Breaking News
Trending Tags
Maaf, tidak ditemukan tags pada periode waktu yang ditentukan.

Musrenbang RKPD Kota Bandung Tahun 2025 untuk Dorong Kesejahteraan Warga

  • account_circle mbiredaktur
  • calendar_month Senin, 4 Mar 2024
  • visibility 105
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

BANDUNG, Mbinews — DPRD Kota Bandung mempunyai harapan yang cukup besar terhadap Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) , Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025. DPRD Kota Bandung mengharapkan rencana pembangunan tahun 2025 dapat lebih mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kota Bandung H. Tedy Rusmawan, A.T., M.M., dalam sambutannya di Musrenbang RKPD Kota Bandung Tahun 2025, di Hotel Horison, Senin 4 Maret 2024.

Ketua DPRD Kota Bandung . H Tedy Rusmawan AT MM turut hadir Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Kota Bandung Dr. Uung Tanuwidjaya, S.E., M.M., Pj Wali Kota Bandung Bambang Tirtoyuliono, Sekda Kota Bandung Ema Sumarna, para kepala OPD, aparat kewilayahan, serta unsur tokoh masyarakat.

Lebih jauh H. Tedy Rusmawan menjelaskan, sebagai bagian dari unsur Pemerintah Kota Bandung, DPRD Kota Bandung sangat mendukung penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kota Bandung tahun 2025.

Perencana di tahap Musrenbang RKPD Tahun 2025 ini, kata Tedy, patut diselaraskan dengan target-target pembangunan jangka panjang menuju pencapaian visi RPJPD akhir tahun 2025, yaitu “Kota Bandung Bermartabat (Bandung Dignified City)”.

“Guna mewujudkan hal itu semua, diharapkan perencanaan pembangunan daerah dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya,” ujarnya.

Tedy mengingatkan kembali sebagaimana disampaikan dalam kick off meeting RKPD Tahun 2025 yang dihelat Desember 2023, bahwa rencana pembangunan tahun 2025 menitikberatkan pada kualitas daya saing sumber daya manusia, terwujudnya reformasi birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel, meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan perekonomian kota dan kelayakan hunian kota.

Adapun isu prioritasnya adalah kemiskinan penduduk, daya saing ekonomi, inovasi dan kebijakan, optimalisasi infrastruktur digital, daya saing SDM, masalah sampah, kemacetan, banjir dan genangan, wilayah kumuh, serta pengangguran, dapat terlaksana dengan baik dan memiliki azas manfaat yang tinggi terhadap kepentingan masyarakat Kota Bandung. Dari hasil pengawasan DPRD di lapangan, serta masukan dan aspirasi dari masyarakat, DPRD Kota Bandung menghimpunnya menjadi Pokok-Pokok Pikiran sebagai berikut:

1. Target-target RPJPD yang belum tercapai sampai saat ini harus tetap menjadi prioritas pada RKPD tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025.

2. Tema RKPD Tahun 2025 yakni “Peningkatan Daya Saing Perekonomian Infrastuktur Kota yang Inklusif Didukung dengan SDM dan Pemerintah yang Andal,” harus menjadi acuan semua pihak dalam menyusun RAPBD tahun 2025.

3. Sebagai tindak lanjut dari tema tersebut, maka OPD-OPD terkait pemulihan ekonomi, infrastuktur, peningkatan SDM, dan kesejahteraan masyarakat agar ditingkatkan pagu anggarannya.

4. Terkait dengan pemulihan ekonomi, Pemerintah Kota Bandung agar terus meningkatkan kepedulian kepada KUKM (koperasi usaha kecil menengah & mikro) melalui program kegiatan yang berorientasi pada fasilitasi penguatan permodalan dan pengembangan usaha, termasuk di dalamnya program pendampingan.

5. Dalam upaya mengurangi angka pengangguran, agar diperbanyak pelatihan-pelatihan yang berorientasi pada dunia usaha dan pengembangan wirausaha serta memperbanyak job fair termasuk untuk para penyandang disabilitas.

6. Kegiatan padat karya agar terus diperbanyak untuk membantu warga masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan sekaligus menata lingkungan.

7. Infrastruktur pendidikan (sarana prasarana sekolah) dan kesehatan (puskesmas) yang belum memenuhi standar kelayakan agar menjadi prioritas.

8. Kelurahan yang masih masuk kategori blank spot dari program zonasi PPDB agar menjadi prioritas dilakukan pembangunan SMP negeri, termasuk mengajukan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat

mewujudkan pembangunan Kota Bandung, kota yang kita cintai ini,” ucap Tedy.

Ia menjelaskan, Musrenbang RKPD ini merupakan perwujudan amanah dari Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Darah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

“Sebagaimana kita maklumi bersama, saat ini adalah masa transisi peralihan Pemerintahan Kota Bandung dan untuk itu kegiatan Musrenbang juga berpedoman pada peraturan Wali Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana amanah dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2022,” katanya.

