Inflasi Kota Sukabumi Masih di Bawah Provinsi Jabar dan Nasional
- account_circle mbiredaktur
- calendar_month Senin, 10 Jun 2024
- visibility 9
- comment 0 komentar
- print Cetak
Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi, Erni Agus Riyani
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
SUKABUMI,Mbinews.id– Secara , Kota Sukabumi Alami Inflasi Year on Year(y-on-y) sebesar 2,52 persen pada Mei 2024. Namun, hitungan secara month to month (m-to-m) nilai inflasinya mencapai -0,16 persen.
“Berdasarkan data dari BPS, inflasi Kota Sukabumi secara y-on-y mencapai 2,52 persen,” jelas Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi, Erni Agus Riyani, Senin, (10/6/2024).
Masih data dari BPS, kata Erni, inflasi dikarenakan adanya kebaikan indeks pada bebera kelompok pengeluaran. Diantaranya, kelompok Kesehatan, kelompok transportasi, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar kelompok Pendidikan, kelompok penyediaan makanan dan minuman, dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.
“Berdasarakan Badan Pusat Statistik (BPS) adanya kenaikan indeks di beberapa kelompok pengeluaran pada Mei 2024,”terangnya.
Namun, aku erni, secara umum, pada bulan Mei 2024, inflasi m-to-m , y-on-y, dan y-to-d di Kota Sukabumi, maish dibawah Provinsi Jawa Barat (Jabar) dan Nasional.
“Masih aman ya nilai inflasi kita bila dibanidngkan dnegan Provinsi Jabar. Dimana, nilai inflasi y-on-y Jabar 2,78 persen dan nasional sebesar 2,84 persen,”terang Erni
Terpenting, kata Erni, dalam pengendalian inflasi, pihaknya bersama dinas dan lembaga lainya, akan terus melakukan analisa terhadap sumber atau potensi tekanan, serta melakukan inventarisasi data dan informasi perkembangan harga barang dan jasa secara umum. Termasuk, terus melakukan pemantauan ketersediaan dan pasokan yang dapat memicu kenaikan inflasi.
“Kami juga terus melakukan rapat mingguan bersama Tim Pengendalian Inflasi Nasional dengan Kemendagri, dan rapat dwi mingguan dengan TPID Provinsi Jawa Barat. Begitu juga tidak lupa terus menganalisis stabilitas permasalahan perekonomian daerah, yang dapat mengganggu stabilitas harga dan keterjangkauan barang dan jasa,”pungkasnya.ardan/wan/mbi.
- Penulis: mbiredaktur
Saat ini belum ada komentar