SUKABUMI, Mbinews.id – Ratusan pengunjuk rasa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Sukabumi Melawan, menggeruduk halaman Gedung DPRD Kota Sukabumi. Massa yang tergabung dari berbagai elemen masyarakat tersebut, secara tegas menolak keputusan Pemerintah Pusat terkait kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu.
Koordinator aksi, Danial Fadhilah mengatakan bahwa dalam gelaran aksi unjuk rasa kali ini mereka bukan hanya fokus terhadap penolakan kenaikan harga BBM saja. Melainkan mereka juga menyoroti peran PT Pertamina, selaku operator dalam penyaluran BBM bersubsidi yang dinilai telah melanggar peraturan.
“Dalam aksi kali ini, sudah jelas bahwa kami dari Aliansi Rakyat Sukabumi Melawan menolak kenaikan harga BBM. Serta kami meminta pertanggung jawaban Pertamina, selaku eksekutor terkait penyaluran BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran,” ungkap Danial kepada awak media usai melakukan aksi, pada hari Jumat (09/09) lalu.
Lanjutnya, dalih Pemerintah Pusat yang menghentikan subsidi terhadap BBM dengan memutuskan kenaikan harga BBM di nilainya kurang tepat. Karena menurutnya jika alasan Pemerintah Pusat bengkaknya APBN karena tingginya anggaran untuk BBM bersubsidi, kemudian saat ini diputuskan menaikan harga BBM merupakan sebuah kebijakan yang tidak adil.
“Yang harus tanggung jawab itu Pertamina, para pengusaha yang nakal. Bukan justru rakyat yang menjadi korban, akibat kelalaian Pertamina yang memberikan BBM bersubsidi kepada mereka yang tidak berhak menerimanya,” tegas Danial.
Masih menurut Danial, oleh sebab itu dirinya dalam aksi unjuk rasa tersebut meminta kepada DPRD Kota Sukabumi, PT Pertamina, agar memberikan sanksi terhadap SPBU yang kedapatan melanggar dalam menyalurkan BBM bersubsidi.
“Tadi kami sudah meminta kepada Pertamina untuk menutup selama satu hari, bagi SPBU yang memberikan BBM bersubsidi kepada kendaraan yang tidak tepat,” ungkapnya.
Selain itu, dirinya juga mengajak kepada seluruh masyarakat agar bersama-sama mengawasi penyaluran BBM bersubsidi ini. Jika memang warga terdapat kendaraan yang tidak semestinya mendapatkan BBM bersubsidi, namun ternyata SPBU memberikan layanan pengisian BBM tersebut, agar bisa melaporkan kepada pihak terkait.
“Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya yang berada di Sukabumi untuk bersama-sama mengawasi penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Jika memang ada mobil mewah yang mengisi BBM bersubsidi, silahkan laporkan kepada kami, maupun DPRD Kota Sukabumi. Agar selanjutnya diambil tindakan untuk menutup SPBU itu selama satu hari,” pungkasnya.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi, Jona Arizona mengatakan bahwa dalam aksi tersebut DPRD Kota Sukabumi memang telah menandatangani nota kesepakatan dengan peserta aksi terkait tuntutannya. Perihal pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi, dirinya mengklaim akan melakukan peninjauan melalui komisi terkait untuk memastikan penyaluran tepat sasaran.
“Tentunya kami dari DPRD Kota Sukabumi akan melakukan pengawasan terhadap penyaluran subsidi BBM ini. Bila memang dibutuhkan untuk turun kelapangan, nanti komisi terkait akan melakukan peninjauan ke SPBU di Kota Sukabumi. Kami akan tinjau mulai dari memastikan penyaluran bersubsidi tepat sasaran, takaran BBM yang memang sesuai,” tandasnya.
Usai melaksanakan aksinya, massa membubarkan diri dengan tertib. Sedangkan perwakilan PT Pertamina, yakni Area Sales Manager Pertamina Sukabumi – Cianjur, Zia Ardhi maupun, Sales Branch Manager Pertamina Sukabumi, Andi Arifin yang juga hadir dalam aksi unjuk rasa tersebut masih belum memberikan keterangan persnya. (Ardan/Wan/Mbi)
