Breaking News
Trending Tags

Menunggak Pajak Kendaraan Bermotor Bertahun-tahun, Ini Sanksi Tegasnya

  • account_circle mbiredaktur
  • calendar_month Kamis, 26 Okt 2023
  • visibility 75
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SUKABUMI, Mbinews.id – Berdasarkan peraturan, data kendaraan bermotor (ranmor) yang terdapat di Registrasi dan Identifikasi (Regident) ranmor yang terdapar di pihak kepolisian bakal dihapus jika tidak melakukan pembayaran pajak selama 2 tahun berturut-turut setelah habis masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Kamis (26/10).

Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 pasal 74. Kanit Regident Polres Sukabumi Kota, Ipda Agus Budiyanto mengatakan, ketentuan yang tertera pada pasal itu mengatur pemilik kendaraan bermotor untuk bisa melakukan registrasi ulang kendaraannya dengan melakukan pembayaran pajak kendaarn setiap tahunnya.

“Sesuai dengan Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 74 yang mengatur tentang penghapusan data regident ranmor. Penghapusan data tersebut, ada yang dari permintaan pemilik kendaraan dan ada juga yang dihapuskan oleh pihak kepolisian,” ujar Bagus kepada awak media.

Lanjutnya, tahapan penghapusan registrasi kendaraan bermotor diawali dengan pengiriman peringatan kepada pemilik kendaraan yang terdiri dari peringatan pertama, kedua, dan ketiga, setelah dinyatakan kendaraan tersebut habis masa berlaku STNK nya dan juga telah 2 tahun berturut-turut tidak melakukan pembayaran pajak.

“Saat ini terkait peraturan tersebut masih dalam tahap sosialisasi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Baik itu oleh Pusat Pengelola Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Kota Sukabumi, maupun pihak terkait lainnya,” jelas Budi.

Masih menurut Budi, hingga saat ini, memang benar terdapat ribuan unit kendaraan yang belum melakukan registrasi ulang kendaraannya dengan cara membayar pajak tahunan kendaraan bermotor.

“Di wilayah Kota Sukabumi hingga saat ini terdapat sekitar 20 persen dari jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar dan menunggak pajak,” pungkasnya. (Ardan/Wan/Mbi)

  • Penulis: mbiredaktur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bank Bjb Sepakati Kerja Sama Dalam Budidaya Penggemukan Sapi

    Bank Bjb Sepakati Kerja Sama Dalam Budidaya Penggemukan Sapi

    • calendar_month Minggu, 12 Sep 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 59
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews.id – Bank bjb bersama Kelompok Ternak Haji Aang Gunawan di Bandung menyepakati perjanjian kerja sama kemitraan Budidaya Penggemukan Sapi.Ikatan kemitraan ini diikat melalui Penandatanganan Kerja Sama Kemitraan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada mitra binaan bersama Kelompok Ternak Haji Aang Gunawan di Hotel Kytos Jalan Setiabudi Bandung, pada Rabu (8/9/2021). Penandatanganan kerja sama […]

  • Kapolres Sukabumi , AKBP Susatyo Purnomo Condro : Tingkat Kriminalitas Jalanan Tergolong Menurun 30 Persen

    Kapolres Sukabumi , AKBP Susatyo Purnomo Condro : Tingkat Kriminalitas Jalanan Tergolong Menurun 30 Persen

    • calendar_month Rabu, 10 Jul 2019
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 42
    • 0Komentar

    SUKABUMI, MBInews.id – Kapolres Sukabumi Kota AKBP Susatyo Purnomo Condro mengatakan, jika tingkat kriminalitas jalanan di wilayah di Kota Sukabumi tergolong menurun hingga 30 persen dengan berbagai penegakan hukum, sekitar 500 tersangka diamankan.”Penegakan hukum ini untuk menjaga Kota Sukabumi yang aman dan nyaman,”ujar Susatyo usai upacara HUT Bhayangkara ke 73 di Lapang Merdeka Kota Sukabumi, […]

  • Pemprov Jabar Harus Perhatikan Kondisi Satpel

    Pemprov Jabar Harus Perhatikan Kondisi Satpel

    • calendar_month Senin, 23 Agt 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 52
    • 0Komentar

    KAB BANDUNG BARAT, Mbinews.id – Komisi II DPRD Jawa Barat soroti kondisi infrastruktur Satuan Pelayanan (Satpel) Benih dan Hortikultura Cipatat Kabupaten Bandung Barat yang dinilai memprihatinkan. Berkurangnya anggaran Satpel akibat terjadinya refocusing disebut menjadi salah satu penyebab kondisi pelayanan dan infrastruktur mengalami keterbatasan. Hal tersebut diungkapkan Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat Sopyan BHM […]

  • Jambore Kader PKK di Stadion Si Jalak Harupat Sahrul Diserbu Ibu-ibu

    Jambore Kader PKK di Stadion Si Jalak Harupat Sahrul Diserbu Ibu-ibu

    • calendar_month Minggu, 8 Sep 2024
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 62
    • 0Komentar

    SOREANG, Mbinews – Wakil Bupati Bandung Sahrul Gunawan hadir dalam kegiatan jambore kader PKK Kabupaten Bandung tahun 2024, di stadion si jalak Harupat, Sabtu 7 September 2024 petang. Kehadiran Sahrul Gunawan ditengah kegiatan tersebut, tentu diburu peserta yang notabene Ibu-Ibu kader PKK Se-Kabupaten Bandung. Ribuan peserta jambore kader PKK Kabupaten Bandung 2024, terlihat girang menyambut […]

  • Faisal Minta Bapemperda Tunda Bahas Raperda Penyertaan Modal PDAM

    Faisal Minta Bapemperda Tunda Bahas Raperda Penyertaan Modal PDAM

    • calendar_month Sabtu, 1 Mei 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 47
    • 0Komentar

    SUKABUMI,Mbinews.id-Salah satu anggota DPRD Kota Sukabumi, meminta agar salah satu Rancangan Peraturan Daerah (raperda) yang dijadwalkan akan dibahas pada triwulan ke dua ini, lebih baik di tunda. Satu raperda yang dimaksud itu yakni mengenai penyertaan modal bagi PDAM. “Di triwulan ke dua ini, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Sukabumi, akan membahas tiga raperda. […]

  • Ketimpangan Tanah Masih Jadi Isu Pada HTN 2021

    Ketimpangan Tanah Masih Jadi Isu Pada HTN 2021

    • calendar_month Jumat, 24 Sep 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 46
    • 0Komentar

    KOTA BANDUNG, Mbinews.id – Pada peringatan Hari Tani Nasional yang jatuh setiap tanggal 24 September, permasalahan ketimpangan tanah masih menjadi isu yang terus dibicarakan. Hal tersebut di Indonesia hanya dapat diatasi lewat kebijakan politik dimana kebijakan politik ini diatur oleh pemerintah pusat dengan cara me-remunerisasi tanah. Demikian diutarakan Rafael Situmorang, yang merupakan Anggota Komisi I […]

expand_less