Breaking News
Trending Tags

Cukup KTP Dan NPWP, UMKM Kini Bisa Ikut Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

  • account_circle mbiredaktur
  • calendar_month Rabu, 15 Jun 2022
  • visibility 140
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

BANDUNG, Mbinews.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memasarkan produknya melalui aplikasi Bela Pengadaan. Hal ini sebagai upaya mendukung pemulihan UMKM pascapandemi Covid-19.

Kini, para pelaku usaha yang belum berbadan hukum pun bisa ikut dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dan ingin mendaftar di Aplikasi Bela Pengadaan cukup menyiapkan persyaratan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan NPWP.

Hal tersebut diungkapkan Sub koordinator layanan pengadaan secara elektronik pada bagian Pengadaan Barang Jasa Kota Bandung, Kusnendar saat menjadi narasumber Sosialisasi kemitraan dengan pusat perbelanjaan, sosialisasi e-katalog, dan informasi pengelolaan galeri Dekranasda Kota Bandung di Hotel Savoy Homann Bandung, 15 Juni 2022.

“Pemkot Bandung telah memberikan inisiatif agar UMKM berjualan langsung di e-katalog dan bela pengadaan kota bandung, dan para pelaku usaha bisa ikut berpartisipasi dalam pembangunan di kota Bandung,” ujarnya.

Kusnendar mengatakan, program Bela Pengadaan ini sebagai upaya untuk membangkitkan UMKM usai pandemi Covid-19.

Dia menambahkan, program Bela Pengadaan ini merupakan upaya untuk mendukung program pemerintah dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang lebih kredibel, akuntabel serta mendorong penggunaan anggaran pemerintah usai pandemi agar dapat dirasakan oleh para pelaku UMKM.

“Jadi ini merupakan salah satu wadah, para pelaku usaha bisa mendaftar di aplikasi Bela Pengadaan, jadi disitulah akan terjadi transaksi antara semua OPD dengan para pelaku usaha,” ujarnya.

Dia mengungkapkan berbeda dengan e-katalog yang masih terbatas dalam etalase penjualannya, di Bela Pengadaan, pelaku UMKM bisa dengan bebas memasarkan produknya.

“Di Bela Pengadaan bisa dibeli pemerintah dan non pemerintah, bisa dipasarkan di marketplace yang sudah kerjasama dengan LKPP. Sehingga potensi penjualan semakin meningkat,” katanya.

Sebelumnya, pemerintah melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) meluncurkan laman khusus produk UMKM bertajuk Belanja Langsung Bela Pengadaan.

Hal itu untuk mendorong pelaku UMKM agar dapat berpartisipasi dalam proses pengadaan barang/jasa (PBJ) yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Aplikasi ini merupakan suatu wadah bagi para pelaku UMKM untuk memasarkan produknya dengan harga maksimal Rp50 juta.

Bagi UMKM yang ingin bergabung bisa langsung mendaftar secara online di marketplace yang sudah LKPP integrasikan dengan sistem LKPP seperti Program Bela pengadaan Mbiz Market, Shopee, Grab, Bhineka dan lainnya serta e-Katalog.

Setelah itu melakukan pendaftaran ke marketplace yang telah terdaftar di aplikasi bela pengadaan.

Sementara itu, Ketua Dekranasda Kota Bandung, Yunimar Mulyana mendukung UMKM Kota Bandung untuk ikut dalam bela pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Bela Pengadaan ini bisa sebagai media untuk menaikan omzet para pelaku UMKM,” katanya.

Dia berharap UMKM di Kota Bandung dapat meningkatkan kualitas nya sehingga bisa bersaing baik di dalam negeri maupun mancanegara.

“Kami ingin mengembangkan produk UMKM kota Bandung dapat berdaya saing di dalam maupun luar negeri,” ujarnya.

