BANDUNG,Mbinews  – Komitmen membangun kota yang inklusif dan ramah bagi seluruh warganya terus diperkuat Pemerintah Kota Bandung. Bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Barat dan komunitas penyandang disabilitas, Pemkot Bandung mendorong penguatan literasi serta inklusi keuangan sebagai fondasi penting dalam mewujudkan kemandirian kelompok disabilitas.

Komitmen tersebut tercermin dalam kegiatan senam bersama, dialog interaktif, dan halal bihalal yang digelar di Kantor OJK Jawa Barat, Jalan Ir. H. Juanda, Sabtu (11/4/2026). Kegiatan yang diikuti sekitar 100 peserta itu menjadi bagian dari rangkaian kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, regulator, dan komunitas dalam memperluas akses layanan keuangan yang setara bagi penyandang disabilitas.

Lebih dari sekadar kegiatan seremonial, pertemuan tersebut menjadi ruang konsolidasi sekaligus evaluasi atas berbagai program yang telah berjalan selama beberapa tahun terakhir dalam mendorong pemberdayaan kelompok disabilitas.

Manager Divisi Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Jawa Barat, Zam Zam Fuadain, mengatakan sinergi antara OJK dan Pemerintah Kota Bandung telah berlangsung cukup lama dan kini memasuki fase penguatan melalui program Dia Kita (Disabilitas Berdaya, Keuangan Inklusif Tercipta).

“Kolaborasi ini bukan hal baru, tetapi terus berkembang. Kegiatan hari ini adalah bukti bahwa program yang dicanangkan bersama Pemkot Bandung tidak berhenti pada seremoni, tetapi berlanjut dalam aksi nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.

Menurut Zam Zam, fokus kolaborasi saat ini tidak hanya sebatas memberikan edukasi mengenai pengelolaan keuangan, tetapi juga memastikan penyandang disabilitas memperoleh akses yang lebih mudah terhadap berbagai layanan keuangan formal.

Salah satu langkah konkret yang tengah dipersiapkan adalah pelatihan bahasa isyarat bagi petugas layanan di sektor jasa keuangan. Langkah ini dinilai penting untuk menghilangkan hambatan komunikasi yang selama ini masih dihadapi sebagian penyandang disabilitas saat mengakses layanan perbankan maupun lembaga keuangan lainnya.

“Ke depan, kami ingin memastikan teman-teman disabilitas dapat mengakses layanan keuangan secara setara. Bahkan petugas layanan terdepan nantinya akan dibekali kemampuan berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat,” jelasnya.

Upaya tersebut menjadi bagian dari transformasi layanan keuangan yang lebih inklusif, di mana setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh akses terhadap produk dan layanan keuangan tanpa diskriminasi.

Sementara itu, Ketua Dilans Indonesia, Farhan Hemly, menilai kolaborasi yang telah berjalan lebih dari dua tahun ini menunjukkan perkembangan yang semakin positif. Menurutnya, keberhasilan program tidak terlepas dari keterlibatan aktif komunitas disabilitas dalam setiap proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

“Dulu mungkin kami hanya menjadi objek kegiatan. Sekarang kami menjadi subjek yang terlibat langsung dalam prosesnya. Ini yang membuat kolaborasi dengan OJK dan Pemkot Bandung menjadi lebih bermakna,” ungkapnya.

Farhan menjelaskan, sejak akhir tahun lalu fokus program diarahkan pada penguatan literasi keuangan bagi penyandang disabilitas dan kelompok lanjut usia (lansia). Kedua kelompok tersebut dinilai memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi terhadap berbagai modus penipuan keuangan serta masih menghadapi keterbatasan dalam mengakses layanan keuangan formal.

Karena itu, peningkatan pemahaman mengenai produk keuangan, investasi, hingga keamanan transaksi digital menjadi salah satu prioritas utama dalam program yang dijalankan.

Lebih jauh, Farhan menekankan bahwa keberhasilan pembangunan inklusif tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah semata, tetapi juga memerlukan dukungan aktif dari masyarakat.

Menurutnya, gerakan inklusi harus tumbuh dari tingkat paling bawah agar mampu menciptakan perubahan yang berkelanjutan.

“Kami melihat sekarang ada lompatan yang sangat baik. Pemkot Bandung mendorong gerakan hingga ke tingkat RW. Jadi bukan hanya komunitas yang bergerak, tetapi masyarakat secara langsung ikut terlibat. Ini menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan program,” katanya.

Pendekatan berbasis kewilayahan tersebut dinilai mampu memperluas jangkauan program sekaligus membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesetaraan dan pemberdayaan kelompok rentan.

Kegiatan yang secara rutin diselenggarakan setiap bulan di berbagai lokasi ini juga menjadi sarana mempererat jejaring antara pemerintah, regulator, organisasi masyarakat, serta komunitas disabilitas. Melalui forum tersebut, berbagai aspirasi dan kebutuhan kelompok disabilitas dapat disampaikan secara langsung untuk kemudian menjadi bahan perbaikan kebijakan dan program di masa mendatang.

Pemilihan Kantor OJK Jawa Barat sebagai lokasi kegiatan kali ini juga memiliki makna khusus, yakni memperkuat aspek literasi dan inklusi keuangan sebagai salah satu instrumen penting dalam membangun kemandirian ekonomi penyandang disabilitas.

Melalui kolaborasi yang terus diperkuat, Pemerintah Kota Bandung berharap penyandang disabilitas tidak hanya memperoleh perlindungan sosial, tetapi juga memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, berkarya, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

Dengan dukungan berbagai pihak, Bandung terus bergerak menuju kota yang lebih inklusif, di mana setiap warga, tanpa terkecuali, memiliki akses yang setara terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan publik, dan kesempatan ekonomi yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.