Breaking News
Trending Tags

Menunggak Pajak Kendaraan Bermotor Bertahun-tahun, Ini Sanksi Tegasnya

  • account_circle mbiredaktur
  • calendar_month Kamis, 26 Okt 2023
  • visibility 170
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SUKABUMI, Mbinews.id – Berdasarkan peraturan, data kendaraan bermotor (ranmor) yang terdapat di Registrasi dan Identifikasi (Regident) ranmor yang terdapar di pihak kepolisian bakal dihapus jika tidak melakukan pembayaran pajak selama 2 tahun berturut-turut setelah habis masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Kamis (26/10).

Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 pasal 74. Kanit Regident Polres Sukabumi Kota, Ipda Agus Budiyanto mengatakan, ketentuan yang tertera pada pasal itu mengatur pemilik kendaraan bermotor untuk bisa melakukan registrasi ulang kendaraannya dengan melakukan pembayaran pajak kendaarn setiap tahunnya.

“Sesuai dengan Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 74 yang mengatur tentang penghapusan data regident ranmor. Penghapusan data tersebut, ada yang dari permintaan pemilik kendaraan dan ada juga yang dihapuskan oleh pihak kepolisian,” ujar Bagus kepada awak media.

Lanjutnya, tahapan penghapusan registrasi kendaraan bermotor diawali dengan pengiriman peringatan kepada pemilik kendaraan yang terdiri dari peringatan pertama, kedua, dan ketiga, setelah dinyatakan kendaraan tersebut habis masa berlaku STNK nya dan juga telah 2 tahun berturut-turut tidak melakukan pembayaran pajak.

“Saat ini terkait peraturan tersebut masih dalam tahap sosialisasi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Baik itu oleh Pusat Pengelola Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Kota Sukabumi, maupun pihak terkait lainnya,” jelas Budi.

Masih menurut Budi, hingga saat ini, memang benar terdapat ribuan unit kendaraan yang belum melakukan registrasi ulang kendaraannya dengan cara membayar pajak tahunan kendaraan bermotor.

“Di wilayah Kota Sukabumi hingga saat ini terdapat sekitar 20 persen dari jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar dan menunggak pajak,” pungkasnya. (Ardan/Wan/Mbi)

  • Penulis: mbiredaktur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemkot Bandung Akhiri Program Bekerja Dirumah “WFH” ASN Pantau Pelaksanaan PSBB Proposional

    Pemkot Bandung Akhiri Program Bekerja Dirumah “WFH” ASN Pantau Pelaksanaan PSBB Proposional

    • calendar_month Rabu, 3 Jun 2020
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 129
    • 0Komentar

    BANDUNG, MBInews.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung resmi mengakhiri program bekerja dari rumah (WFH) kepada para ASN di Lingkungan Pemkot Bandung, Selasa (2/6/2020). Kini para ASN diberi tugas mengawasi pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) proporsional. “Nanti ada ASN yang tugasnya memantau toko, restoran, pasar tradisional, dan perkantoran. Para ASN harus memastikam semua melaksanakan PSBB […]

  • DPRD Kota Bandung Apresiasi Peluncuran Layanan Psikolog Klinis di 12 Puskesmas

    DPRD Kota Bandung Apresiasi Peluncuran Layanan Psikolog Klinis di 12 Puskesmas

    • calendar_month Rabu, 13 Mei 2026
    • account_circle MBI Admin
    • visibility 441
    • 0Komentar

    Bandung, Mbinews — Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi mengapresiasi peluncuran layanan 12 psikolog klinis di UPTD Puskesmas Kota Bandung sebagai langkah nyata pemerintah dalam memperkuat pelayanan kesehatan mental masyarakat. Apresiasi tersebut disampaikan saat menghadiri peluncuran layanan psikolog klinis di Aula Dinas Kesehatan Kota Bandung, Selasa (12/5/2026). Kegiatan itu juga dihadiri anggota Komisi IV DPRD […]

  • DPRD Jabar Pastikan Program Rutilahu Terus Dijalankan, Warga Rasakan Langsung Mamfaatnya

    DPRD Jabar Pastikan Program Rutilahu Terus Dijalankan, Warga Rasakan Langsung Mamfaatnya

    • calendar_month Jumat, 15 Apr 2022
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 109
    • 0Komentar

    KARAWANG, MBInews.id – Kalangan DPRD Provins Jawa Barat, memastikan program pembangunan Rumah Tinggal Layak Huni (Rutilahu) masih akan terus dijalankan. Hal ini karena Program Rutilahu merpakan program yang dapat dirasakan langsung mamfaatnya bagi warga penerima Rutilahu agar dapat hidup tempat yang lanyak bersama keluarganya. Wakil Ketua Pansus II (LKPJ) DPRD Jabar, H. Ali Hasan S.Ip […]

  • Paslon Walkot dan Cawalkot Bandung No.2 Haru Dhani Banyak Dukungan Ulama dan Ormas Islam

    Paslon Walkot dan Cawalkot Bandung No.2 Haru Dhani Banyak Dukungan Ulama dan Ormas Islam

    • calendar_month Jumat, 22 Nov 2024
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 137
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews – Gelombang dukungan dari ulama dan ormas Islam terus berdatangan ke pasangan calon (Paslon) Walikota dan Wakil Walikota Bandung Nomor Urut 2 Haru Suandharu – Ridwan Dhani Wirianata. Hal itu terungkap dalam silaturahmi antara Paslon Haru – Dhani alias HD bersama para tokoh Nahdlatul Ulama (NU) beserta sebanyak pengurus 21 Pimpinan Cabang (PC) […]

  • Isu Masa Jabatan Presiden 3 Periode, Anggota DPRD Kota Sukabumi F-Demokrat Angkat Bicara

    Isu Masa Jabatan Presiden 3 Periode, Anggota DPRD Kota Sukabumi F-Demokrat Angkat Bicara

    • calendar_month Kamis, 14 Apr 2022
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 173
    • 0Komentar

    SUKABUMI, Mbinews.id – Maraknya isu penundaan waktu pemilihan umum (pemilu) tahun 2024, membuat banyaknya kecaman berbagai pihak dari berbagai daerah di Indonesia. Termasuk juga aksi unjuk rasa yang dilakukan di Kota Sukabumi, sempat mewarnai panasnya isu politik saat ini. Menyikapi hal tersebut, Maming Surita yang merupakan anggota legislatif DPRD Kota Sukabumi dari Partai Demokrat, turut […]

  • DPRD Jabar Minta Target Pendapatan Dan Belanja Harus Rasional

    DPRD Jabar Minta Target Pendapatan Dan Belanja Harus Rasional

    • calendar_month Senin, 1 Nov 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 183
    • 0Komentar

    KABUPATEN BANDUNG, Mbinews.id – Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Barat melaksanakan kunjungan kerja ke KP3D Rancaekek, Kabupaten Bandung. Senin, (1/11/21). Kunjungan kerja tersebut, dalam rangka pembahasan Rancangan KUA dan PPAS APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Achmad Ru’yat mengatakan, pihaknya ingin memastikan bahwa rasionalisasi target […]

expand_less