Breaking News
Trending Tags

Sosialisasikan Tahapan Pemilu Serentak 2024, KPU dan Bawaslu Audiensi dengan DPRD Kota Bandung

  • account_circle mbiredaktur
  • calendar_month Rabu, 6 Jul 2022
  • visibility 39
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

BANDUNG, MBInews.id – Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung menerima audiensi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu Kota Bandung, Senin (27/6/2022).
Rombongan diterima Ketua DPRD Kota Bandung, H. Tedy Rusmawan, A.T., M.M., dan Wakil Ketua DPRD Achmad Nugraha, D.H., S.H.

Selain itu, turut hadir Pimpinan dan Anggota Komisi A DPRD Kota Bandung H. Rizal Khairul, S.IP., M.Si., Khairullah, S.Pd.I., Sekretaris Erick Darmadjaya, B.Sc., M.K.P., serta H. Agus Andi Setyawan, S.Pd.I., di Ruang Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Bandung.

Audiensi dari KPU dan Bawaslu Kota Bandung ini berkenaan dengan Persiapan Pelaksanaan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Serentak dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Kota Bandung.

Pimpinan DPRD Kota Bandung berharap pelaksanaan pemilu dan pilkada ini bisa berlangsung lancar. Dewan juga meminta KPU dan Bawaslu bertugas penuh khidmat supaya masyarakat dapat terlindungi hak pilihnya.

Anggota Komisi A DPRD Kota Bandung Agus Andi Setyawan meminta KPU untuk menaikkan jumlah pemilih melebihi pemilu sebelumnya.

“Ada faktor dari segmentasi pemilih pemilu sebelumnya. Supaya targetnya bisa tercapai, bisa gunakan medsos untuk bersama DPRD menyosialisasikan pemilihan umum,” tuturnya.

Ketua KPU Kota Bandung Suharti,mengatakan, kedatangan mereka merupakan langkah awal dalam menjalankan tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024. Seperti diketahui, Pemilu Serentak akan diadakan pada 14 Februari 2024, dan Pemilihan Serentak yang meliputi pilkada akan dilaksanakan pada 27 November 2024.

KPU berharap pemilu dan pilkada bisa berlangsung dengan baik dengan kunci sinergitas terutama dengan DPRD Kota Bandung.

“Mudah-mudahan dengan seluruh dukungan pihak, target pemilih bisa naik lagi, semua bisa menggunakan hak sesuai ketentuan. Kami berkomitmen menjaga hak pilih seluruh penduduk Kota Bandung terpenuhi,” ujarnya. *(Editor)

  • Penulis: mbiredaktur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemkot Sukabumi; Langgar Prokes Denda 100 Ribu.

    Pemkot Sukabumi; Langgar Prokes Denda 100 Ribu.

    • calendar_month Rabu, 2 Des 2020
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 32
    • 0Komentar

    SUKABUMI, MBInews.id – Pemerintah Kota Sukabumi akan memberlakukan penerapan Peraturan Walikota (Perwal) tentang sanksi bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan. Rencananya Pemkot Sukabumi akan menerapkan Perwal nomor 36 tahun 2020 tentang Pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran prokes dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 rencana akan dilakukan pada Jumat (04/12/20). ” Tanggal empat Desember kita akan terapkan. […]

  • Kinerja Pemkot Sukabumi Sudah Baik, Tapi Perlu Juga Adanya Evaluasi

    Kinerja Pemkot Sukabumi Sudah Baik, Tapi Perlu Juga Adanya Evaluasi

    • calendar_month Rabu, 7 Jul 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 32
    • 0Komentar

    SUKABUMI,Mbinews.id– Ketua DPRD Kota Sukabumi Kamal Suherman, menilai jika kinerja Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi tergolong sangat baik. Hal itu bisa dibuktikan dengan salah satu diriahnya penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara 7 kali berturut-turut.”Dengan WTP mungkin sudah jelas ya kinerja Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi,”ujar Kamal usai menggelar rapat Raperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD […]

  • Kejari Kota Sukabumi Amankan Lima Tersangka Dugaan Korupsi NUSP

    Kejari Kota Sukabumi Amankan Lima Tersangka Dugaan Korupsi NUSP

    • calendar_month Rabu, 4 Des 2019
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 34
    • 0Komentar

    SUKABUMI, MBInews.id – Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi mengamankan lima  tersangka perkara dugaan korupsi tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana Neighborhood Upgrading and Shelter Project  (NUSP)-2 di BKM Sukakarya Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi.Ke lima terduga tersebut yakni, TFK (Ketua BKM), EP dan AS (Anggota BKM), YS (Koordinator Advisor), dan RDS (City Koordinator) Kepala Kejari Kota […]

  • Laporan Pemeriksaan Dari BPK, Pemkot Bandung Kembali Raih WTP  Ketiga Kali Secara Beruntun

    Laporan Pemeriksaan Dari BPK, Pemkot Bandung Kembali Raih WTP Ketiga Kali Secara Beruntun

    • calendar_month Jumat, 21 Mei 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 33
    • 0Komentar

    BANDUNG, MBInews.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2020. Torehan ini merupakan raihan tiga kali secara beruntun oleh Pemkot Bandung di bawah kepemimpinan Oded M. Danial dan Yana Mulyana. Hasil penilaian ini disampaikan […]

  • Dampak Over Kapasitas di Lapas Kelas II-B Sukabumi

    Dampak Over Kapasitas di Lapas Kelas II-B Sukabumi

    • calendar_month Kamis, 30 Sep 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 38
    • 0Komentar

    SUKABUMI, Mbinews.id – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II-B Sukabumi, melakukan pemindahan warga binaan pemasyarakatan (wbp) akibat kelebihan kapasitas hunian, yang terjadi di dalam lapas. Kalapas Kelas II-B Sukabumi Christo Victor Nixon Toar mengatakan, pemindahan itu juga dilakukan untuk mengurangi over kapasitas dan peningkatan keamanan Lapas serta pembinaan terhadap wbp. “Pada hari ini, sebanyak 15 wbp […]

  • Penyaluran BPNT Dialihkan Menjadi Uang, Anggota DPRD Kota Sukabumi Berikan Masukan

    Penyaluran BPNT Dialihkan Menjadi Uang, Anggota DPRD Kota Sukabumi Berikan Masukan

    • calendar_month Kamis, 17 Mar 2022
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 21
    • 0Komentar

    SUKABUMI, Mbinews.id – Sejak bulan Februari 2022 lalu, pemerintah resmi menyalurkan bantuan pangan non tunai (BPNT) kepada keluarga penerima manfaat (KPM), dengan bentuk uang tunai. Lukmansyah salah satu anggota DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengatakan, berdasarkan aspirasi yang diterimanya dari beberapa masyarakat, mereka sangat menyetujui jika penyaluran BPNT kedepannya bisa tetap […]

expand_less