Breaking News
Trending Tags
Maaf, tidak ditemukan tags pada periode waktu yang ditentukan.

Ketua Komisi II: Basis Data Akurat Kunci Penting Optimalisasi Pajak Daerah Kota Bandung

  • account_circle Admin01
  • calendar_month Selasa, 16 Sep 2025
  • visibility 105
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Bandung || MBInews.id — Basis data yang akurat menjadi kunci penting untuk meningkatkan pendapatan daerah dari pajak atau retribusi. Diperlukan pemanfaatan sistem dan serangkaian langkah terukur berbasis data supaya target pemasukan daerah bisa optimal.

“Persoalan paling mendasar terkait dengan data. Jadi persoalan pendapatan itu akhirnya pada data. Ketersediaan data akurat menjadi dasar prediksi berapa pendapatan yang akan kita targetkan. Data yang valid ini nampaknya menjadi persoalan yang belum terselesaikan secara baik,” kata Ketua Komisi II DPRD Kota Bandung H. Aries Supriyatna, S.H., M.H., saat menjadi narasumber Forum Group Discussion (FGD) Pajak Daerah Kota Bandung, di Hotel Grandia, Bandung, Selasa, 16 September 2025.

Ia menyontohkan, persoalan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak sekadar hanya berkenaan objek bumi dan bangunannya. Tetapi juga dinamika wajib pajaknya. Ada wajib pajak yang dibebaskan PBB bagi masyarakat tidak mampu. Di sisi lain, dinamika muncul karena terdapat nilai ekonomi yang menjadi objek pajak, lalu terhadap bangunan yang menjadi objek pajak yang dinilai PBB.

“Secara nilai tentu objek pajak berupa aset akan terus mengalami kenaikan. Oleh karena itu, terkait PBB penting disediakan data yang dievaluasi secara berkala sebagai pedoman dalam menyusun target pendapatan yang akan dimasukkan ke dalam APBD,” tuturnya.

Aries mengungkapkan, persoalan parkir bahu jalan, misalnya, juga terkait pendataan. Tidak ada sistem atau pola yang cukup memadai yang mampu melakukan evaluasi dalam penggunaan bahu jalan dan potensi pendapatannya dari parkir. Tanpa memanfaatkan teknologi untuk membantu pendataan, maka keakuratan data penerimaan retribusi atau pajak, transparansi, dan akuntabilitasnya tidak akan tercapai.

“Dengan teknologi tapping box sebetulnya bisa membantu pasokan data untuk menakar sejauh mana pendapatan disetorkan, terutama dari sektor pajak hotel, restoran, hingga parkir,” ujarnya.

Aries meminta Bapenda Kota Bandung untuk mengoptimalkan kinerja berbasis data untuk melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi. Data-data ini sangat penting bagi DPRD sebagai bahan untuk pembahasan dalam penyusunan APBD yang nantinya menentukan arah kebijakan dan program pembangunan yang akan disalurkan bagi masyarakat.

“Penyusunan APBD itu diawali dengan melakukan inventarisir atau pendataan terkait dengan rencana pendapatan dalam penyusunan APBD. Dalam setiap rapat Badan Anggaran, diskusi kita cukup panjang dan mendalam terkait dengan persoalan target pendapatan pemerintah kota. Bagaimana peranan data sangat vital dalam mengoptimalisasi pendapatan daerah. Ketersediaan data valid akan memudahkan penyusunan APBD karena dan pelaksanaan anggaran,” ujarnya.

Aries berharap FGD terkait pajak ini bisa menjadi materi penyokong pembenahan optimalisasi pajak di masa mendatang.

“Mudah-mudahan diskusi ini, termasuk masukan dari para pakar, kita bisa merancang sebuah sistem yang dibangun dari data yang akurat. Saya berharap ke depan kita memiliki grand design pendapatan Kota Bandung dengan sistem yang melandaskan pendataan yang akurat terhadap sumber pendapatan,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Pengamat Ekonomi dari Universitas Pasundan, Acuviarta Kartabi mengatakan, database ini menjadi salah satu persoalan yang harus segera dibenahi karena untuk mengoptimalisasi pajak tentu harus terencana.

Bersama database, faktor yang memengaruhi penerimaan pajak yakni jumlah penduduk, PDRB, inflasi, hingga kesadaran wajib pajak. Penerimaan pajak ini sangat berpengaruh penting terhadap berbagai pembangunan di Kota Bandung. Maka, persoalan sistem penerimaan pajak ke depan menjadi faktor yang perlu diidentifikasi untuk menyusun grand design.

