Sinkronisasi Arah Pembangunan, Jadi Fokus Musrenbang RKPD 2027 Kota Sukabumi

SUKABUMI ,MBINews.id- Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki menegaskan, pentingnya sinkronisasi arah pembangunan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Tahun 2027. Kegiatan tersebut digelar di Gedung Juang 45, Kota Sukabumi, Rabu (8/4/2026).

Menurutnya, Musrenbang RKPD menjadi momentum strategis untuk menyatukan kebijakan pembangunan agar tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

“Musrenbang ini harus mampu menyatukan arah kebijakan pembangunan agar tepat sasaran dan menjawab kebutuhan masyarakat,”ujar Ayep saat membuka kegiatan.

Ia menekankan, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan visi Kota Sukabumi yang inovatif, mandiri, agamis, dan nasionalis.

Dalam paparannya, Ayep mengungkapkan capaian indikator makro pembangunan Kota Sukabumi pada 2025 menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,32 persen, melampaui rata-rata provinsi dan nasional. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 78,23.

Angka kemiskinan juga mengalami penurunan menjadi 6,90 persen, serta tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 8,19 persen, meskipun masih berada di atas rata-rata provinsi.

Dari sisi fiskal, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2025 meningkat sebesar Rp54,5 miliar atau 12,47 persen. Pada 2026, PAD kembali ditargetkan naik sebesar Rp44,14 miliar atau 8,98 persen.

“Penguatan fiskal ini penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah berkurangnya dana transfer,” katanya.

Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki

Ia juga menyebutkan, sepanjang 2025 Pemerintah Kota Sukabumi meraih 131 penghargaan, terdiri atas empat tingkat internasional, 21 nasional, dan 106 tingkat provinsi. Capaian indikator kinerja utama (IKU) RPJMD pun dinilai berada dalam kategori positif.

Meski demikian, Ayep mengingatkan bahwa perencanaan pembangunan tahun 2027 tetap menghadapi sejumlah tantangan, baik dari faktor global maupun lokal. Tekanan ekonomi global, risiko geopolitik, serta perlambatan konsumsi menjadi faktor eksternal yang perlu diantisipasi.

Sementara itu, di tingkat daerah, sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian antara lain dampak operasional Tol Bocimi Seksi 3, pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru, penyiapan kawasan industri, peningkatan lapangan kerja, serta optimalisasi sektor ekonomi kreatif.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kota Sukabumi menetapkan sejumlah prioritas pembangunan pada 2027. Di antaranya penurunan angka pengangguran melalui penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pemeliharaan infrastruktur pelayanan publik.

“Pengelolaan sampah modern dan pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru, khususnya di wilayah selatan, juga menjadi fokus utama,” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi Hasan Asari menjelaskan bahwa Musrenbang tingkat kota merupakan tahap akhir dari rangkaian proses perencanaan pembangunan yang dimulai dari tingkat bawah.

Menurut Hasan, penyusunan program pembangunan tidak hanya berorientasi pada kebutuhan jangka pendek, tetapi juga mengacu pada indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, dan pengendalian ketimpangan.

“Infrastruktur menjadi penggerak ekonomi karena berdampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja,”ujarnya.

Ia menambahkan, berbagai persoalan dasar masyarakat seperti pengangguran, rumah tidak layak huni, dan akses air bersih telah terpetakan melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai dasar intervensi kebijakan.

Dengan pendekatan berbasis data dan transparansi, pemerintah berharap setiap program pembangunan dapat tepat sasaran serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.ardan/wan/mbi.