MEDAN, MBInews.id – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bepemperda) DPRD Sumatera Utara (Sumut), Thomas Dachi SH mengaku akan melakukan peremajaan terhadap Peraturan Hukum Daerah yang dianggap tidak singkron dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Omnibuslaw).
Demikian disampaikan anggota Komisi A tersebut saat bertemu di ruang kerjanya fraksi Gerindra DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan No 5, Kamis (3/06/2021).
Diperkirakan 49 produk hukum (Perda) yang bakal dilakukan peremajaan. Termasuk di dalamnya Peraturan Gubernur (Pergub).
Berikut perda yang akan dilakukan peremajaan yakni
Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.
Perda nomor 3 tahun 2013 tentang pengelolaan panas bumi.
Perda Nomor 5 tahun 2019 tentang rencana tentang pembangunan jangka menengah daerah provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023
Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Restu retribusi daerah.
Perda Nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan daerah provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang retribusi daerah.
Perda nomor 2 tahun 2017 tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Sumatera Utara tahun 2017 -2037.
Perda Nomor 4 tahun 2011 tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2039.
Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Sumatera Utara tahun 2017-2037.
Perda nomor 2 tahun 2011 tentang pengendalian pencemaran udara.
Perda nomor 2 tahun 2018 tentang ketenagalistrikan.
Perda Nomor 3 tahun 2015 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
Perda Nomor 4 tahun 2011 tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2039.
Perda Nomor 5 tahun 2018 tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.
Perda nomor 4 tahun 2018 tentang rencana pembangunan industri Provinsi Sumatera Utara.
Perda nomor 4 tahun 2017 tentang tentang retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing.
Perda Nomor 5 tahun 2018 tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur.
Sementara, untuk pergub yang dilakukan peremajaan itu yakni
Pergub nomor 5 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan daerah provinsi Sumatera Utara Nomor 3 tahun 2013 tentang pengelolaan panas bumi.
Pergub nomor 44 tahun 2017 tentang tugas, fungsi, uraian tugas dan tata kerja Dinas penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu Provinsi Sumatera Utara.
Pergub Nomor 39 tahun 2020 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.
Pergub Nomor 36 tahun 2018 tentang tugas fungsi uraian tugas dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa Provinsi Sumatera Utara.
Pergub nomor 8 tahun 2018 tentang bantuan prasarana sarana dan utilitas umum untuk kawasan permukiman.
Pergub nomor 48 tahun 2019 tentang pembangunan atau rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat kurang mampu.
Pergub nomor 18 tahun 2017 tentang pedoman persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
Pergub nomor 28 an tahun 2019 tentang petunjuk pelaksanaan Perda nomor 2 tahun 2018 tentang ketenagalistrikan.
Pergub nomor 87 tahun 2017 tentang tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT Perkebunan Nusantara III (persero) di kawasan ekonomi khusus Sei mangkei.
Pergub nomor 22 tahun 2014 tentang organisasi tugas fungsi dan uraian tugas UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Tanjung Balai-Asahan pada dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara.
Pergub Nomor 33 tahun 2018 tentang tugas fungsi uraian tugas dan tata kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara.
Pergub Nomor 8 tahun 2019 tentang pengelolaan Terminal penumpang tipe B.
Pergub nomor 13 tahun 2016 tentang tarif angkutan penumpang antar kota dalam provinsi kelas ekonomi di Sumatera Utara.
Pergub Nomor 66 tahun 2017.
Pergub nomor 18 tahun 2017 tentang pedoman persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
Pergub nomor 40 tahun 2020 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa BUMD.
Pergub nomor 17 tahun 2014 tentang standar pelayanan minimal Rumah Sakit Umum haji Medan.
Pergub nomor 20 tahun 2014 tentang tata kelola Rumah Sakit Umum haji Medan.
Pergub nomor 50 tahun 2017 tentang pengelolaan pegawai non pegawai negeri sipil Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Haji Medan.
Pergub Nomor 61 tahun 2017 tentang susunan organisasi tugas fungsi uraian tugas dan tata kerja rumah sakit umum Haji Medan.
Pergub Nomor 24 tahun 2018 tentang susunan organisasi tugas, fungsi, uraian tugas dan tata kerja rumah sakit jiwa Profesor Doktor Muhammad ildrem Provinsi Sumatera Utara.
Pergub nomor 60 tahun 2018 tentang peraturan internal Rumah Sakit Jiwa profesor Dr Muhammad ildrem provinsi Sumatera Utara.
Pergub nomor 14 tahun 2019 tentang standar pelayanan minimal Rumah Sakit Jiwa Profesor Doktor Muhammad ildrem Provinsi Sumatera Utara.
Pergub Nomor 8 tahun 2018 tentang bantuan prasarana sarana dan utilitas umum untuk kawasan permukiman.
Pergub nomor 48 tahun 2019 tentang pembangunan atau rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat kurang mampu.
Pergub nomor 40 tahun 2020 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa BUMD.
“Itulah Perda ataupun Pergub yang bakal diremajakan,” sebut Thomas.
“Kita akan teliti, apakah produk tersebut bertentangan dengan UU Omnibuslaw dari 50 persen,” tambah Thomas.
Reporter : Sadar Laia
