Breaking News
Trending Tags

Pemkot Kaji Sejumlah Solusi Alternatif Honorarium Guru dan TAS Non PNS

  • account_circle mbiredaktur
  • calendar_month Senin, 13 Mei 2019
  • visibility 243
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

BANDUNG, BEDAnews – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung masih mengkaji sejumlah solusi  alternatif terkait honorarium bagi guru dan Tenaga Administrasi Sekolah (TAS) non PNS.

Pemkot Bandung memastikan, solusi yang bakal dipilih tetap berpegang pada regulasi yang ada.

Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana menuturkan pemberian honorarium bagi guru dan TAS non PNS bukan hanya berdasarkan pada Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 014 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Honorarium Peningkatan Mutu Bagi Guru dan Tenaga Administrasi Sekolah Non Pegawai Negeri Sipil.

Namun, juga merujuk kepada Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

“Jadi semangatnya hari ini kita mencari solusi. Hari ini kita baru merangkum berbagai masukan. Tapi solusi ini tidak boleh juga melanggar hukum,” kata Yana di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana, Senin (13/5/2019).

Sesuai dengan Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018, terdapat standar teknis pelayanan minimal (SPM) yang secara terpadu berskala nasional harus diregistrasi dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Apabila sudah sesuai dengan kriteria, maka data guru dan TAS non PNS tersebut akan muncul dalam Dapodik.

Yana mengungkapkan, sesuai laporan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung, saat ini terdata 8.868 orang guru dan TAS non PNS yang sudah sesuai kualifikasi dan terverifikasi dalam Dapodik. Sementara 2.418 orang lainnya terdata tidak lulus kualifikasi.

“Jadi di Permendikbud itu ada standar kompetensi. Setelah diverifikasi tanggal 10 Mei 2019, ada beberapa yang tidak memenuhi standar sesuai Permendikbud. Karena Permendikbud juga menerapkan ada sanksi,” bebernya.

Yana menuturkan, jika dipaksakan memberikan honorarium kepada 2.418 orang guru dan TAS non PNS, maka hal itu melanggar aturan. Namun, dia menyatakan Pemkot Bandung tetap ingin mencari jalan keluar agar tetap ada solusi untuk persoalan tersebut.

“Itu belum terjawab, makanya kita cari solusi. Teman-teman sudah bekerja, jadi harus ada honornya. Tetapi selama itu tidak melanggar aturan. Karena tadi itu, ada aturan yang mengikat, kalau melanggar ada sanksi buat pimpinan,” tambahnya.

Yana juga merespon aspirasi guru dan TAS non PNS yang sulit mengejar jam mengajar selama 24 jam sesuai dengan aturan. Dari pengamatan sementara, hal itu tidak terlepas dari jumlah guru dan TAS non PNS yang terlalu banyak.

“Mungkin karena merekrut terus akhirnya overload. Tidak terpetakan kebutuhan sebenarnya. Mungkin saja dari jumlah 11.000 ini sudah overload sehingga untuk kejar 24 jam kan sulit,” bebernya.

Yana mengaku sulit memonitor jumlah jumlah guru dan TAS non PNS. Karena perekrutannya oleh kepala sekolah. Padahal, sambung dia, aturannya pengangkatan guru dan TAS non PNS itu tidak diberikan kepada kepala sekolah.

“Lazimnya itu karena sekolah merekrut sendiri. Tetapi saya tanya ke BKPP (Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan) tidak pernah memberi kewenangan untuk sekolah merekrut. Sekolah negeri harus dari Disdik atau Wali Kota. Sedangkan sekolah swasta cukup ketua yayasan tapi tetap harus melaporkan kepada Disdik,” tutur Yana. (BD)

  • Penulis: mbiredaktur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • DPRD Kota Sukabumi Sahkan LPJ APBD 2025, Soroti Kemandirian Keuangan dan Optimalisasi Anggaran

    DPRD Kota Sukabumi Sahkan LPJ APBD 2025, Soroti Kemandirian Keuangan dan Optimalisasi Anggaran

    • calendar_month Rabu, 22 Jul 2026
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 7.790
    • 0Komentar

    SUKABUMI,Mbinews.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi, resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Sukabumi, Selasa (21/7/2026). Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kota Sukabumi, Wawan Juanda, dan dihadiri Wakil Wali […]

