Breaking News
Trending Tags

Aksi Unjuk Rasa Kenaikan BBM di Kota Sukabumi, Koorlap: Pertamina Adalah Biang Keroknya

  • account_circle mbiredaktur
  • calendar_month Minggu, 11 Sep 2022
  • visibility 62
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SUKABUMI, Mbinews.id – Ratusan pengunjuk rasa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Sukabumi Melawan, menggeruduk halaman Gedung DPRD Kota Sukabumi. Massa yang tergabung dari berbagai elemen masyarakat tersebut, secara tegas menolak keputusan Pemerintah Pusat terkait kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu.

Koordinator aksi, Danial Fadhilah mengatakan bahwa dalam gelaran aksi unjuk rasa kali ini mereka bukan hanya fokus terhadap penolakan kenaikan harga BBM saja. Melainkan mereka juga menyoroti peran PT Pertamina, selaku operator dalam penyaluran BBM bersubsidi yang dinilai telah melanggar peraturan.

“Dalam aksi kali ini, sudah jelas bahwa kami dari Aliansi Rakyat Sukabumi Melawan menolak kenaikan harga BBM. Serta kami meminta pertanggung jawaban Pertamina, selaku eksekutor terkait penyaluran BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran,” ungkap Danial kepada awak media usai melakukan aksi, pada hari Jumat (09/09) lalu.

Baca Juga: Pastikan Penyaluran BLT Lancar, Komisi III DPRD Kota Sukabumi Tinjau Penyaluran di Kecamatan Gunungpuyuh

Lanjutnya, dalih Pemerintah Pusat yang menghentikan subsidi terhadap BBM dengan memutuskan kenaikan harga BBM di nilainya kurang tepat. Karena menurutnya jika alasan Pemerintah Pusat bengkaknya APBN karena tingginya anggaran untuk BBM bersubsidi, kemudian saat ini diputuskan menaikan harga BBM merupakan sebuah kebijakan yang tidak adil.

“Yang harus tanggung jawab itu Pertamina, para pengusaha yang nakal. Bukan justru rakyat yang menjadi korban, akibat kelalaian Pertamina yang memberikan BBM bersubsidi kepada mereka yang tidak berhak menerimanya,” tegas Danial.

Masih menurut Danial, oleh sebab itu dirinya dalam aksi unjuk rasa tersebut meminta kepada DPRD Kota Sukabumi, PT Pertamina, agar memberikan sanksi terhadap SPBU yang kedapatan melanggar dalam menyalurkan BBM bersubsidi.

“Tadi kami sudah meminta kepada Pertamina untuk menutup selama satu hari, bagi SPBU yang memberikan BBM bersubsidi kepada kendaraan yang tidak tepat,” ungkapnya.

Baca Juga: Soroti Kenaikan Harga BBM, Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Sukabumi Meragukan Keberpihakan Pemerintah Pusat

Selain itu, dirinya juga mengajak kepada seluruh masyarakat agar bersama-sama mengawasi penyaluran BBM bersubsidi ini. Jika memang warga terdapat kendaraan yang tidak semestinya mendapatkan BBM bersubsidi, namun ternyata SPBU memberikan layanan pengisian BBM tersebut, agar bisa melaporkan kepada pihak terkait.

“Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya yang berada di Sukabumi untuk bersama-sama mengawasi penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Jika memang ada mobil mewah yang mengisi BBM bersubsidi, silahkan laporkan kepada kami, maupun DPRD Kota Sukabumi. Agar selanjutnya diambil tindakan untuk menutup SPBU itu selama satu hari,” pungkasnya.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi, Jona Arizona mengatakan bahwa dalam aksi tersebut DPRD Kota Sukabumi memang telah menandatangani nota kesepakatan dengan peserta aksi terkait tuntutannya. Perihal pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi, dirinya mengklaim akan melakukan peninjauan melalui komisi terkait untuk memastikan penyaluran tepat sasaran.

“Tentunya kami dari DPRD Kota Sukabumi akan melakukan pengawasan terhadap penyaluran subsidi BBM ini. Bila memang dibutuhkan untuk turun kelapangan, nanti komisi terkait akan melakukan peninjauan ke SPBU di Kota Sukabumi. Kami akan tinjau mulai dari memastikan penyaluran bersubsidi tepat sasaran, takaran BBM yang memang sesuai,” tandasnya.

