Breaking News
Trending Tags

Berebut Nafas di Dalam Lapas Sukabumi

  • account_circle mbiredaktur
  • calendar_month Minggu, 12 Sep 2021
  • visibility 58
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SUKABUMI, Mbinews.id – Akibat kecilnya lahan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II-B Sukabumi, membuat tidak adanya sisa bidang tanah yang bisa dibangun untuk kamar hunian warga binaan pemayarakatan (wbp). Sedangkan kondisi wbp yang berada di Lapas Kelas II-B Sukabumi saat ini, jumlahnya sudah melebihi kapasitas bangunan yang ada, Minggu (12/9/2021).

“Saat ini, kondisi over kapasitas penghuni yang ada di dalam lapas sudah sangat perlu di perhatikan. Banyak dampak akibat yang bisa terjadi akibat over kapasitas penghuni yang terjadi,” ujar Kepala Lapas Kelas II-B Sukabumi Christo Victor Nixon Toar, melalui pesan singkatnya.

Ia menambahkan, kelebihan penghuni yang terjadi dalam lapas bisa menimbulkan banyak akibat, mulai dari gangguan keamanan, permasalahan proses pembinaan wbp, dan tentunya permasalahan kesehatan. Mengingat saat ini masih pada masa pandemi Covid-19, dengan kondisi over kapasitas, sangat sulit untuk menerapkan protokol kesehatan yang berlaku.

“Mulai dari tidur berdesak-desakan, hingga masalah keamanan bisa terjadi akibat over kapasitas penghuni yang terjadi di dalam lapas,” terangnya.

Selain over kapasitas penghuni, permasalahan kurangnya petugas lapas juga menjadi suatu kendala yang terjadi saat ini. Menurutnya, komposisi antara petugas dan juga wbp yang ada di dalam Lapas Kelas II-B Sukabumi saat ini, masih belum ideal.

“Saat ini, hanya 2 orang petugas yang mengawasi 22 kamar di blok dalam Lapas Kelas II-B Sukabumi. Dengan kondisi seperti ini, petugas juga harus bisa memperhatikan keselamatannya. KArena mereka harus mengawasi ratusan wbp yang ada di dalam ,” paparnya.

Ia menambahkan, hingga saat ini, wbp Lapas Kelas II-B Sukabumi berjumlah 502 orang, yang seharusnya dengan kondisi bangunan seperti ini, hanya bisa menampung sebanyak 200 orang wbp.

“Berdasarkan data hari ini, kita over kapasitas sekitar 150 persen. Kondisi ini juga kita laporkan kepada KaKanwil Kemenkumham Jawa Barat, dan juga kepada Pemerintah Kota Sukabumi. Karena selain Kemenkumham, hal ini juga menjadi tanggungjawab bersama pemerintah daerah, untuk menyikapi terkait permasalahan lahan lapas yang memang harus di pindahkan ke tempat yang lebih luas,” pungkasnya. Wan/Mbi

  • Penulis: mbiredaktur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Beda Dengan Caleg Lain, Sahat Simangunsong Berani Blak-blakan Kepada Masyarakat Terkait Pemilu

    Beda Dengan Caleg Lain, Sahat Simangunsong Berani Blak-blakan Kepada Masyarakat Terkait Pemilu

    • calendar_month Rabu, 17 Jan 2024
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 53
    • 0Komentar

    SUKABUMI, Mbinews.id – Calon Anggota Legislatif (Caleg) Partai Nasdem untuk daerah pemilihan (Dapil) 3 Kota Sukabumi, Sahat Simangunsong, mengaku bahwa pemberian pendidikan politik terhadap masyarakat, merupakan langkah awal dari kampanye nya saat ini. Dirinya menyebutkan, pendidikan politik kepada masyarakat dinilai sangatlah penting. Karena menurutnya, dengan adanya pengetahuan terkait poltik yang dimiliki masyarakat, akan menentukan sosok […]

