Breaking News
Trending Tags

Masyarakat Butuh Transparansi UU Cipta Kerja. KI Jabar : Kalau Bersih Kenapa Harus Risih?

  • account_circle mbiredaktur
  • calendar_month Senin, 12 Okt 2020
  • visibility 104
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

BANDUNG, MBInewa.id – Ketua Komisi Infomasi (KI) Jabar Ijang Faisal/ IF, meminta pemerintah untuk segera membuka akses terhadap undang-undang Cipta kerja. Menur utnya masyarakat butuh mengakses undang-undang tersebut untuk menghilangkan keraguan yang selama ini menjadi polemik.

Menurut IF, hoaks yang disangkakan pemerintah dan DPR saat ini bisa jadi karena tertutupnya akses publik.

“Padahal UU nomor 14 tahun 2008 sudah sangat jelas menyatakan bahwa badan publik wajib terbuka dan publik berhak mendapatkan informasi publik karena hal itu dijamin oleh UUD 1945 pasal 28 huruf f bahwa mendapatkan informasi publik adalah hak azasi manusia,” ungkap IF, Senin (12/10/20).

IF menyayangkan sikap pemerintah dan DPR yang selama ini terkesan tertutup. Menurutnya, jika punya niat baik untuk mensejahterakan dan menentramkan rakyat kenapa dalam pembahasan UU Cipta kerja pemerintah tertutup.

“Untuk urusan publik seperti UU Cipta Kerja ini tidak boleh Pemerintah dan DPR berprilaku tertutup seperti saat ini, urusan publik harus dibicarakan bersama publik jangan terjadi privatisasi seolah-olah urusan publik bisa diselesaikan oleh segelintir orang saja. Kalau bersih kenapa harus risih?”

IF Ketua KI Jabar, menegaskan bahwa keterbukaan dan transparansi terkait isi pasal-pasal yang ada dalam UU Cipta kerja sangat dibutuhkan masyarakat untuk menghilangkan keraguan dan meminimalisir gejolak yang mungkin ditimbulkan.

Dirinya juga meminta DPR untuk memberikan akses secara tatap muka dengan pihak yang masih meragukan substansi UU Cipta kerja.

“Saya menyarankan agar segera dibuka kanal komunikasi langsung (tatap muka) dengan kesetaraan. Hindari lewat mediator, antarpara tokoh sentral untuk mencari solusi perbedaan sikap tentang isi beberapa pasal UU Cipta Kerja,” urai IF. **

  • Penulis: mbiredaktur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kedua Kalinya Musda KNPI Kota Sukabumi Ditunda

    Kedua Kalinya Musda KNPI Kota Sukabumi Ditunda

    • calendar_month Selasa, 1 Jun 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 135
    • 0Komentar

    SUKABUMI, MBInews.id – Musda KNPI Kota Sukabumi ke-XV kembali ditunda kedua kalinya. Pasalnya dalam pelaksanaan Musda yang berlokasi di Aula Kodim 0607 Kota Sukabum 1 Juni 2021 tidak menemukan titik temu. Sidang yang dipimpin oleh Muhamad Lili sekaligus Wakil Ketua DPD KNPI Jawa Barat ini kembali dihentikan untuk sementara sampai batas waktu yang belum bisa […]

  • Kurangi Sedimentasi Intake Cikalong Dikuras

    Kurangi Sedimentasi Intake Cikalong Dikuras

    • calendar_month Minggu, 5 Jul 2020
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 157
    • 0Komentar

    Bandung, MBInews.id — Untuk mengurangi sedimentasi lumpur yang semakin tebal, Rabu 24 Juni Hingga Kamis 25 Juni Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtawening Kota Bandung akan melakukan pengurasan dan perawatan rutin intake Cikalong. Dengan adanya kegiatan ini, maka akan berdampak pada distribusi air kepada pelanggan pada Rabu dan Kamis esok. Direktur Utama PDAM Tirtawening Kota […]

    • calendar_month Senin, 22 Agt 2022
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 133
    • 0Komentar

    BANDUNG, MBInews.id – Kota Bandung terus memantapkan diri sebagai Kota Layak Pemuda. Saat ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengimplementasikan program kota layak pemuda di tingkat kecamatan. Upaya ini memperoleh dukungan dari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Bandung. “Kebijakan pembangunan pelayanan kepemudaan ini menjadi sektor vital. Dalam Perpres nomor 66 tahun 2017 menjelaskan tentang koordinasi […]

  • Rapat Bersama Dishub dan Bapperida Kota Bandung, Dewan Tekankan Realisasi Anggaran Harus Tepat Sasaran

    Rapat Bersama Dishub dan Bapperida Kota Bandung, Dewan Tekankan Realisasi Anggaran Harus Tepat Sasaran

    • calendar_month Rabu, 15 Okt 2025
    • account_circle Admin01
    • visibility 139
    • 0Komentar

    Bandung || MBInews.id — Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung melaksanakan rapat rencana membahas program kerja tahun anggaran 2026 bersama Dinas Perhubungan dan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Bandung, di ruang rapat Bamus DPRD |||Kota Bandung, Selasa (14/10/2025). Rapat dihadiri oleh Ketua Komisi III Agus Hermawan, S.A.P., Wakil […]

  • HIPMI Kota Bandung Gelar Kuliah Umum dan Ruang Gagasan di USB YPKP

    HIPMI Kota Bandung Gelar Kuliah Umum dan Ruang Gagasan di USB YPKP

    • calendar_month Kamis, 15 Des 2022
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 153
    • 0Komentar

    BANDUNG, MBInews.id – Badan Pengurus Cabang (BPC) HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) Kota Bandung menggelar Kuliah Umum & Ruang Gagasan di Universitas Sangga Buana (USB) YPKP Bandung, Kamis (15/12/2022). Kegiatan ini merupakan salahsatu implementasi kerjasama yang sudah terjalin selama ini antara perguruan tinggi USB YPKP dan HIPMI Kota Bandung. Gelaran ini juga sekaligus sebagai bagian […]

  • Dalami Subtansi Raperda Penyelenggaraan Perempuan Pansus V Kunjungi DP3AKB Jateng

    Dalami Subtansi Raperda Penyelenggaraan Perempuan Pansus V Kunjungi DP3AKB Jateng

    • calendar_month Kamis, 23 Jun 2022
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 152
    • 0Komentar

    KOTA SEMARANG, Mbinews.id – Panitia Khusus (Pansus) V DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan studi komparasi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pemberdayaan dan perlindungan perempuan di Jawa Barat ke Provinsi Jawa Tengah. Terdapat perbedaan dalam penjudulan Raperda yakni Perda No. 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan. Wakil Ketua Pansus V DPRD Provinsi Jawa Barat, […]

expand_less