Breaking News
Trending Tags

Upaya Pemkot Sukabumi Kendalikan Inflasi: Pasokan Pangan Jadi Fokus Utama

  • account_circle mbiredaktur
  • calendar_month Rabu, 23 Okt 2024
  • visibility 48
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SUKABUMI, Mbinews.id – Pemerintah Kota Sukabumi mengadakan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi melalui Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan tahun 2024 pada Rabu (23/10/2024) di Ruang Opproom Sekretariat Daerah Kota Sukabumi. Rapat ini bertujuan menyamakan persepsi dan meningkatkan sinergi dalam pengendalian inflasi, terutama terkait komoditas pangan.

Acara yang diprakarsai oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Sukabumi ini dihadiri oleh Penjabat (Pj) Walikota Sukabumi, Kusmana Hartadji, didampingi oleh Pj Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, Hasan Asari. Selain itu, turut hadir Kepala DKP3, Adrian Hariadi, pejabat Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Sukabumi, perwakilan PT Bulog, Kepala Bappeda, serta beberapa pejabat terkait lainnya.

Dalam laporannya, Kepala DKP3 Adrian Hariadi menjelaskan bahwa upaya pengendalian inflasi melalui stabilisasi pasokan dan harga pangan menjadi prioritas utama.

“Pengendalian inflasi ini dilakukan melalui berbagai kegiatan, termasuk gerakan pangan murah yang bertujuan memudahkan masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga di bawah pasar,” ujar Adrian.

Sepanjang 2024, DKP3 telah menggelar pasar murah sebanyak 18 kali, menggunakan anggaran dari APBD Kota Sukabumi. DKP3 juga telah menyalurkan lebih dari 10.769 kilogram beras cadangan pangan pemerintah kepada 336 keluarga terdampak, termasuk mereka yang mengalami gagal panen akibat kekeringan.

Pemantauan harga pangan rutin dilakukan di dua pasar utama, yaitu Pasar Tipar Gede dan Pasar Pelita. Langkah ini diambil untuk memastikan stabilitas pasokan dan harga pangan. Selain itu, gerakan tanam bawang merah, yang didukung oleh Kementerian Pertanian, turut dilakukan guna meningkatkan produktivitas pangan di tengah tantangan perubahan iklim global.

Pj Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji, dalam sambutannya, mengungkapkan bahwa Kota Sukabumi mengalami deflasi sebesar 0,19 persen per 1 Oktober 2024. Meskipun penurunan harga bahan pokok menjadi salah satu faktor penyebab, deflasi ini juga menandakan adanya penurunan daya beli masyarakat.

“Penurunan daya beli menjadi tantangan serius bagi kami dalam menjaga keseimbangan antara inflasi dan deflasi. Pemerintah berusaha menjaga kestabilan inflasi melalui program-program strategis, seperti Operasi Pasar Bersubsidi (Opadi) yang berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” jelas Kusmana.

Selain itu, Kusmana menyoroti kenaikan harga cabai di tengah pasokan beras yang tetap aman hingga akhir 2024. Menurutnya, perbedaan pola panen dan hambatan distribusi berkontribusi pada variasi harga komoditas pangan.

Kusmana juga menekankan pentingnya mengatasi kesenjangan harga antara produsen dan konsumen yang disebabkan oleh tingginya biaya transportasi, pengelolaan stok yang kurang optimal, serta faktor cuaca. Semua ini, lanjutnya, memicu fluktuasi harga pangan dan berdampak langsung pada inflasi.

Menghadapi potensi ketidakpastian harga pangan, Kusmana berharap pemerintah terus hadir memastikan masyarakat dapat mengakses bahan pangan dengan harga terjangkau dan kualitas yang baik.

“Pemerintah Kota Sukabumi sangat mengapresiasi upaya DKP3 dalam mengendalikan inflasi melalui stabilisasi pasokan dan harga. Kolaborasi antara berbagai pihak adalah kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan inflasi di daerah ini,” pungkas Kusmana.

