Breaking News
Trending Tags

H. Eep Berharap Musrenbang Harus Berinovasi Dalam Pembangunan Kab Bandung

  • account_circle MBI Admin
  • calendar_month Selasa, 25 Feb 2025
  • visibility 48
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Kab. Bandung, Mbinews.id – Kalau ada aspirasi atau masukan dari masyarakat yang sifatnya baik yang namanya Topdown maupun Boton Up , jangan sampai ada perubahan dicoret atau dihilangkan,” Ujar H. Eep Jamaludin, Anggota DPRD Kab Bandung, Usai Musrenbang Kec Ciwidey Kab Bandung. (25/2/2025).

Lanjut H. Eep, perubahan bisa dicoret atau dihilangkan, apabila tidak sesuai dengan aturan integritas dan dedikasi pembangunan yang berlaku atau dengan program kebijakan strategis, sepanjang pembangunan itu masih sesuai jangan sampai dihilangkan.

Sambung H. Eep, mengenai Pagu sifatnya masih sementara, jadi belum masuk prioritas dan paparan dalam anggaran dan nantinya akan kita olah supaya betul – betul mencerminkan aspirasi masyarakat.

Menurut H. Eep, Pagu anggaran bisa saja ada kenaikan bahkan diperkuat sehingga tidak berkurang, intinya Musrenbang dari tahun pertahun jangan seperti harus ada perubahan.

Lanjut H. Eep, walaupun Musrenbang harus sesuai dengan undang – undang tapi subtansinya harus lebih baik, karena Bupati Bandung memiliki program yang bagus, supaya Kab Bandung lebih BEDAS lagi.

“Jangan sampai Musrenbang stagnan atau jalan ditempat dan berjalan itu itu saja, harus ada perubahan dan harus ada inovasi dan Musrenbang bisa menghasilkan apa dibutuhkan masyarakat, sesuai yang diharapkan pemerintah, ”

Intinya menurut H. Eep, selama pembangunan Kab Bandung sesuai visi misi Kab Bandung harus tetap dipertahankan dan didukung semua pihak dan jangan sampai pembangunan subyektif tapi sesuai dengan realita di lapangan.

Lanjut H. Eep, seperti halnya pembangunan Rumah Sakit Pacira, tujuan Bupati Bandung sangatlah baik jangan sampai terkesan terburu buru sehingga tahapan pembangunan harus tetap dilalui jangan sampai apa adanya akan tetapi Rumah Sakit Pacira harus komprehensif , ” Ungkapnya (Dra)

Penulis

Mengabarkan Berita Infomatif

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Agus Gunawan Minta Dishub Evaluasi Layanan Parkir

    Agus Gunawan Minta Dishub Evaluasi Layanan Parkir

    • calendar_month Selasa, 15 Feb 2022
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 63
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews.id – Ketua Bapemperda sekaligus anggota Komisi B DPRD Kota Bandung, Ir. H. Agus Gunawan menjadi pembicara tamu dalam talk show bersama Dinas Perhubungan Kota Bandung, di program Radio Parlemen, Radio El Shinta Bandung 89.3 FM dengan tema “Menyoroti Pengelolaan Parkir di Kota Bandung,” Kamis (10/02/2022). Menurut Agus, pengelolaan parkir Kota Bandung harus mampu […]

  • Subsidi Minyak Goreng Curah Dicabut, Warga Kota Sukabumi Khawatirkan Terjadinya Lonjakan Harga

    Subsidi Minyak Goreng Curah Dicabut, Warga Kota Sukabumi Khawatirkan Terjadinya Lonjakan Harga

    • calendar_month Kamis, 2 Jun 2022
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 60
    • 0Komentar

    SUKABUMI, Mbinews.id – Seiring dicabutnya subsidi minyak goreng curah oleh pemerintah, tentunya menimbulkan rasa khawatir warga terkait melambungnya kembali harga jual komoditas tersebut di pasaran. Termasuk di Kota Sukabumi, sejumlah masyarakat mengkhawatirkan hal yang sama, Kamis (02/06/). Eliawati salah seorang pelaku UMKM di Kota Sukabumi mencemaskan hal serupa. Pasalnya baru beberapa waktu kebelakang, dirinya merupakan […]

  • KI Jabar:  Rekomendasi Ombudsman RI Untuk TWK KPK Harus Disikapi Bijak

    KI Jabar: Rekomendasi Ombudsman RI Untuk TWK KPK Harus Disikapi Bijak

    • calendar_month Kamis, 29 Jul 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 48
    • 0Komentar

    BANDUNG, MBInews.id – Siaran pers Obdusman Republik Indonesia (ORI) terkait Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam alih status anggota Aparatur Sipil Negara Komisi Pemberantasan Korupsi (ASN KPK) per 21 Juli lalu perlu disikapi secara bijak. Demikian disampaikan Ijang Faisal, Ketua Komisi Informasi Jawa Barat dalam acara diskusi publik yang diselenggarakan KI Jabar secara virtual, kamis 29 […]

  • Dinas Pol PP dan Damkar Kota Sukabumi Terus Gencar Perangi Rokok Ilegal

    Dinas Pol PP dan Damkar Kota Sukabumi Terus Gencar Perangi Rokok Ilegal

    • calendar_month Kamis, 30 Nov 2023
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 60
    • 0Komentar

    SUKABUMI,Mbinews.id– Dinas Sat Pol PP dan Damkar Kota Sukabumi terus gencar memerangi peredaran rokok ilegal. Bahkan, para petugas dari sebagian besar bernaggotakan Sat Pol PP tersebut, jauh-jauh hari sudah dibekali ilmu melalui pelatihan untuk menghimpun informasi mengenai lokasi peredaran rokok yang tidak memiliki cukai asli. “Kita sudah bentuk tim, yang sebelumnya sudah diberikan pelatihan dulu,”ujar […]

  • Wali Kota Sukabumi Tegaskan Pemecatan ASN Yudi Koko Sudah Final

    Wali Kota Sukabumi Tegaskan Pemecatan ASN Yudi Koko Sudah Final

    • calendar_month Rabu, 6 Agt 2025
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 82
    • 0Komentar

    SUKABUMI,Mbinews.id– Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, memastikan bahwa proses pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN) atas nama Yudi Rahman Setiadi, atau yang dikenal dengan nama Yudi Koko telah selesai. Surat keputusan resmi tersebut mengacu pada dokumen Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan berlaku efektif per 1 Agustus 2025. “Pemecatan Pegawai Negeri atas nama Yudi Koko suratnya sudah […]

  • Gerakan Koperasi Jawa Barat Menggugat Pemerintah, Nurdin Halid: Dekopin Bukan Milik Saya!

    Gerakan Koperasi Jawa Barat Menggugat Pemerintah, Nurdin Halid: Dekopin Bukan Milik Saya!

    • calendar_month Senin, 31 Jan 2022
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 50
    • 0Komentar

    BANDUNG,  MBInews.id – Gerakan Koperasi Jawa Barat ‘menggugat’ Pemerintah Republik Indonesia atas ketidaktegasan sikap Kementerian Koperasi dan UKM dengan mengakomodir kepengurusan Dekopin bukan hasil Musyawarah Nasional (Munas) Dekopin yang sah pada 11-14 November 2019. Gugatan berupa Pernyataan Sikap Bersama itu akan disampaikan kepada Presiden, piminan DPR dan DPD, kementerian dan lembaga terkait seperti Menko Ekonomi, […]

expand_less