Breaking News
Trending Tags
Maaf, tidak ditemukan tags pada periode waktu yang ditentukan.

Tim Asesor Eksternal Evaluasi SPBE Kota Bandung

  • account_circle mbiredaktur
  • calendar_month Kamis, 14 Sep 2023
  • visibility 96
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

BANDUNG, Mbinews – Tim Asesor Eksternal Penilaian Interview Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2023 memverifikasi sejumlah data terkait SPBE Kota Bandung, Selasa 12 September 2023.

Salah satu asesor, Ferry Astika menyampaikan, peta rencana dan arsitektur SPBE Kota Bandung perlu dimatangkan kembali. Sebab peta rencana sangat berkaitan dengan arsitektur.

“Harus ada analisis gap antara existing dengan yang diinginkan. Sehingga road mapnya itu diturunkan ke peta kerja. Ini yang harus kita sepakati bersama,” jelas Ferry.

Ia menambahkan, perlu ada kejelasan dasar rujukan dari peta rencana SPBE Kota Bandung. Arsitektur dan tata rencana harus ada di satu pintu regulasi.

“Itu yang ingin kami coba klarifikasi. Sebab masih campur aduk dengan regulasi tahun 2021 juga. Kemudian, perlu ada koneksitas antar OPD terkait manajemen layanan,” ungkapnya.

Atas hal itu, Plh Wali Kota Bandung, Ema Sumarna mengungkapkan, basis data menjadi salah satu kunci untuk memperbaiki peta rencana dan arsitektur SPBE Kota Bandung.

“Hal yang krusial itu basis data. Harus jelas dan seragam digunakan sebagai acuan kita membuat peta rencana. Sebab itu merupakan kunci dari program SPBE ini,” ucap Ema.

Ia menambahkan, dari tahun ke tahun SPBE Kota Bandung memperoleh skor yang terus meningkat. Tahun 2019, Kota Bandung mendapatkan skor 3,11. Lalu, tahun 2020 mendapatkan skor 3,71.

“Tahun 2021 memang sempat mengalami penurunan karena ada indikator berubah dan kami perlu ada proses adaptasi. Kami dapat skor 3,19. Lalu tahun 2022 mendapatkan skor 3,61,” jelasnya.

Jika melihat dari target nasional, Ema mengaku, skor Kota Bandung sudah cukup menggembirakan, berada di ambang batas yang sudah ditentukan. Sehingga harus bisa diimplementasi dengan baik agar dirasakan kebermanfaatannya di masyarakat.

“Untuk mendukung terhadap SPBE, sudah terakumulasi anggaran sebanyak Rp158 miliar yang meliputi dari 60 organisasi perangkat daerah (OPD). Kita terus melakukan perbaikan melalui regulasi,” katanya.

Untuk mempermudah layanan, SPBE Kota Bandung juga telah dibuat dalam satu aplikasi yang mencakup seluruh jenis layanan. Semua layanan bisa diakses melalui aplikasi Sadayana.

“Aplikasi ini sudah bisa diakses oleh masyarakat. Semoga bisa lebih mempermudah dan mempercepat layanan melalui aplikasi Sadayana,” imbuhnya.**

  • Penulis: mbiredaktur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kembali, Diskominfo Kota Sukabumi Counter Akun Palsu Mengatasnamakan Wakil Walikota Sukabumi

    Kembali, Diskominfo Kota Sukabumi Counter Akun Palsu Mengatasnamakan Wakil Walikota Sukabumi

    • calendar_month Senin, 17 Jan 2022
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 78
    • 0Komentar

    SUKABUMI,Mbinews.id– Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kota Sukabumi, kembali menemukan akun palsu Facebook (FB) yang mengatasnamakan Wakil Walikota Sukabumi Andri Setiawan Hamami. “Betul berdasarkan pemantauan kami, dan laporan dari staf Pak Wakil, bahwa nama Wakil Walikota Sukabumi dicatut, atau dipalsukan,”ujar Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi, pada Diskominfo Kota Sukabumi, Tantan Sontani, lewat telepon genggamnya. Senin, […]

