warga dihimpun sebagai dasar penyusunan kebijakan yang lebih presisi.

Kerangka pembangunan disusun berbasis data makro dan mikro, dengan lima indikator utama yakni sosial dan demografi, infrastruktur, lingkungan dan kesehatan, ekonomi, serta kelembagaan.

“Dari sinilah pembangunan Kota Bandung dimulai: bukan dari asumsi, melainkan dari data yang jujur dan kenyataan yang dihadapi warga setiap hari,” katanya.

Program Prakarsa Bandung Utama menjadi motor implementasi di tingkat kewilayahan. Pada 2025, program ini menjangkau 151 RW di 30 kecamatan dengan lebih dari 1.000 kegiatan dan realisasi anggaran mencapai 96 persen.

Sebanyak 697 RW teridentifikasi aktif menjadi penggerak pembangunan lokal, diperkuat dengan aktivasi kembali siskamling sebagai simpul keamanan dan kepedulian sosial.

Dari sisi ekonomi, analisis desil menunjukkan pertumbuhan tertinggi sebesar 4.994 keluarga baru di desil 6–10 pada periode September 2025–Februari 2026.

Di bidang ketenagakerjaan, penempatan kerja sepanjang 2025 mencapai 5.207 orang melalui berbagai skema, termasuk PKWT, job fair, magang, dan penempatan internasional.

Capaian ini diperkuat dengan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024, yang menunjukkan penguatan akuntabilitas dan tata kelola.

Memasuki tahun kedua, Farhan menyatakan, fokus utama adalah memperluas dampak pembangunan melalui tiga pilar kebijakan.

“Satu tahun pertama adalah fase menata fondasi, dan satu tahun ke depan adalah fase penguatan dan perluasan dampak,” ujarnya.

Pilar pertama adalah pembangunan infrastruktur strategis dengan target 100 persen ODF dan akses air aman, zero slum area, reduksi titik genangan 40 persen, serta kemantapan jalan 95 persen.

Infrastruktur juga dirancang sebagai stimulus ekonomi melalui skema padat karya dan penguatan rantai pasok lokal.

Pilar kedua adalah pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan menekan ketimpangan (gini ratio).

Transformasi UMKM, penguatan ekosistem pariwisata, serta inklusivitas ekonomi menjadi strategi utama agar pertumbuhan ekonomi lebih merata dan berkelanjutan.

Pilar ketiga berfokus pada ketenagakerjaan dan mobilitas sosial dengan target 5.000 sertifikasi kompetensi per tahun, tingkat penyerapan 92 persen, serta perlindungan 100 persen bagi pekerja rentan.

Ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif diyakini mampu mempercepat mobilitas sosial vertikal warga Bandung.

“Satu tahun pertama adalah fase menata fondasi, dan satu tahun ke depan adalah fase penguatan dan perluasan dampak,” tutur Farhan.

Tahun kedua kepemimpinan Bandung Utama kini diarahkan bukan hanya menjaga capaian, tetapi memastikan dampak pembangunan semakin terasa hingga tingkat RT dan RW.

Penulis

Mengabarkan Berita Infomatif

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Wakil Rektor III USB YPKP Jadi Pembicara di Acara KOWAD 2026 Bandung, Angkat Isu Kartini Modern dan Pemberdayaan Perempuan

    Wakil Rektor III USB YPKP Jadi Pembicara di Acara KOWAD 2026 Bandung, Angkat Isu Kartini Modern dan Pemberdayaan Perempuan

    • calendar_month Jumat, 24 Apr 2026
    • account_circle MBI Admin
    • visibility 407
    • 0Komentar

    Bandung,Mbinews –  Dalam rangka mempererat tali silaturahmi sekaligus memperingati semangat perjuangan pahlawan wanita Indonesia Hari Kartini, Korps Wanita Angkatan Darat (KOWAD) menggelar acara Halal Bihalal 1447 H dan Peringatan Hari Kartini TA. 2026. Para tamu undangan disambut hangat oleh Danpusdikkowad Kodiklatad, Kolonel Cku (K) Fitri Anggraeny, S.E., M.M,, yang turut memastikan jalannya kegiatan berlangsung khidmat […]

