Tingkatkan Produk UMKM, Yana Dorong Penyederhanaan Regulasi E-Katalog

BANDUNG, Mbinews.id – Wali Kota Bandung, Yana Mulyana mendorong adanya penyederhanaan regulasi untuk meningkatkan produk lokal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam e-Katalog.

“Kita mendorong beberapa regulasi dipangkas untuk mempermudah UMKM masuk e-katalog. Semakin banyak UMKM masuk e-katalog, semakin banyak produk lokal yang tersedia,” kata Yana saat menghadiri Pembukaan Indonesia Sustainable Procurement Expo 2022 di Bali, Kamis 2 Juni 2022.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, kata Yana terus melakukan sosialiasi kepada para pengusaha dan pelaku UMKM untuk mendaftar ke e-katalog.

“Kalau masuk e-katalog harus sudah terjamin soal harga, kualitas dan komponen lokalnya. Sehingga lebih terjamin,” kata Yana.

Dia pun meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan badan usaha milik daerah (BUMD) di Kota Bandung untuk berbelanja produk lokal di e-Katalog.

“Saat ini kami minta teman-teman di dinas untuk membelanjakan barang dengan komponen lokal serta utamakan belanja lewat e-katalog,” kata Yana.

E-katalog yang merupakan aplikasi belanja online yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah (LKPP).

Aplikasi ini menyediakan beragam macam produk dari berbagai komoditas yang dibutuhkan oleh pemerintah.

Sebelumnya, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Abdullah Azwar Anas mengatakan, sesuai arahan Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2022 bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) harus dibelanjakan milimal 40 persen untuk Usaha Kecil dan Menengah-nya.

“Arahan Presiden, ke depan produk UMKM dibelanjakan oleh pemerintah daerah seluruh Indonesia. Apalagi pemda dan pemerintah pusat menjadi pembeli terbesar. Ini adalah berita baik bagi daerah supaya UMKM nya tumbuh,” kata mantan Bupati Banyuwangi tersebut.

Demi melancarkan program e-katalog lokal tersebut, kata Anas, saat ini LKPP telah memangkas dan pempermudah proses bisnis agar UMKM dapat ikut dalam e-katalog tersebut.

“Dulu untuk masuk LKPP agak rumit sekarang kita pangkas semua, dulunya ada delapan proses sekarang tinggal dua proses saja. Sekarang aturan yang memberatkan UMKM telah kita potong,” kata dia.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Bima Arya mengatakan, perlu adanya regulasi dan sistem yang “clean and clear” dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintah.

“Sehingga para kepala dinas tidak bingung dan ragu-ragu dalam melakukan pengadaan barang dan jasa,” kata Bima.

Untuk itu, integrasi berbagai sistem dalam proses pengadaan barang dan jasa perlu dilakukan. Salah satunya Integrasi antara Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) dalam mengawal APBD tahun Anggaran 2022.

“Hal itu akan mendorong transparansi, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam Pengadaan Barang/Jasa,” kata Bima.

Indonesia Sustainable Procurement Expo (ISPE) 2022 digagas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) bekerjasama dengan Asosiasi Katalog Elektronik Nasional (AKEN).

Acara ini digelar di Bali International Convention Center, Nusa Dua, Bali, 2-3 Juni 2022 untuk mengenalkan kepada stakeholder terkait dan masyarakat mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah dan UMKM, dengan konsep sustainable procurement (pengadaan berkelanjutan). (rob-pipi)