Usai melaksanakan aksinya, massa membubarkan diri dengan tertib. Sedangkan perwakilan PT Pertamina, yakni Area Sales Manager Pertamina Sukabumi – Cianjur, Zia Ardhi maupun, Sales Branch Manager Pertamina Sukabumi, Andi Arifin yang juga hadir dalam aksi unjuk rasa tersebut masih belum memberikan keterangan persnya. (Ardan/Wan/Mbi)

  • Penulis: mbiredaktur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • HPSN 2022: Kang Pisman Jadi Garda Terdepan

    HPSN 2022: Kang Pisman Jadi Garda Terdepan

    • calendar_month Selasa, 15 Feb 2022
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 55
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus menggelorakan program Kurangi, Pisahkan dan Manfaatkan (Kang Pisman) untuk mengatasi masalah sampah. Kang Pisman bahkan telah dikenal hingga kawasan Asia. Beberapa daerah dan negara telah mengadopsi Kang Pisman. Plt Wali Kota Bandung, Yana Mulyana mengakui, permasalahan sampah di Kota Bandung cukup kompleks. Kota Bandung menghasilkan sampah sekitar […]

  • Pemkot Sukabumi Berikan  “Addendum”  Untuk Pengembang Pasar Pelita

    Pemkot Sukabumi Berikan “Addendum” Untuk Pengembang Pasar Pelita

    • calendar_month Selasa, 29 Okt 2019
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 48
    • 0Komentar

    SUKABUMI, MBInews.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi memberikan tambahan waktu kepada PT. Fortunindo Arta Perkasa (PT.FAP) selaku pengembang Pasar Pelita. Alasan diberikanya tambahan waktu tersebut, selain Perjanjian Kerja Sama (PKS) habis, juga untuk mempercepat proses pembangunannya.”Kita sudah mengeluarkan perpanjangan waktu pekerjaan kepada pihak pengembang,”ujar Walikota Sukabumi Achmad Fahm, usai membuka acara Porkota di Gor Merdeka […]

  • DPRD Jawa Barat Minta Dukungan DPD RI Provinsi Jabar Cabut Moratorium Daerah ke Pemerintah Pusat

    DPRD Jawa Barat Minta Dukungan DPD RI Provinsi Jabar Cabut Moratorium Daerah ke Pemerintah Pusat

    • calendar_month Selasa, 5 Nov 2024
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 61
    • 0Komentar

    Kota Bandung, Mbinews. id — DPRD Provinsi Jawa Barat menerima kunjungan kerja dan silaturahmi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Provinsi Jabar. Kunjungan kerja dan silaturahmi tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Buky Wibawa, turut mendampingi perwakilan fraksi-fraksi hingga Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat. “Atas nama DPRD […]

  • Jelang Nataru, Aleg Hj.Sumiyati Himbau Warga Tetap di Rumah Untuk Tekan Penyebaran Covid-19

    Jelang Nataru, Aleg Hj.Sumiyati Himbau Warga Tetap di Rumah Untuk Tekan Penyebaran Covid-19

    • calendar_month Minggu, 12 Des 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 84
    • 0Komentar

    MBInews.id – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) Hj.Sumiyati, S.Pd.I,.M.IPol. mengimbau kepada masyarakat untuk tetap berada di rumah dan mengurangi aktivitas bepergian saat momen akhir tahun. Hal tersebut menurut Sum sapaan akrab Hj.Sumiyati, untuk mencegah terjadinya gelombang Covid-19 berikutnya.Biasanya di akhir tahun itu akan banyak aktivitas liburan tapi sekarang […]

  • Diduga Korupsi Dana ADD, Warga Geruduk Kantor Kepala  Desa Sukamulya

    Diduga Korupsi Dana ADD, Warga Geruduk Kantor Kepala Desa Sukamulya

    • calendar_month Kamis, 3 Sep 2020
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 66
    • 0Komentar

    GARUT, MBInews.id – Ratusan warga Desa Sukamulya Kecamatan Talegong kabupaten Garut menggeruduk kantor kepala desanya sebagai bentuk kekesalan warga karena adanyah indikasi korupsi atau penyelewengan aliran dana desa (ADD) yang dilakukan oleh kepala desa Sukamulya, Sahman kecamatan talegong kabupaten Garut. Warga yang tergabung dalam gerakan aliansi masyarakat desa Sukamulya langsung melakukan aksi demo dengan membawa […]

  • Penuhi Protokol Kesehatan, Gugus Tugas Kota Bandung Izinkan 10 Tempat Hiburan Beroperasi

    Penuhi Protokol Kesehatan, Gugus Tugas Kota Bandung Izinkan 10 Tempat Hiburan Beroperasi

    • calendar_month Rabu, 26 Agt 2020
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 58
    • 0Komentar

    BANDUNG, MBInews.id– Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Bandung mengizinkan 10 tempat hiburan di Kota Bandung untuk beroperasi kembali. Tempat hiburan yang memperoleh izin karena telah memenuhi standar protokol kesehatan. Kepala Bidang Kepariwisataan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Bandung, Edward Parlindungan menyebutkan lebih dari 50 tempat hiburan yang sudah mengajukan untuk mulai beroperasi. Namun, […]

expand_less