  • Pemkot Sukabumi dan BMPD Perkuat Sinergi untuk Akselerasi Ekonomi dan Kesejahteraan Warga

    Pemkot Sukabumi dan BMPD Perkuat Sinergi untuk Akselerasi Ekonomi dan Kesejahteraan Warga

    • calendar_month Senin, 29 Sep 2025
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 103
    • 0Komentar

    SUKABUMI,Mbinews.id-  Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi terus memperkuat langkah transformasi ekonomi dan sosial. Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, bersama Wakil Wali Kota Bobby Maulana, menerima kunjungan Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) Kota Sukabumi di Ruang Utama Balai Kota. Senin, (29/9/2025) Dalam pertemuan strategis yang menandai, sinergi konkret antara pemerintah dan perbankan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi […]

  • Anggota DPRD Jawa Barat Tia Bertemu Masyarakat Ciparay Laksanakan Kegiatan “Sosper Penyelenggaraan Perlindungan PMI”

    Anggota DPRD Jawa Barat Tia Bertemu Masyarakat Ciparay Laksanakan Kegiatan “Sosper Penyelenggaraan Perlindungan PMI”

    • calendar_month Sabtu, 2 Des 2023
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 85
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews, — Anggota DPRD Jawa Barat Dra.Hj. Tia Fitriani dari Fraksi Nasdem  melaksanakan kegiatan sosialisasi Perda (Sosper) Nomor 2 tahun 2021 tentang  Penyelenggaraan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Daerah Provinsi Jawa Barat, bertempat di Aula Desa Serangmekar kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, Jumat (1/12/2023). Kegiatan Sosper Penyelenggaraan Perlindungan PMI Asal Jabar tersebut Kades Serangmekar, […]

  • SatSetSatSet, Layanan 112 Pertahankan Kecepatan Penanganan Aduan Masyarakat

    SatSetSatSet, Layanan 112 Pertahankan Kecepatan Penanganan Aduan Masyarakat

    • calendar_month Jumat, 13 Mei 2022
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 79
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews.id – Layanan 112 terus mempertahankan waktu respons (respond time) kejadian darurat di Kota Bandung. Variasi waktu penanganan aduan ini mulai dari 5 menit. Melansir data Bandung Command Center (BCC) dan Call Center 112, terdapat 3.411 panggilan yang masuk ke Call Center di pekan kedua Mei 2022 mulai tanggal 6 hingga 11 Mei. Meski […]

  • Anggota Komisi II DPRD Jabar Minta Penyaluran Bansos Harus Tepat Sasaran

    Anggota Komisi II DPRD Jabar Minta Penyaluran Bansos Harus Tepat Sasaran

    • calendar_month Senin, 19 Jul 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 83
    • 0Komentar

    BANDUNG, Melonjaknya kasus aktif Covid-19 pasca libur lebaran membuat pemerintah Indonesia terpaksa menerapkan kembali kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat hingga tanggal 20 Juli 2020. Banyak yang diatur dalam PPKM darurat ini, beberapa hal diantaranya adalah bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) 100 persen bagi perusahaan non esensial, penutupan pusat perbelanjaan dan […]

  • Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki Pimpin Rapat Optimalisasi Pajak Daerah, Tegaskan Bebas Pungli

    Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki Pimpin Rapat Optimalisasi Pajak Daerah, Tegaskan Bebas Pungli

    • calendar_month Minggu, 4 Jan 2026
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 103
    • 0Komentar

    SUKABUMI, Mbinews id – Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, memimpin langsung rapat koordinasi implementasi optimalisasi pajak daerah yang digelar di Rumah Dinas Wali Kota Sukabumi, pada Sabtu (04/01/2026). Rapat ini menjadi langkah strategis Pemerintah Kota Sukabumi dalam memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menopang pembangunan dan pelayanan publik yang berkelanjutan. ‎Rapat tersebut dihadiri oleh Wakil […]

expand_less