Breaking News
Trending Tags

Mahkamah Agung Tolak Kasasi IRM, KPK Segera Eksekusi Terhadap Bupati Cianjur Non Aktif Ke Penjara

  • account_circle mbiredaktur
  • calendar_month Kamis, 4 Jun 2020
  • visibility 179
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

CIANJUR, MBInews.id  – Komisi Pemberantasan Korupsi berencana segera mengeksesusi Bupati Cianjur nonaktif Irvan Rivano Muchtar ke penjara setelah Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan Irvan dan KPK.

Irvan merupakan terdakwa dalam kasus pemotongan penerimaan dana alokasi khusus bidang pendidikan SMP di Cianjur.

“Dengan demikian, keempat perkara atas nama Terdakwa Irvan Rivano Muchtar DKK tersebut saat ini telah berkekuatan hukum tetap dan KPK akan segera berkoordinasi dengan Jaksa Eksekusi guna melaksanakan eksekusi terhadap ke-4 putusan MA tersebut,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri.

Ali menuturkan, berdasarkan putusan MA, Irvan akan dihukum pidana penjara selama lima tahun dan denda sebesar Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan penjara.

Irvan juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp 450 juta yang harus dibayar paling lama satu tahun setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Ali menambahkan, selain Irvan, MA juga menolak kasasi yang diajukan tiga terdakwa lain dalam kasus ini yaitu seorang wiraswasta bernama Tubagus Cepy Septhiady; mantan Kepala Bidang Sekolah Menengah Pratama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur, Rosidin; dan mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Cecep Sobandi.

Menanggapi hal tersebut kuasa hukum Irvan Rivano Muchtar, Alfis Sihombing, hanya menanggapi singkat rencana KPK yang akan segera mengeksekusi Irvan Rivano Muchtar.

“Kami saat ini menghormati proses hukum yang sedang berlangsung,” ujar Alfis melalui sambungan telepon, Kamis (4/6/2020).

Saat ditanya apakah kuasa hukum sudah menerima salinan putusan, pihaknya mengatakan bahwa saat ini belum menerima salinan putusan dari Mahkamah Agung.

“Kami belum menerima salinan putusannya, menanggapi rencana KPK arahan dari pihak keluarga juga hingga saat ini belum ada,” katanya. (Ki/mbi)

  • Penulis: mbiredaktur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sentuh Langsung Pelaku Usaha, bank bjb Ekspansi Layanan di Pasar Kebayoran Lama

    Sentuh Langsung Pelaku Usaha, bank bjb Ekspansi Layanan di Pasar Kebayoran Lama

    • calendar_month Rabu, 21 Jan 2026
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 145
    • 0Komentar

    JAKARTA, Mbinews — bank bjb terus memperluas akses pembiayaan ke sektor produktif sebagai bagian dari upaya dalam mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah. Upaya ini dilakukan dengan menghadirkan layanan perbankan yang mudah dijangkau dan relevan dengan kebutuhan pelaku usaha di berbagai sentra ekonomi masyarakat, termasuk pasar tradisional. Pasar tradisional dinilai penting bagi bank bjb […]

  • Puncak Peringatan HUT Korpri Ke-52 dan HKN Ke-59 Tingkat Kota Sukabumi

    Puncak Peringatan HUT Korpri Ke-52 dan HKN Ke-59 Tingkat Kota Sukabumi

    • calendar_month Selasa, 5 Des 2023
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 159
    • 0Komentar

    SUKABUMI, Mbinews.id – Di usia ke-52 tahun, anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dituntut untuk terus meningkatkan ; netralitas, profesionalitas, dan kinerja. Hal tersebut disampaikan oleh Penjabat Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji dalam upacara peringatan HUT Ke-52 KORPRI dan Hari Kesehatan Nasional Tahun 2023 tingkat Kota Sukabumi pada Selasa, 5 Desember 2023 di halaman Gedung […]

  • Perda Soal Penanggulangan Kemiskinan Memiliki Beberapa Kendala

    Perda Soal Penanggulangan Kemiskinan Memiliki Beberapa Kendala

    • calendar_month Jumat, 25 Okt 2024
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 141
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews — Pemkot Bandung, telah memiliki Perda Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penanggulangan kemiskinan. Menurut Anggota DPRD Kota Bandung H Iman Lestariyono, SSi, Perda tersebut sudah diimplementasikan. Namun, hasilnya masih belum maksimal. Mengapresiasi Pemkot Bandung dan jajarannya, yang sudah mengimplementasikan Perda penanggulangan kemiskinan. Namun memang banyak kendala dalam implementasinya,” ujar Iman kepada wartawan, Rabu […]

  • Ketua Pansus DPRD Kota Bandung,  Support Dan Gairah Di Lingkungan Pemkot Bandung

    Ketua Pansus DPRD Kota Bandung, Support Dan Gairah Di Lingkungan Pemkot Bandung

    • calendar_month Selasa, 24 Nov 2020
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 142
    • 0Komentar

    BANDUNG, MBInews.id – Ketua Pansus 5 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung, Aries Supriyatna berharap dengan adanya Raperda Kota Bandung tentang Perubahan atas Perda No. 8/2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, dapat menggairahkan kembali aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Hal tersebut disampaikannya pada Rapat Kerja Pansus 5 DPRD Kota […]

  • Wisata Sejarah Dan Literasi Bung Karno Di Gedung Indonesia Menggugat

    Wisata Sejarah Dan Literasi Bung Karno Di Gedung Indonesia Menggugat

    • calendar_month Jumat, 10 Jun 2022
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 155
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews.id – Ada pameran buku menarik nih di Gedung Indonesia Menggugat. Dibuka sejak 6 Juni 2022, kita bisa menelusur perjalanan sang Bapak Bangsa, Soekarno. Humas Bandung punya kesempatan mampir ke pameran ini, Selasa 9 Juni 2022. Di sini, terdapat 81 buku dan beberapa foto sejarah perjalanan Soekarno dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Buku-buku tersebut antara […]

  • DPRD Kota Sukabumi Desak Pemkot Segera Eksekusi Anggaran Penanganan Covid-19

    DPRD Kota Sukabumi Desak Pemkot Segera Eksekusi Anggaran Penanganan Covid-19

    • calendar_month Rabu, 22 Apr 2020
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 107
    • 0Komentar

    SUKABUMI, MBInews.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi mendesak agar Pemkot segera mengeksekusi anggaran penanganan covid-19, yang jumlahnya sebesar Rp65 miliar.”Kita mendesak kepada Pemkot Sukabumi secepatnya untuk merealisasikan anggaran tersebut,”ujar salah satu anggota  Dewan dari Fraksi PKS Dani Ramdhani. Rabu, (22/04/2020). Anggaran miliar tersebut peruntukanya sudah diposisikan seperti untuk, kesehatan, ekonomi dan sosial […]

expand_less