Breaking News
Trending Tags

Timbul Sinaga Sebut Posisi Rangkap Jabatan Rawan Overloud, Ketua DPRD Sumut : Kita Lihat Saja Nanti

  • account_circle mbiredaktur
  • calendar_month Rabu, 2 Jun 2021
  • visibility 69
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MEDAN, MBInews.id – Anggota DPRD Sumut Dr Timbul Sinaga menyakini posisi rangkap jabatan yang diberikan kepada seseorang akan mengakibatkan overload (kelebihan beban).

Bahkan, hal itu mempertontonkan kepada masyarakat bahwa pemerintah provinsi Sumatera Utara (Provsu) kekurangan sumber daya yang memadai, baik jumlah maupun kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dimiliki.

Ungkapan itu disampaikan politisi partai NasDem tersebut saat diminta tanggapan terkait kabar penunjukan Afifi Lubis sebagai Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprovsu pasca pensiunnya Sabrina pada 1 Juni 2021. Rabu (2/6/2021).

Menurut Timbul, rangkap jabatan yang diemban seseorang akan sangat menggangu kinerja dalam sistem pengelolaan pemerintah yang baik.

Di samping terjadi overload, juga akan mengganggu tingkat kefokussan dalam memaksimalkan terhadap pelayanan publik.

“Itu harus kita pahami,” tegasnya.

Dirinya tidak mempermasalahkan penunjukkan jabatan Pelaksana Tugas (Plt) pada posisi Sekda. Namun, mengapa beban tersebut diberikan kepada seseorang yang juga menempati posisi strategis.

“Apa tidak ada orang lain yang dapat menjalankannya,” cetus Timbul.

Sebaiknya, rangkap jabatan ditiadakan untuk jabatan yang sudah memiliki posisi strategis. Sebab, dapat menjadi ‘kaca mata’ di masyarakat.

Iapun menyarankan agar Gubernur Sumut Edy Rahmayadi tidak menunjuk orang yang masih memiliki jabatan strategis tersebut dengan menempatkannya sebagai Plt Sekda Pemprovsu. Termasuk penetapan status Plt yang terlalu lama, karena akan terganggu pelayanan publik, termasuk jenjang karir terhadap ASN yang berpengalaman di bidang itu.

“Memang, penunjukkan Plt kepada seseorang, merupakan hak gubenur, berdasarkan orang-orang yang dipercayainya untuk mengemban amanah tersebut. Pastinya juga, orang-orang yang profesional, yang mampu mengerjakan pekerjaanya,” ungkapnya.

Akan tetapi, apakah dengan kepercayaan itu, akhirnya kita berikan beban kepada orang yang kita percayai tersebut, meskipun akan bersampak terhadap pada pekerjaannya.

“Apakah itu telah diukur oleh Gubernur Sumut Edy Rahmadi, saya tidak tau,”papar Timbul mengakhiri.

Sementara, Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting kepada wartawan mengaku tidak mempermasalahkan kalaupun Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menunjuk Sekwan DPRD Sumut Afifi Lubis sebagai Plt Sekda Pemprovsu.

“Kan gubernur yang memakai, ya…kalau dianggap bisa bersama dia (gubsu) silahkan saja,” cetus politisi senior PDI Perjuangan itu.

Terpenting, menurut Baskami, tugas-tugas beliau (Afifi Lubis) sebagai Sekwan tidak mengganggu kinerja dewan Sumut.

Terkait terjadinya rangkap jabatan jika Afifi definitif sebagai Plt Sekda, tergantung management yang diperdayakan oleh Afifi.

“Jadi kita lihat saja nanti,” pungkas Baskami.

Diberitakan sebelumnya, bahwa Afifi Lubis yang masih menjabat sebagai Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Sumut itu ditunjuk gubernur Sumut, Edy Rahmayadi sebagai Plt sekretaris daerah provinsi Sumatera Utara.

