Breaking News
Trending Tags

Perkuat Pengawasan Karantina Pertanian Dan Pangan, Kementan Gandeng TNI Dan Polri

  • account_circle mbiredaktur
  • calendar_month Selasa, 16 Jun 2020
  • visibility 56
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

LEMBANG, MBInews.id –  Kementerian Pertanian (Kementan) terus berupaya memperkuat sektor pertanian terutama guna menghadapi dampak yang akibatkan sesudah virus corona atau covid 19 terhadap semua sendi kehidupan khususnya perekonomian. Salah satu akselerasinya yakni memperkuat pengawasan keamanan dan mutu pangan melalui Badan Karantina Pertanian dengan menggandeng TNI dan Polri.

“Kami hadir di Jawa Barat hari ini melakukan gerakan pengendalian diseluruh pengendalian airport dan pelabuhan yang ada untuk memastikan bahwa operasi terpadu antara jajaran pemerintahan yg diwakilkan Kepala Badan Karantina Pertanian bersama TNI dan Polri melakukan upaya-upaya pengawasan yang ada di seluruh Indonesia. Saya juga menyampaikan penghargaan dan ucapkan terima kasih kepada TNI dan Polri atas sinergi yang telah terjalin kuat,” kata Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo saat membuka gelar Pengawasan dan Penindakan Karantina Pertanian di Lembang, Selasa (16/6/2020).

Hadir dalam kegiatan ini Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kami, Pangdam III/Siliwangi, Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto, Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Rudy Sufahriadi dan Bupati Bandung Barat, Aa Umbara.

Syahrul mengungkapkan dalam gerakan pengendalian ini pun dilakukan pemusnahan atau penghapusan terhadap temuan-temuan yang berbahaya yakni di 50 lebih pelabuhan. Badan Karantina Pertanian mencatat bahwa sejak Januari hingga Juni 2020 telah melakukan penahanan, penolakan dan pemusnahan komoditas pertanian yang berbahaya dan ilegal asal luar negeri sebanyak 7.056 kali. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan periode sama di tahun 2019 yang hanya 3.841 kali.

“Saya kira ini penting agar betul-betul pintu keluar masuk kita bisa berfungsi lebih maksimal didalam menjaga berbagai komoditas yang masuk maupun keluar. Dengan demikian dalam kondisi aman sesuai norma norma penyelenggaraan komoditas yang ada,” paparnya.

Lebih lanjut Syahrul menegaskan gerakan pengawasan keamanan dan mutu pangan merupakan salah satu akselerasi dalam mempertangguh sektor pertanian guna menjawab pelemahan ekonomi pasca covid 19. Kementan melalui Badan Karantina bertugas mensortir semua lingkup komoditas apa saja yang masuk ke Indonesia dan juga mensortir agar tidak semua komoditas Indonesia yang dikirim keluar untuk diperdagangkan dan layak dikonsumsi.

“Oleh karena itu tugas ini memang kelihatannya sederhana tapi sebenarnya mengandung sebuah inti yang sangat sangat fundamental. Dapat dibayangkan kalau impor sebuah barang bibit yang dikirim masuk ke dalam negeri oleh siapa saja dan mengandung katakanlah mengandung virus yang berbahaya tidak dan saja virus corona, maka ini akan merusak kita semua. Oleh karena itu Karantina pertanian bersama TNI dan Polri kita bisa menjaga keluar masuknya penyakit,” tegasnya.

Syahrul menambahkan untuk menjamin keamanan dan meningkatkan ketahanan pangan, Kementan melalukan karantina pertanian yang baik melalui online sistem. Oleh karena itu sesudah covid 19 atau sesudah perlambatan-perlambatan yang lain diakibatkan covid 19, dipastikan nantinya akselerasi ini akan kembali muncul dengan baik.

