Breaking News
Trending Tags

Menunggak Pajak Kendaraan Bermotor Bertahun-tahun, Ini Sanksi Tegasnya

  • account_circle mbiredaktur
  • calendar_month Kamis, 26 Okt 2023
  • visibility 77
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SUKABUMI, Mbinews.id – Berdasarkan peraturan, data kendaraan bermotor (ranmor) yang terdapat di Registrasi dan Identifikasi (Regident) ranmor yang terdapar di pihak kepolisian bakal dihapus jika tidak melakukan pembayaran pajak selama 2 tahun berturut-turut setelah habis masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Kamis (26/10).

Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 pasal 74. Kanit Regident Polres Sukabumi Kota, Ipda Agus Budiyanto mengatakan, ketentuan yang tertera pada pasal itu mengatur pemilik kendaraan bermotor untuk bisa melakukan registrasi ulang kendaraannya dengan melakukan pembayaran pajak kendaarn setiap tahunnya.

“Sesuai dengan Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 74 yang mengatur tentang penghapusan data regident ranmor. Penghapusan data tersebut, ada yang dari permintaan pemilik kendaraan dan ada juga yang dihapuskan oleh pihak kepolisian,” ujar Bagus kepada awak media.

Lanjutnya, tahapan penghapusan registrasi kendaraan bermotor diawali dengan pengiriman peringatan kepada pemilik kendaraan yang terdiri dari peringatan pertama, kedua, dan ketiga, setelah dinyatakan kendaraan tersebut habis masa berlaku STNK nya dan juga telah 2 tahun berturut-turut tidak melakukan pembayaran pajak.

“Saat ini terkait peraturan tersebut masih dalam tahap sosialisasi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Baik itu oleh Pusat Pengelola Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Kota Sukabumi, maupun pihak terkait lainnya,” jelas Budi.

Masih menurut Budi, hingga saat ini, memang benar terdapat ribuan unit kendaraan yang belum melakukan registrasi ulang kendaraannya dengan cara membayar pajak tahunan kendaraan bermotor.

“Di wilayah Kota Sukabumi hingga saat ini terdapat sekitar 20 persen dari jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar dan menunggak pajak,” pungkasnya. (Ardan/Wan/Mbi)

  • Penulis: mbiredaktur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Baznas Kota Bandung Salurkan 30 Mushaf Al’ Qur’an ke PWI Pokja Kota Bandung

    Baznas Kota Bandung Salurkan 30 Mushaf Al’ Qur’an ke PWI Pokja Kota Bandung

    • calendar_month Kamis, 10 Okt 2024
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 52
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews – Baznas Kota Bandung menyalurkan bantuan sebanyak 30 mushaf Al-Qur’an kepada Pokja PWI Kota Bandung. Baznas Kota Bandung sebelumnya memberikan sumbangan dana untuk kebutuhan dalam mendukung pelaksanaan program Ngaji Bareng Wartawan Indonesia (Ngabarin) yang rutin digelar Pokja PWI Kota Bandung. Secara simbolis, bantuan mushaf Al-Qur’an dengan penerbit Syamil Quran diserahkan Wakil Ketua II […]

  • DLH Kota Sukabumi Gelar Aksi Prokasih Di Teras Cipelang Herang

    DLH Kota Sukabumi Gelar Aksi Prokasih Di Teras Cipelang Herang

    • calendar_month Selasa, 1 Nov 2022
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 68
    • 0Komentar

    SUKABUMI,Mbinews.id– Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi, melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat, menggelar program kali bersih (Prokasih) 2022, di Kawasan teras Cipelang Herang Kecamatan Gunungpuyuh, Selasa (1/11/2022). Aksi tersebut melibatkan juga berbagai unsur, seperti Forum Pengurangan Risiko Bencana, elemen masyarakat peduli lingkungan termasuk pemuda dalam menjaga aliran sungai dari pencemaran dan pembuangan sampah sembarangan. Prokasih yang […]

  • TAPD Bersama DPRD Kota Sukabumi Lakukan Pembahasan KUA-PPAS APBD Perubahan 2020

    TAPD Bersama DPRD Kota Sukabumi Lakukan Pembahasan KUA-PPAS APBD Perubahan 2020

    • calendar_month Selasa, 1 Sep 2020
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 56
    • 0Komentar

    SUKABUMI, MBInews id – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran DPRD Kota Sukabumi, mulai melakukan pembahasan kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan tahun 2020.”Hari ini, kita masih dalam rangka pembahasan kesepakatan (KUA-PPAS), dan mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada kesepakatan untuk dibahas selanjutnya,”ujar Sekda Kota Sukabumi Dida […]

  • Halal Bi Halal BPR Kertaraharja Kab Bandung Dengan Media, Jalin Kebersamaan Kemitraan

    Halal Bi Halal BPR Kertaraharja Kab Bandung Dengan Media, Jalin Kebersamaan Kemitraan

    • calendar_month Kamis, 25 Apr 2024
    • account_circle MBI Admin
    • visibility 52
    • 0Komentar

    Kab Bandung, Mbinews. id- Pada hari ini (25/4/2024) kami BPR Kerta Raharja Kab Bandung, halal Bi Halal dengan media di rumah Makan Ampera Gading Tutuka Kab Bandung dengan tujuan menjalin silaturahmi dengan Media, “Ujar Ir. H. Aep Hendar Cahyad Dirut BPR Kerta Raharja Kab Bandung. Menurut H.Aep ,mungkin ini hari pertama, tapi tidak terlambat yang […]

  • Dorong UMKM, Yana Minta Kuliner Dan Kriya Masuk Katalog Elektronik

    Dorong UMKM, Yana Minta Kuliner Dan Kriya Masuk Katalog Elektronik

    • calendar_month Selasa, 28 Jun 2022
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 55
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews.id – Wali Kota Bandung, Yana Mulyana berharap, kuliner dan kriya produk pengusaha mikro, kecil, dan menengah bisa masuk katalog elektronik lokal Kota Bandung. Hal itu dalam upaya mendukung bagi para pelaku UMKM menjadi penyedia di daerah sendiri. Hal itu diutarakan Yana saat sosialisasi pelaksanaan katalog elektronik lokal bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil […]

  • Pansus 7 DPRD Kota Bandung Bahas Raperda RPPLH Soal Alih Fungsi Lahan yang Makin Banyak

    Pansus 7 DPRD Kota Bandung Bahas Raperda RPPLH Soal Alih Fungsi Lahan yang Makin Banyak

    • calendar_month Jumat, 22 Mar 2024
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 61
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews — Semakin menurunnya kualitas lingkungan di Kota Bandung, sehingga DPRD Kota Bandung melalui Pansus 7 DPRD Kota Bandung membahas Raperda ( Rancangan Peraturan Daerah ) tentang  Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ( RPPLH). Anggota Pansus 7 DPRD Kota Bandung  Aan Andi Purnama  mengatakan ,ada beberapa hal yang membuat kita harus membahas Raperda […]

expand_less