Reporter : Sadar Laia

  • Penulis: mbiredaktur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ribuan Member E-Dinar Coin Cash Resah, Kantor Hukum “TM” Buka Posko Pengaduan Korban

    Ribuan Member E-Dinar Coin Cash Resah, Kantor Hukum “TM” Buka Posko Pengaduan Korban

    • calendar_month Rabu, 21 Apr 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 47
    • 0Komentar

    JAKARTA, MBINews.id –  Alih-alih mendapatkan keuntungan berlipat dari hasil berinvestasi di uang kripto, kini ribuan member E-Dinar Coin Cash (EDC Cash) resah, karena uang yang diinvestasikannya tak jelas keberadaannya. Jangankan keuntungan berlipat ganda yang diharapkan, modal yang ditanamkan dalam investasi itupun nasibnya tak ada kejelasan. Kegelisan para member semakin menjadi, manakala CEO perusahaan EDC cash […]

  • Dengar Arahan Wakil Presiden RI, Pemkot Sukabumi Raih Penghargaan PPD Terbaik

    Dengar Arahan Wakil Presiden RI, Pemkot Sukabumi Raih Penghargaan PPD Terbaik

    • calendar_month Minggu, 21 Mei 2023
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 65
    • 0Komentar

    SUKABUMI,Mbinews.id– Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi, mendapatkan penghargaan terbaik ke satu tingkat kota dalam ajang penghargaan pembangunan daerah (PPD) tingkat nasional. Pengumuman penghargaan ini disampaikan dalam acara pengarahan Wakil Presiden Republik Indonesia KH Ma’ruf Amin, dalam Musrenbangnas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 dan Peluncuran Proyeksi Penduduk 2020-2050 di Balai Sidang Jakarta Convention Center, Selasa (16/5/2023). Kemarin. […]

  • Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Husin Mengajak Masyarakat Untuk Menjaga Trantibumlinmas

    Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Husin Mengajak Masyarakat Untuk Menjaga Trantibumlinmas

    • calendar_month Jumat, 8 Mar 2024
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 48
    • 0Komentar

    KABUPATEN CIREBON, Mbinews.com — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan XII (Kota/Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indramayu), Husin, SE melakukan penyebarluasan Perda No. 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perda No 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Husin Mengatakan, perda yang dimaksud merupakan produk kebijakan DPRD dan Pemerintah Provinsi Jawa […]

  • Lantik 214 Pejabat, Ini Lima Pesan Wali Kota

    Lantik 214 Pejabat, Ini Lima Pesan Wali Kota

    • calendar_month Kamis, 28 Apr 2022
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 49
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews.id – Wali Kota Bandung, Yana Mulyana melantik 214 orang pejabat kepala sekolah dan fungsional pengawas sekolah di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, di Plaza Balai Kota, Rabu, 27 April 2022. Dari 214 pejabat yang dilantik, sebanyak 21 orang di antaranya merupakan pejabat administrasi dan pengawas. Sedangkan 193 pejabat merupakan kepala sekolah dan fungsional […]

  • SIPETER, Inovasi Inspektorat Kota Bandung Yang Tidak Ada Dikota Lain

    SIPETER, Inovasi Inspektorat Kota Bandung Yang Tidak Ada Dikota Lain

    • calendar_month Rabu, 30 Okt 2019
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 58
    • 0Komentar

    BANDUNG, MBinews.id – Hasil Inovasi Inspektorat Kota Bandung melakukan inovasi baru di bidang pengawasan melalui program “Sistem Pengawasan Terpadu” (SIPETER). Program ini dilakukan untuk menunjang peranan Inspektorat dalam bidang pengawasan dalam pembicaraan di jalan Wastu Kencana Nomor 2 Kota Bandung, Rabu, (29/10/2019) Kepala Inspektorat Kota Bandung, Fajar Kurniawan mengungkapkan, SIPETER dibuat sebagai upaya penyelamatan keuangan […]

  • Dosen USB YPKP Nahkodai Organisasi Nasional Kebijakan Publik

    Dosen USB YPKP Nahkodai Organisasi Nasional Kebijakan Publik

    • calendar_month Selasa, 12 Mei 2026
    • account_circle MBI Admin
    • visibility 286
    • 0Komentar

    BANDUNG,mbinews  – Bandung kembali mencatat sejarah dalam perkembangan keilmuan pendidikan tinggi. Bertempat di Politeknik STIA LAN Bandung, Sabtu (9/5), para dosen kebijakan publik dari 114 perguruan tinggi se-Indonesia mendeklarasikan berdirinya Ikatan Dosen Kebijakan Publik Indonesia (IDoKPI). Dalam forum tersebut, Dr. Tatang Sudrajat, yang pernah menjabat sebagai Dekan FISIP Universitas Sangga Buana (USB) YPKP Bandung, terpilih […]

expand_less