Ketua Komisi 1: Hasil Survei Kepuasan Publik Jadi Tolok Ukur Perencanaan Kebijakan

Bandung || MBInews.id — Survei Kepuasan Masyarakat Semester I Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang digelar Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah (Orpad) Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Bandung berupaya untuk mendorong partisipasi masyarakat untuk menilai kualitas pelayanan publik.

Hasil survei ini akan mengukur kualitas layanan pemerintah, dan jadi tolok ukur perbaikan bagi pemerintah untuk selanjutnya meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik.

Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung Radea Respati Paramudhita menuturkan, survei ini diarahkan untuk mengukur persepsi kepuasan masyarakat pada layanan yang diberikan Pemerintah Kota Bandung. Nantinya, hasil survei ini akan dijadikan dasar kebijakan demi peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Kami dari Komisi I DPRD Kota Bandung yang tentunya berfokus pada pemerintahan harus memprioritaskan pandangan opini yang berasal dari masyarakat Kota Bandung. Dan ASN pun harus meyakini betul bukan hanya pimpinan yang dijadikan pedoman, tetapi juga apakah masyarakat mengakui kinerja bapak dan ibu sekalian dengan hasil yang sesuai hasil survei kepuasan layanan? Mari bersama-sama kita jadikan hasil survei ini tolok ukur kebijakan ke depan,” tutur Radea, dalam Simposium Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Semester I Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, di Hotel Horison, Bandung, Rabu, 29 Oktober 2025.

Komisi I DPRD Kota Bandung, kata dia, sangat mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Bandung yang telah menggelar survei kepuasan masyarakat ini dan dilaksanakan oleh pihak ketiga. Dengan memanfaatkan ahli dari luar instansi, Pemerintah Kota Bandung telah menjalankan prinsip akuntabilitas, keterbukaan, dan transparansi yang tercermin dari hal dan kritikan apapun yang ditemui dari hasil survei tersebut.

“Saya betul-betul melihat apa yang dicerminkan survei ini sudah mendekati yang kami dengar dari warga, dalam reses dan aspirasi yang diterima anggota DPRD, atau dari medoss, media massa, yang menjadi pertimbangan perbaikan ke depan,” ujarnya.

Permasalahan yang muncul dari hasil survei dan aspirasi yang diterima dewan dari publik berkutat di masalah ketidakpuasan dengan persoalan macet, sampah, hingga administrasi kependudukan (Adminduk).

“Masalah Adminduk juga menjadi bagian integral penting yang harus dipenuhi oleh Pemkot karena dia berfungsi untuk melindungi masyarakat dari sejak lahir hingga meninggal dunia,” katanya.

Radea berharap setiap pengaduan yang masuk tidak menjadi beban tetapi malah menjadi data yang bisa menindaklanjuti permasalahan hingga selesai. Sebab, masyarakat adalah mentor terbaik dalam hal pelayanan publik.

“Kita ingin masyarakat terus percaya kepada pemerintah, sehingga pemerintah bisa diandalkan. Semoga survei ini bisa menghasilkan apa saja yang selama ini menjadi kendala buruk agar diprioritaskan penyelesaiannya. Bila diminta bantuan, kami di DPRD selalu siap membantu sesuai peraturan berlaku. Saya juga berharap masyarakat bisa terus menyampaikan apresiasi kepada ASN Kota Bandung bila respons layanan membuat warga nyaman. Saya mohon survei ini untuk terus dilakukan setiap tahun, secara periodik,” tutur Radea. *red