Komisi II DPRD Jabar Sayangkan Belum Optimalnya UPTD PSDKP WS
- account_circle mbiredaktur
- calendar_month Kamis, 15 Sep 2022
- visibility 28
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
CIANJUR, MBInews.id – Belum optimalnya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan (PSDKP WS) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat disayangkan Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat Lina Ruslinawati mengatakan belum optimalnya pelayanan dari UPTD PSDKP WS karena masih minimnya biaya operasional untuk pengawasan Pantai Selatan Jawa Barat yang terbentang mulai dari ujung Kabupaten Sukabumi hingga Kabupaten Pangandaran.
“Untuk menuju ke lokasi yang cukup jauh saja memerlukan biaya belum lagi untuk operasional. Bagaimana fungsi pengawasan bisa berjalan dengan baik sementara anggaran untuk operasional serta sarana dan prasarana tidak ada,” ujar Lina saat evaluasi program dan kegiatan UPTD PSDKP WS di Kabupaten Cianjur, Kamis 15 September 2022.
Padahal, UPTD PSDKP WS ini memiliki peranan yang sangat penting agar pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan dengan kekayaan hayatinya bisa dikelola dengan sistem yang benar guna memberikan suatu nilai kesejahteraan bagi masyarakat pesisir.
Selain pengawasan sumberdaya kelautan yang meliputi pemanfaatan ruang laut, pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau kecil, pemanfaatan produk dan jasa kelautan serta pemanfaatan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati perikanan, UPTD PSDKP WS ini juga melakukan pengawasan sumberdaya perikanan.
“SDM (Sumber Daya Manusia)-nya ada dan mumpuni secara kapabilitas cuman dukungan sarana dan prasarana dan biaya operasional yang tidak ada, ini akan kita dorong agar pengawasannya semakin optimal,” tambah Lina.
Selain itu Lina pun meminta Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mengevaluasi letak Kantor UPTD PSDKP Wilayah Selatan saat ini yang cukup jauh dari lokasi pengawasannya sehingga berdampak pada tingginya biaya operasional.
“Ada baiknya kantor yang sedemikian jauh dari lokasi pengawasan harus dievaluasi, jarak tempuhnya cukup panjang harus jadi pemikiran bersama,” pungkas Lina.***
- Penulis: mbiredaktur
Saat ini belum ada komentar