  • Para Pemangku Kepentingan Tandatangani Komitmen Dukungan Penyelenggaraan PPDB yang Objektif, Transparan, dan Akuntabel

    Para Pemangku Kepentingan Tandatangani Komitmen Dukungan Penyelenggaraan PPDB yang Objektif, Transparan, dan Akuntabel

    • calendar_month Selasa, 21 Mei 2024
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 167
    • 0Komentar

    SUKABUMI,Mbinews.id– Penjabat (Pj) Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji melakukan penandatanganan Komitmen Dukungan Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang Objektif, Transparan, dan Akuntabel di Kota Sukabumi. Selain, Pj Wali Kota Sukabumi, penandataganan juga dilakukan oleh berbagi pihak. Diantaranya, PGRI Kota Sukabumi, Dewan Pendidikan, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Dinas Sosial, Kepala Disdukcapil, Kepala Dinas Pendidikan dan […]

  • Menuju PPKM Level 1, Pemkot Sukabumi Gencarkan Vaksinasi Lansia

    Menuju PPKM Level 1, Pemkot Sukabumi Gencarkan Vaksinasi Lansia

    • calendar_month Selasa, 14 Des 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 168
    • 0Komentar

    SUKABUMI, Mbinews.id – Pemerintah Kota (Pemkota)  Sukabumi terus gencarkan capaian vaksinasi Covid-19. Saat ini Pemkot Sukabumi tengah meningkatkan proses vaksinasi, khususnya bagi kalangan warga lansia (lanjut usia), Selasa (14/12/2021).  Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Kota Sukabumi Lulis Delawati mengatakan, saat ini zapaian vaksinasi dosis kesatu bagi warga lansia sudah mencapai 61.08 […]

  • Lapang Merdeka Sukabumi Akan Direvitalisasi, PKL dan Aktivitas Tak Sesuai Perda Ditertibkan

    Lapang Merdeka Sukabumi Akan Direvitalisasi, PKL dan Aktivitas Tak Sesuai Perda Ditertibkan

    • calendar_month Senin, 5 Jan 2026
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 213
    • 0Komentar

    SUKABUMI, Mbinews.id — Pemerintah Kota Sukabumi memberikan klarifikasi resmi terkait ramainya perbincangan di media sosial mengenai dugaan alih fungsi Lapang Merdeka. Isu tersebut mencuat setelah muncul unggahan yang memperlihatkan lapangan basket digunakan sebagai arena permainan mobil-mobilan di tengah tingginya aktivitas warga saat libur Tahun Baru. Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, menegaskan bahwa aktivitas tersebut […]

  • Pedagang Berharap Pemerintah Mengkaji Ulang Rencana Menaikan Harga BBM

    Pedagang Berharap Pemerintah Mengkaji Ulang Rencana Menaikan Harga BBM

    • calendar_month Rabu, 24 Agt 2022
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 208
    • 0Komentar

    SUKABUMI, Mbinews.id – Sejumlah pedagang yang berada di Pasar Tipar Gede, Kota Sukabumi mengeluhkan terkait rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Pasalnya, dengan naiknya harga BBM nanti, tentunya akan berdampak terhadap harga modal dagangan mereka, sehingga para pedagang juga akan menaikan harga jual barang dagangan mereka. Seperti yang dikatakan Asep Mulyana (40), seorang pedagang […]

  • Penertiban oleh Satpol PP Pemberian Efek Jera bagi Pelaku Peredaran Obat Ilegal

    Penertiban oleh Satpol PP Pemberian Efek Jera bagi Pelaku Peredaran Obat Ilegal

    • calendar_month Rabu, 5 Jun 2024
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 170
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews — Ketua DPRD Kota Bandung, Tedy Rusmawan, A.T., M.M., mengatakan perlu adanya edukasi kepada masyarakat, terkait obat-obatan ilegal. Mengingat peredaran obat ilegal mulai marak di Kota Bandung. Ketua DPRD Kota Bandung mengatakan , pada talk show OPSI dengan tema “Berantas Peredaran Obat-obatan Ilegal”, di Studio PRFM, Jalan Asia-Afrika, Bandung, Rabu, 5 Mei 2024. […]

expand_less