Breaking News
Trending Tags

Kejar Target, Kelurahan Mulai Invetarisasi PTSL 2023

  • account_circle mbiredaktur
  • calendar_month Jumat, 8 Jul 2022
  • visibility 165
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

BANDUNG, MBInerws.id – Untuk melengkapi sisa target 2.000 bidang tanah di Kota Bandung yang tersertifikasi, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung melalui Kantor Pertanahan Kota Bandung dan pihak kewilayahan mulai menginventarisasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 2023.

Hal ini disampaikan Wali Kota Bandung, Yana Mulyana selepas diskusi bersama 14 camat dan 27 lurah di Balai Kota Bandung, Jumat, 8 Juli 2022.

“Di sini hadir 14 camat dan 27 lurah yang melaksanakan program PTSL sisa pekerjaan 2017 sebanyak 2.000 bidang. Mudah-mudahan target ini bisa diselesaikan tahun ini,” ujar Yana.

PTSL merupakan program pemerintah pusat untuk memberikan sertifikat sebagai bukti hukum alas hak warga yang memiliki tanah. Dengan begitu, bisa mencegah terjadinya konflik pertanahan di kemudian hari.

Dari target 2.000 bidang tanah, sampai saat ini Kota Bandung telah menyertifikasi 1.026 bidang. Sedangkan untuk aset lahan milik Pemkot Bandung sebanyak 109 bidang telah tersertifikasi dari target 400 bidang tanah.

“Sambil menyelesaikan target, teman-teman kewilayahan juga kami imbau untuk mulai inventarisasi dari sekarang. Warga mana saja yang mau diikutkan dalam program ini di tahun 2023,” ucapnya.

Selaras dengan Yana, Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung, Andi Kadandio Aleppudin mengatakan, untuk seluruh fasilitas seperti pengukuran, penerbitan, dan penyuluhan diberikan secara gratis pada masyarakat. Sebab anggaran tersebut telah diperoleh dari APBN.

“Namun, untuk materai, formulir, dan lainnya dibebankan pada masyarajat sejumlah Rp150.000. Jika ada dari pihak kewilayahan yang menarik biaya lebih, akan dikenakan sanksi,” jelas Andi.

Maka dari itu, Pemkot Bandung beserta pejabat kewilayahan menandatangani pakta integritas untuk mencegah pungutan liar yang merugikan masyarakat. (din)**

  • Penulis: mbiredaktur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Himpun komunitas Pecinta Olahraga Sepeda MTB, Pemkot Bandung Dan Kanhay Wacanakan Garap Lintasan

    Himpun komunitas Pecinta Olahraga Sepeda MTB, Pemkot Bandung Dan Kanhay Wacanakan Garap Lintasan

    • calendar_month Jumat, 26 Jun 2020
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 133
    • 0Komentar

    BANDUNG, MBInews.id – Para pegiat sepeda khususnya yang bergerak di jenis Mountain Bike (MTB) menyodorkan konsep pemanfaatan lahan menjadi arena lintasan sepeda MTB. Bukan persoalan rekreasi semata, harapan adanya lintasan ini justru juga didorong untuk penunjang prestasi olahraga. Pembina sejumlah komunitas sepeda di Bandung Timur, Wawan Darmawan menuturkan selama ini para pegiat sepeda gunung sudah […]

  • Mantan Direktur YLBI Heran Investasi Telkomsel ke GO TO Didiamkan

    Mantan Direktur YLBI Heran Investasi Telkomsel ke GO TO Didiamkan

    • calendar_month Kamis, 23 Feb 2023
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 160
    • 0Komentar

    JAKARTA, MBInews.id – Presiden Joko Widodo harus bersikap pada dugaan praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) investasi Telkomsel yang notabene adalah anak perusahaan BUMN Telkom kepada PT Gojek Tokopedia (GoTo) Tbk sebesar Rp 6,3 triliun. Pasalnya, sejauh ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih bungkam soal dugaan KKN tersebut. Begitu ungkap […]

  • Komisi V DPRD Jabar:  Pembangunan Daerah Harus Sesuai Filosofi Adat Budaya

    Komisi V DPRD Jabar: Pembangunan Daerah Harus Sesuai Filosofi Adat Budaya

    • calendar_month Jumat, 22 Okt 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 151
    • 0Komentar

    BANDUNG, MBInews.id –  Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat menerima audiensi dari Majelis Adat Sunda yang sebelumnya melakukan orasi di depan Kantor DPRD Provinsi Jawa Barat untuk menyampaikan aspirasinya mengenai keberatannya terhadap swastanisasi berbagai lahan kabuyutan dan kawasan sakral seluruh Jawa Barat. Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Harris Bobihoe mengatakan jika pihaknya […]

  • Ludahi Imam Masjid di Kota Bandung, Kantor Imigrasi Kelas 1 Langsung Deportasi WNA Australia

    Ludahi Imam Masjid di Kota Bandung, Kantor Imigrasi Kelas 1 Langsung Deportasi WNA Australia

    • calendar_month Rabu, 24 Mei 2023
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 132
    • 0Komentar

    Bandung || MBInews.id – Kantor Imigrasi Kelas I Kota Bandung, melaksanakan pemulangan secara paksa/deportasi WN Australia berinial BCAA (47) yang melakukan pelecehan terhadap Imam Masjid di Kota Bandung, sebelumnya Polrestabes Bandung telah melakukan pelimpahan atas perkara yang dilakukan oleh BCAA (47) kepada kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung pada hari Kamis, 4 Mei 2023. Setelah […]

  • Perubahan Judul Raperda: Pembudayaan Ideologi Menjadi Pembinaan Ideologi

    Perubahan Judul Raperda: Pembudayaan Ideologi Menjadi Pembinaan Ideologi

    • calendar_month Rabu, 26 Feb 2025
    • account_circle Admin01
    • visibility 162
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews — Sejumlah rekomendasi diberikan, kepada Pansus 2 DPRD Kota Bandung yang sedang membahas, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembinaan Ideologi Pancasila, dalam pelaksanaannya di usulkan kepada Pansus 2 DPRD Kota Bandung, salah satunya perubahan judul Raperda dari Pembudayaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menjadi Pembinaan Ideologi Pencasila dan Wawasan Kebangsaan. Hal tersebut diungkapkan […]

  • Status Kota Bandung Turun,  Kota Bandung Tetap Lakukan Relaksasi Bertahap

    Status Kota Bandung Turun, Kota Bandung Tetap Lakukan Relaksasi Bertahap

    • calendar_month Kamis, 2 Sep 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 149
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews.id – Wali Kota Bandung, Oded M. Danial yang juga selaku Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 Kota Bandung memohon kesabaran para pelaku di beberapa sektor yang belum memperoleh relaksasi atau masih dibatasi. Meski pun status Kota Bandung menurun dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 ke Level 3, Kota Bandung tetap melakukan relaksasi […]

expand_less