Dengan berbagai program yang telah dan akan dilaksanakan, Pemerintah Kota Sukabumi optimis mampu menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengendalian inflasi yang efektif. (Ardan/Wan/Mbi)

  • Penulis: mbiredaktur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Komisi II DPRD Kawal Rencana Perseroda BPR Kota Bandung

    Komisi II DPRD Kawal Rencana Perseroda BPR Kota Bandung

    • calendar_month Sabtu, 6 Jun 2026
    • account_circle MBI Admin
    • visibility 52
    • 0Komentar

    BANDUNG,MBINEWS – Komisi II DPRD Kota Bandung menggelar rapat kerja membahas rencana perubahan status Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kota Bandung menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) BPR Kota Bandung. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Komisi II DPRD Kota Bandung, Kamis (4/6/2026). Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD Kota Bandung, H. Aries Supriyatna, […]

  • Penjualan Bendera Merah Putih Alami Penurunan

    Penjualan Bendera Merah Putih Alami Penurunan

    • calendar_month Selasa, 10 Agt 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 52
    • 0Komentar

    SUKABUMI,Mbinews.id– Menjelang HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus 2021 mendatang, pedagang bendera merah putih musiman di sekitar wilayah Kota Sukabumi tergolong masih sepi. Padahal, bulan Agustus ini menjadi berkah bagi para pedagang musiman tersebut. Hal itu dikarenakan imbas dari pandemi Covid-19, dan adanya Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat level 4 yang terus dialkukan perpanjangan. “Sepi […]

  • Motivasi Ajak Warga Datang ke Lokasi Vaksinasi Covid-19, Jajaran Muspika Cikancung Sediakan Hadiah Doorprize

    Motivasi Ajak Warga Datang ke Lokasi Vaksinasi Covid-19, Jajaran Muspika Cikancung Sediakan Hadiah Doorprize

    • calendar_month Sabtu, 11 Des 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 56
    • 0Komentar

    MBInews.id – Saat ini, terdapat jutaan orang di seluruh dunia yang telah menerima vaksin COVID-19 dengan aman, membawa kita semua  satu langkah lebih dekat  untuk kembali berkegiatan seperti biasa dan bertemu dengan keluarga serta kerabat tercinta. Vaksin dinanti-nantikan oleh banyak orang, namun amat wajar jika sebagian orang masih bertanya-tanya mengenai proses vaksinasi dan apa saja […]

  • bank bjb dan TNI AD Resmikan Sarana Prasarana Olahraga di Kabupaten Pangandaran

    bank bjb dan TNI AD Resmikan Sarana Prasarana Olahraga di Kabupaten Pangandaran

    • calendar_month Selasa, 27 Des 2022
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 59
    • 0Komentar

    PANGANDARAN, MBInews.id – bank bjb dan TNI AD meresmikan sarana olahraga lapangan sepakbola Serka Dedi Unadi di Desa Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Kamis 22 Desember 2022. Kegiatan dilaksanakan bekerjasama dengan Kodam III/Siliwangi dalam program Karya Bhakti Kodam III/Siliwangi untuk masyarakat Kabupaten Pangandaran. Lapang sepakbola yang dibangun pada Maret hingga Desember 2022 tersebut memiliki fasilitas lengkap meliputi […]

  • Selamat, Ajang TOP BUMD Awards 2021, Bank Bjb Sabet Empat Penghargaan Sekaligus

    Selamat, Ajang TOP BUMD Awards 2021, Bank Bjb Sabet Empat Penghargaan Sekaligus

    • calendar_month Sabtu, 11 Sep 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 52
    • 0Komentar

    JAKARTA, Mbinews.id, – Memasuki semester ke-2 tahun 2021, bank bjb kembali menorehkan prestasi dalam membangun perekonomian Jawa Barat dengan menyabet empat penghargaan sekaligus di ajang TOP BUMD Awards 2021. Penghargaan dilangsungkan di Hotel Raffles Jakarta pada Jum’at, 10 September 2021, dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Dalam ajang tersebut, bank bjb dinobatkan sebagai TOP of […]

  • Wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Bandung: Program Pinjaman Tanpa Bunga di Bandung Belum Maksimal

    Wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Bandung: Program Pinjaman Tanpa Bunga di Bandung Belum Maksimal

    • calendar_month Kamis, 11 Sep 2025
    • account_circle MBI Admin
    • visibility 50
    • 0Komentar

    KAB.BANDUNG, MBINews.id – Dana Bergulir Tanpa Bunga yang diluncurkan oleh Bupati Bandung, Dadang Supriatna, ternyata belum menunjukkan hasil yang optimal dalam hal penyerapan. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Bandung, Praniko Imam Sagita, yang menilai bahwa mekanisme perbankan yang digunakan sebagai saluran penyaluran justru membatasi akses masyarakat. “Peraturan daerah yang menjadi […]

expand_less