Dana Transfer Daerah Berkurang, Ini Kata Kepala Bappeda Kota Sukabumi
- account_circle mbiredaktur
- calendar_month Selasa, 3 Jan 2023
- visibility 101
- comment 0 komentar
- print Cetak
Kepala Bappeda Kota Sukabumi, Reno Rosyida Mutmainah
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
SUKABUMI,Mbinews.id– Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi, melalaui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat, kembali akan melakukan pergerseran anggaran d tahun 2023 (refocusing). Hal itu seiring dengan adanya alokasi transfer ke daerah alami pengurangan.
“Iya, kita akan lakukan refocusing, karena anggaran dari transfer daerah alami pengurangan,”ujar kepala Bappeda Kota Sukabumi, Reni Rosyida Mutmainah. Selasa, (3/1/2023).
Baca Juga:https://mbinews.id/2022/12/13/bappeda-november-2022-kota-sukabumi-alami-inflasi-sebesar-018-persen/
Seperti halnya dengan, Dana Alokasi Umum (DAU), selain berkurang juga diarahkan penggunaanya. padahal sebelumnya, DAU tersebut tidak terlalu spesifik diarahkan. Sehingga, refocusing harus dilakukan.
“Sebenarnya refocusing itu tidak hanya pengurangan anggaran, tetapi kita memfokuskan ulang kegiatan berdasarkan ketentuan dari pusat,”katanya.
Selain itu juga, langkah lainya akan dilakukan efesiensi-efesiensi pembiyaan, dengan mengecilkan program prioritas yang ditahun 2023 nanti hanya berjumlah 3 program saja.
Baca Juga:https://mbinews.id/2022/11/29/bappeda-kota-sukabumi-gencar-sosialisasikan-barang-kena-cukai-ilegal/
“Kalau tahun lalu kan kita punya 5 sampai 8 program prioritas,”terangnya.
Kendati demikian, tambah Reni, dampak dari pengurangan tersebut tidak mempengaruhi hasil-hasil lainya. Pasalnya, pihaknya juga berharap di 2023 itu, semua amanah di Rencana Pembangunan Jangka Menenganh Daerah (RPJMD) sudah selesai. Sehingga nanti akan fokus ke pelaksanaan Pilkada dan Pemilu.
Baca Juga:
DAU itu secara kuantitas alami pengurangan sedikit. Jadi, DAU itu kata Reni, di tahun 2023 ditetapkan untuk membayar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Sementara sebelumnya P3K itu akan ditanggung oleh pemerintah pusat, ternyata DAU itu diturunkan untuk keperluan P3K.
“Dalam DAU, P3K dberikan anggaran sebesar Rp20 miliar, padahal Pemda membutuhkan Rp38 miliar. Nah kekuranganya terpaksa harus mengambil dari pembangunan dan kegiatan di setiap SKPD. Itu yang maksudkan refocusing tadi,”pungkasnya.ardan/wan/mbi.
- Penulis: mbiredaktur
Saat ini belum ada komentar