“Perencanaan penerimaan pajak belum optimal. Database pajak daerah yang belum terintegrasi. Wali kota harus mengampanyekan kesadaran bayar pajak. Soal insentif termasuk pembebasan bayar pajak di bawah 100 ribu, misalnya. Supaya warga taat bayar pajak, masyarakat harus diberikan info yang positif,” katanya. *red

  • Penulis: Admin01

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Gelar Vaksinasi Door to Door, Polres Sukabumi Kota Targetkan 700 Lansia

    Gelar Vaksinasi Door to Door, Polres Sukabumi Kota Targetkan 700 Lansia

    • calendar_month Senin, 20 Sep 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 86
    • 0Komentar

    SUKABUMI, Mbinews.id – Gencarkan program vaksinasi, Polres Sukabumi Kota bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Sukabumi, selenggarakan vaksinasi door to door bagi warga lanjut usia di Polsek-polsek Jajaran Polres Sukabumi Kota pada Senin (20/09/2021). “Polres Sukabumi Kota bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Sukabumi dan didukung dengan TNI melaksanakan vaksiansi door to door,” ujar Kapolres Sukabumi Kota […]

  • Banggar DPRD Kota Bandung Bahas Rencana Kerja Pemerintah Daerah

    Banggar DPRD Kota Bandung Bahas Rencana Kerja Pemerintah Daerah

    • calendar_month Kamis, 26 Mei 2022
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 105
    • 0Komentar

    BANDUNG,  MBInewa.id – Badan Anggaran DPRD Kota Bandung melakukan rapat kerja bersama Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) membahas RKPD, di Ruang Rapat Bamus DPRD Kota Bandung, pada Rabu, (25/5/2022). Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Bandung, H. Tedy Rusmawan, A.T., M.M, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Hadir dalam rapat tersebut Anggota Banggar DPRD Kota Bandung, […]

  • SPAM Sadu Alami Kebocoran, Suplai Air Bersih Perumda Air Minum Tirta Raharja Terhambat

    SPAM Sadu Alami Kebocoran, Suplai Air Bersih Perumda Air Minum Tirta Raharja Terhambat

    • calendar_month Minggu, 2 Mei 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 90
    • 0Komentar

    KAB. BANDUNG, MBInews.id – Distribusi air bersih Perumda Air Minum Tirta Raharja dari Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sadu dimana air baku barasal dari  Gambung mengalami gangguan kebocoran pagi tadi, minggu 2 mei 2021 jam 7.30 yang mrngakibatkan terhentinya aliran ke rumah Dampak dari kebocoran pipa pdam tersebut mengakibatkan rumah warga sekitar mengalami tergenang  air […]

  • Beroperasi Januari 2020, RSKIA Kota Bandung  Pembangunan 95 Persen

    Beroperasi Januari 2020, RSKIA Kota Bandung Pembangunan 95 Persen

    • calendar_month Rabu, 21 Agt 2019
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 94
    • 0Komentar

    MBInews.id, Bandung – Proses pembangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSKIA) Kota Bandung telah mencapai 95 persen. Rencananya, Desember mendatang tuntas dan pada Januari 2020 sudah beroperasi. “Perkembangan pembangunan RSKIA Jalan Wahid Hasyim Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung, sudah mencapai 95%. Sisa 5% tinggal tahap finishing seperti pemasangan meubel, asesoris ruangan, alat kesehatan dan sebagainya,” […]

  • Satpol PP Kota Bandung Tertibkan 2.813 APK

    Satpol PP Kota Bandung Tertibkan 2.813 APK

    • calendar_month Rabu, 31 Jan 2024
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 110
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung telah menertibkan sebanyak 2.813 Alat Peraga Kampanye (APK) yang melanggar aturan sejak 1 Desember 2023 sampai 22 Januari 2024. Kepala Bidang Trantibum Satpol PP Kota Bandung, Yayan Ruyandi mengatakan, dalam penertiban APK tersebut, Satpol PP telah berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Lebih jauh […]

  • Luar Biasa! Pemkot Bandung Berhasil Quattrick WTP

    Luar Biasa! Pemkot Bandung Berhasil Quattrick WTP

    • calendar_month Sabtu, 21 Mei 2022
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 95
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung kembali mendapatkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) berupa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan persentase 80,30 persen dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) Provinsi Jawa Barat, Jumat, 20 Mei 2022. WTP ini merupakan kali keempat (quattrick) beruntun yang diraih Pemkot Bandung, yaitu sejak tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021. […]

expand_less