  • Disdagin Kota Bandung:  Harga Kebutuhan pokok Di Pasar Tradisional Relatif Stabil

    Disdagin Kota Bandung: Harga Kebutuhan pokok Di Pasar Tradisional Relatif Stabil

    • calendar_month Selasa, 2 Mar 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 59
    • 0Komentar

    BANDUNG, MBINews.id – Harga kebutuhan pokok di pasar tradisional Kota Bandung masih relatif stabil. Hal tersebut berdasarkan pemantauan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Bandung sepanjang bulan Februari. Kepala Bidang Distribusi Perdagangan dan Pengembangan E-Commerce Disdagin Kota Bandung, Meiwan Kartiwa menuturkan, dari pemantauan ke sejumlah pasar tradisional harga sejumlah komoditas masih normal. Sebagai contoh, harga […]

  • Monitoring dan Evaluasi (Monev) Implementasi CSR dari BJB Kepada Pemerintah Kota Sukabumi

    Monitoring dan Evaluasi (Monev) Implementasi CSR dari BJB Kepada Pemerintah Kota Sukabumi

    • calendar_month Selasa, 11 Apr 2023
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 53
    • 0Komentar

    SUKABUMI, Mbinews.id – Tim corporate social responsibility (CSR) BJB, melakukan monitoring dan Evaluasi (monev) pelaksanaan CSR pembangunan pedestrian Balai Kota Sukabumi. Monev yang berlangsung di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapapeda) Kota Sukabumi tersebut, dihadiri langsung oleh Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi, Kepala Bappeda Kota Sukabumi beserta jajaranya, dan Ketua Tim CSR kota Sukabumi, Ahmad […]

  • Wali Kota Sukabumi : Atlet Naturalisasi  Dilarang Ikut Ajang Porkota Sukabumi

    Wali Kota Sukabumi : Atlet Naturalisasi Dilarang Ikut Ajang Porkota Sukabumi

    • calendar_month Selasa, 29 Okt 2019
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 59
    • 0Komentar

    SUKABUMI, MBInews.id  – Walikota Sukabumi Achmad Fahmi akan melakukan diskualifikasi jika ditemukan atlit naturalisasai yang ikut dalam ajang Pekan Olahraga Kota (Porkota) Sukabumi. Sebab, dalam ajang kegiatan Porkota tersebut salah satunya sebagai ajang mencari bibit-bibit atlit terbaik di wilayah.”Kalau ada pemain cabutan (naturalisasai kita akan diskualifikasi. Porkota itu mencari bibit atlit yang murni,”ujar Fahmi usai […]

  • Kejar Tingkatkan PAD Kota Bandung,  BPPD Data Ulang Indekos

    Kejar Tingkatkan PAD Kota Bandung, BPPD Data Ulang Indekos

    • calendar_month Kamis, 8 Agt 2019
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 54
    • 0Komentar

    MBInews.id, Bandung – Pemerintah Kota Bandung tengah mendata ulang keberadaan kamar sewa atau indekos. Hal ini terkait dengan potensi pajak indekos yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Darah (PAD) Kota Bandung. “Kita tengah mendatang ulang. Saat ini baru tercatat sekitar 60 persen dari sekitar 1.900 indekos yang ada di Kota Bandung,” ujar Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan […]

  • Dewan Pengawas KPK Jawaban Dari Ketidakadilan Pemberantasan Korupsi

    Dewan Pengawas KPK Jawaban Dari Ketidakadilan Pemberantasan Korupsi

    • calendar_month Kamis, 19 Des 2019
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 63
    • 0Komentar

    JAKARTA, MBInews.id  – Orang-orang yang nantinya duduk di Dewan Pengawas KPK adalah orang setengah malaikat yang sudah selesai dengan urusan dunianya. Menurut Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin dan Associate Director Kopi Politik Syndicate Todotua Pasaribu, adanya Dewan Pengawas KPK juga menjawab ketidakadilan dalam pemberantasan korupsi. Hal itu disampaikan Ngabalin dan […]

expand_less