Ruang Masyarakat

Pj Wali Kota Bandung Bambang Tirtoyuliono mengatakan, Musrenbang menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi sesuai amanat Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Proses penjaringan aspirasi masyarakat yang dilaksanakan melalui mekanisme Musrenbang ini merupakan proses panjang, yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Seluruh stakeholders pembangunan, bersama-sama perangkat daerah, camat, lurah, dan ketua RW, diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi,” kata Bambang.

Terdapat 4 isu strategis Rencana Pembangunan Daerah Kota Bandung yakni peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia; peningkatan tata kelola pemerintahan yang melayani efektif, efisien dan bersih; peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi; dan peningkatan kenyamanan dan kelayakhunian kota.

“Kita upayakan indeks pembangunan di Kota Bandung terus meningkat. Sesuai data, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bandung mencapai 83,29 persen,” ujarnya.**

  • Penulis: mbiredaktur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Polresta Bandung Raih Penghargaan Pelayanan Publik Dari Kemenpan-RB

    Polresta Bandung Raih Penghargaan Pelayanan Publik Dari Kemenpan-RB

    • calendar_month Rabu, 17 Feb 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 70
    • 0Komentar

    BANDUNG, MBNews.id – Polresta Bandung meraih penghargaan pelayanan publik berkategori sangat baik atau predikat A dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Kapolresta Bandung Kombes Pol Hendra Kurniawan menerima penghargaan secara virtual pada Selasa (16/2/2021). Polresta Bandung sendiri meraih pengharaan bersama beberapa Polres dan Polresta lain se-Indonesia. Deputi Pelayanan Publik Kementerian PAN RB […]

  • Majukan Ekonomi Desa, Bank Bjb Perkuat Kerja Sama Dengan APDESI Jabar

    Majukan Ekonomi Desa, Bank Bjb Perkuat Kerja Sama Dengan APDESI Jabar

    • calendar_month Selasa, 16 Nov 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 89
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews.id – Sebagai Bank Pembangunan Daerah di Jawa Barat, bank bjb memiliki komitmen untuk terus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Dukungan bank bjb dalam meningkatkan laju perekonomian masyarakat desa terwujud dalam berbagai kolaborasi, salah satunya adalah kerja sama dengan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Jawa Barat. Kerja sama terbaru […]

  • Pemkot Bandung Tunggu Arahan  Perubahan Struktur Gugus Tugas Covid-19

    Pemkot Bandung Tunggu Arahan Perubahan Struktur Gugus Tugas Covid-19

    • calendar_month Kamis, 23 Jul 2020
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 86
    • 0Komentar

    BANDUNG, MBInews.id – Pemerintah Kota Bandung belum akan membubarkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Pemkot Bandung masih menunggu arahan tentang struktur dan mekanisme perubahan Gugus Tugas menjadi Satuan Tugas Penanganan Covid-19. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bandung, Bambang Suhari mengatakan, pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa Gugus Tugas masih bisa […]

  • Kolaborasi Bank bjb Dan Disdik Cianjur  Hadirkan Aplikasi Edusmart Sarana Permudah Belajar Siswa

    Kolaborasi Bank bjb Dan Disdik Cianjur Hadirkan Aplikasi Edusmart Sarana Permudah Belajar Siswa

    • calendar_month Minggu, 12 Jul 2020
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 110
    • 0Komentar

    CIANJUR, MBInews.id – Kebutuhan akan sarana pendidikan yang berkualitas mutlak diperlukan guna menunjang perkembangan intelektualitas para siswa sebagai generasi penentu masa depan bangsa. Guna memberikan alternatif solusi atas kebutuhan tersebut, bank bjb terlibat dalam inovasi dan kolaborasi untuk meningkatkan kualitas dunia pendidikan nasional. Bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, bank bjb menghadirkan aplikasi Edusmart […]

  • Pemkot Bandung Kolaborasi Dengan Forkopimda Selesaikan Isu Strategis Kota

    Pemkot Bandung Kolaborasi Dengan Forkopimda Selesaikan Isu Strategis Kota

    • calendar_month Selasa, 23 Mei 2023
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 76
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews – Untuk menyelesaikan berbagai isu strategis dan permasalahan,Pemerintah Bandung, berkolaborasi dengan berbagai stakeholder. Demikian Pelaksana Harian Walikota Bandung Ema Sumarna mengatakan pada Rapat Koordinasi Forkompinda di Balaikota Bandung . Senin 23 Mei 2023. Isu strategis tersebut meliputi masalah sampah, penataan Pedagang Kaki Lima (PKL), pelaksanaan Car Free Day (CFD), vandalisme dan penanganan banjir. […]

  • BPK Akan Periksa Program Vaksinasi Kota Bandung, Oded: OPD Harus Transparan Dan Akuntabel

    BPK Akan Periksa Program Vaksinasi Kota Bandung, Oded: OPD Harus Transparan Dan Akuntabel

    • calendar_month Senin, 9 Agt 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 87
    • 0Komentar

    BANDUNG, MBInews.id –  Wali Kota Bandung, Oded M. Danial menginstruksikan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) proaktif menyambut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang akan memeriksa kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dalam menjalankan program vaksinasi. Para OPD terkait harus memberikan data dan dokumen penunjang yang dibutuhkan BPK. “Saya sudah meminta kepada semua dinas terkait bekerja sama […]

expand_less