Kegiatan sosialisasi tersebut diikuti oleh 100 pelaku UMKM yang merupakan binaan Dekranasda Kota Bandung. (rob-pipi)

  • Penulis: mbiredaktur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Jaringan Irigasi Tersier 59 Desa Akan Ditingkatkan Melalui P3-TGAI

    • calendar_month Kamis, 2 Mei 2019
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 168
    • 0Komentar

    Ciamis,BEDAnews Jaringan irigasi desa atau tersier pengelolaan dan pemeliharaannya menjadi beban dan tanggung jawab masyarakat yang bebannya sudah berat harus terbebani lagi untuk memelihara dan akibatnya irigasi ini jauh dari optimal. Tahun Anggaran 2019 direncanakan 59 desa yang berada di Kabupaten Ciamis, Pangandaran, dan Kota Banjar jaringan irigasi tertiernya pun tata guna air jaringannya akan […]

  • Pemkot Sukabumi  Gencar Sosialisasikan Produk Hukum Ke Masyarakat

    Pemkot Sukabumi Gencar Sosialisasikan Produk Hukum Ke Masyarakat

    • calendar_month Kamis, 7 Nov 2019
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 137
    • 0Komentar

    SUKABUMI, MBInews.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi melalui bagian hukum terus gencar lakukan penyuluhan produk hukum kepada masyarakat. Penyuluhan yang dilakukan tersebut, tentu saja bertujuan untuk menginformasikan kepada masyarakat. Terutama, semua Peraturan Daerah (perda) yang diberlakukan. “Penyuluhan ini kan salah satu langkah untuk menginformasikan produk hukum apa saja yang berlaku. Dan masyarakat haru mengetahuainya, terutama […]

  • Warga Keluhkan Jalan Merbabu Rusak Bertahun-tahun, Kadis PUTR: Anggaran Ditarik ke IKN, Perbaikan diundur Tahun 2025

    Warga Keluhkan Jalan Merbabu Rusak Bertahun-tahun, Kadis PUTR: Anggaran Ditarik ke IKN, Perbaikan diundur Tahun 2025

    • calendar_month Rabu, 15 Mei 2024
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 139
    • 0Komentar

    SUKABUMI, Mbinews.id – Sejumlah masyarakat di wilayah Jalan Merbabu, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi mengeluhkan terkait rusaknya jalan yang telah terjadi bertahun-tahun. Bukan hanya menjadi jalan utama bagi masyarakat yang bermukim untuk beraktivitas, Jalan Merbabu juga menjadi akses jalan utama pondok pesantren dan juga destinasi wisata museum, yang kerap dikunjungi wisatawan dari dalam dan luar Kota […]

  • HPSN 2022: Kang Pisman Jadi Garda Terdepan

    HPSN 2022: Kang Pisman Jadi Garda Terdepan

    • calendar_month Selasa, 15 Feb 2022
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 122
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus menggelorakan program Kurangi, Pisahkan dan Manfaatkan (Kang Pisman) untuk mengatasi masalah sampah. Kang Pisman bahkan telah dikenal hingga kawasan Asia. Beberapa daerah dan negara telah mengadopsi Kang Pisman. Plt Wali Kota Bandung, Yana Mulyana mengakui, permasalahan sampah di Kota Bandung cukup kompleks. Kota Bandung menghasilkan sampah sekitar […]

  • Sinergi Bank bjb dan Kementerian PUPR Salurkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Wilayah Banten

    Sinergi Bank bjb dan Kementerian PUPR Salurkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Wilayah Banten

    • calendar_month Sabtu, 6 Jul 2024
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 118
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews – bank bjb menandatangani Memorandum of Understanding (MOU) dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait Penyaluran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Provinsi Banten untuk Tahun Anggaran 2024. Acara berlangsung di Kantor Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan Jawa I, Wisma Karya, Jakarta Selatan, Jumat (5/7). Perjanjian Kerjasama ditandatangani oleh CEO Regional IV […]

  • Cegah DBD, Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Perkuat Kolaborasi di Wilayah

    Cegah DBD, Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Perkuat Kolaborasi di Wilayah

    • calendar_month Jumat, 10 Mei 2024
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 145
    • 0Komentar

    SUKABUMI, Mbinews.id – UPTD Puskesmas Cikundul menggelar rapat koordinasi atau rakor lintas sektor penanganan Demam Berdarah Dengue (DBD). Rapat yang dibuka langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Sukabumi Dr. Reni Rosyida Muthmainnah, M.Kes tersebut, berlangsung di salah satu objek objek wisata Kota Sukabumi, Rabu,(08/05/2024). Dalam sambutannya, Kepala Dinkes Kota Sukabumi Reni Rosyida Muthmainnah, mengungapkan, […]

expand_less