  • Anggota DPRD Sukabumi : Serapan Anggaran Lemah Berarti Kinerjanya Buruk

    Anggota DPRD Sukabumi : Serapan Anggaran Lemah Berarti Kinerjanya Buruk

    • calendar_month Selasa, 24 Sep 2019
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 86
    • 0Komentar

    Mbinews.id, SUKABUMI– Meskipun tidak ada sangsi bagi daerah yang tidak terserapnya anggaran bersumber dari Dana Alokasi khusus (DAK) serta Dana Alokasi Umum (DAU). Tapi, dinilai kinerja perencanaanya tergolong buruk. Hal itu dikatakan oleh salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Faisal Anwar Bagindo. Menurutnya, anggaran yang tidak terserap itu tentunya akan menjadi  Sisa Lebih […]

  • Pemkot Sukabumi Kucurkan Dana Bergulir Rp.1.3 Milyar Untuk UMKM

    Pemkot Sukabumi Kucurkan Dana Bergulir Rp.1.3 Milyar Untuk UMKM

    • calendar_month Rabu, 29 Jan 2020
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 76
    • 0Komentar

    SUKABUMI, MBInews.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi resmi meluncurkan bantuan dana bergulir sebesar Rp1,3 miliar bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Bantuan dana bergulir tersebut di kelola oleh salah satu koperasi yang tergolong sehat. “Kita sudah luncurkan bantuan modal untuk pelaku UMKM di Kota Sukabumi. Dan pengelolanya oleh koperasi PLN,”ujar Walikota Sukabumi Achmad […]

  • Jelang Mudik Lebaran 2021, Dishub Kota Bandung Siapkan Antisipasi Terjadinya Lonjakan Penumpang

    Jelang Mudik Lebaran 2021, Dishub Kota Bandung Siapkan Antisipasi Terjadinya Lonjakan Penumpang

    • calendar_month Kamis, 25 Mar 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 85
    • 0Komentar

    BANDUNG, MBINews.id – Menjelang mudik lebaran 2021, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung memyiapkan sejumlah antisipasi terjadinya lonjakan arus lalu lintas dan penumpang angkutan umum. Mulai dari terminal, armada bus, supir, dan tentunya yang tak kalah penting yaitu penerapan protokol kesehatan. Sebab, lebaran tahun ini masih dalam situasi pandemi Covid-19. Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Manajemen […]

  • Meski Tolak UMP, Aliansi Buruh Jabar Komitmen Jaga Kondusifitas

    Meski Tolak UMP, Aliansi Buruh Jabar Komitmen Jaga Kondusifitas

    • calendar_month Selasa, 12 Nov 2019
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 81
    • 0Komentar

    Mbinews.id– Penetapan Upah Mininum Provinsi (UMP) oleh pemerintah provinsi Jawa Barat sebesar 8,51% atau sekitar Rp. 160.000/ bulan yang diputuskan gubernur beberapa waktu lalu dinilai sangat tidak layak dan merugikan buruh, karena berdasarkan survei tidak sebanding dengan tingkat KHL buruh saat ini. Keputusan pemerintah dalam menetapkan UMP tersebut, mengacu pada PP No. 78 Tahun 2015 […]

  • DPRD Kota Bandung Setujui 2 Raperda RPJPD dan Raperda APBD Kota Bandung

    DPRD Kota Bandung Setujui 2 Raperda RPJPD dan Raperda APBD Kota Bandung

    • calendar_month Jumat, 5 Jul 2024
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 86
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung resmi menyetujui dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pada Rapat Paripurna ke IX yang digelar di Gedung DPRD Kota Bandung, Jalan Sukabumi, Kamis 4 Juli 2024. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bandung, H.Tedy Rusmawan AT MM mengatakan , dua Raperda yang disetujui. Pertama adalah Raperda tentang […]

expand_less