“Saya ingin menyampaikan hari ini bersama Gubernur Jawa Barat berbagai hal akibat dampak Covid 19, khususnya dalam mengakselerasi pertanian untuk menjawab kepentingan masyarakat lebih khususnya Jawa Barat, kita telah sepakat sama-sama mengakselerasinya. Kita sepakat untuk kompak melakukan upaya-upaya agar masyarakat tetap produktif walau hidup dalam kondisi baru atau kondisi normal sesudah covid 19 yang ada,” tuturnya.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil memberikan acungan jempol terhadap kinerja sektor pertanian khusus di masa pandemi covid 19. Sebab, hasil penelitian Universitas Pajajaran menyatakan sektor ekonomi yang paling tangguh di seluruh dunia dan juga Indonesia adalah pertanian. Pertanian, peternakan, perikanan pokoknya semua yang terhubungan dengan alam itu ternyata tidak terpengaruh terlalu besar.

“Kemudian dari statistik Jawa Barat pak, orang yang terkena covid rata-rata orang kota, orang makin ke desa ke kabupaten itu covidnya juga makin sedikit. Karena covid ini penyakit kerumunan, makin padat potensi makin besar, makin tidak berkerumun makin sedikit,” ujarnya.

Ridwan mengatakan terobosan yang dijalan Kementan saat ini dan pasca covid 19 adalah sejalan dengan yang dikonsepkan bahkan sudah dijalan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Yakni membangun digitalisasi pedesaan dan di sektor pertanian memperkuat teknologi pertanian berbasis teknologi 4.0.

“Nah itulah kenapa kami juga akan berkampanye pak menteri pasca covid para lulusan perguruan tinggi tidak usah ke kota-kota lagi, tinggal aja di desa tapi rejeki kota dan bisnisnya mendunia dan salah satu yang kita siapkan pak menteri adalah digitalisasi pedesaan. Kemudian teknologi pertanian memakai drone dan kami juga punya aplikasi bisa mengetahui antara pasar pertanian dengan tanah koordinat itu bagaimana bisa macing,” ucapnya.

“Selama ini petani hanya pakai feeling pak, yang lakunya kentang, dimana-mana nanam kentang. Padahal kemiringannya tidak cocok dan kualitas tanah tidak cocok. Aplikasi yang sedang kita bangun itu akan menginformasikan pasar dimana, produk pertanian yang lagi naik apa, dihubungkan dengan geografis lahan nanti dimacingkan dengan produk yang pas,” lanjut Ridwan.

Pemetaan Zona Rawan

Kepala Badan Karantina Pertanian, Ali Jamil memaparkan inovasi berupa pemetaan zona rawan untuk memperkuat pengawasan dilapangan oleh jajarannya. Ini salah satu upaya upaya untuk memitigasi resiko wilayah-wilayah yang selama ini menjadi entry points dari pangan dan komoditas pertanian ilegal masuk ke wilayah kita.

“Pemasukan pangan atau komoditas illegal atau tidak adanya jaminan pemenuhan aspek kesehatan dan keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat. Dan ini dapat berdampak negatif dalam upaya Kementerian Pertanian dalam membangun swasembada pangan,” paparnya.

Perlu diketahui, pada kegiatan ini Mentan Syahrul memberikan penghargaan atas dukungan operasional kepada Laksda TNI Didik Setiyono sebagai Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Laut, Mayjen TNI Bakti Agus Fadjari sebagai Asisten Teritorial Kepala Staf Angkatan Darat dan Irjen Pol Drs. Erry Rudolf Nahak sebagai Asisten Kapolri Bidang Operasi.

Mentan Syahrul juga bersama Gubernur Jawa Barat, Pangdam III Siliwangi dan Kapolda Jabar menyaksikan secara daring patroli gabungan Kementan bersama pihak TNI dan POLRI di laut, darat dan penyeberangan serta pemusnahan komoditas pertanian impor ilegal dan berbahaya. (Wisnu/mbi)

  • Penulis: mbiredaktur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemkot Palembang Duplikasi Sistem Kinerja ASN Pemkot Bandung

    Pemkot Palembang Duplikasi Sistem Kinerja ASN Pemkot Bandung

    • calendar_month Rabu, 7 Agt 2019
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 58
    • 0Komentar

    MBInews.id, Bandung – Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang berencana menduplikasi sistem penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Pemkot Bandung. Salah satunya terkait dengan penilaian kinerja camat dan lurah. Hal ini terungkap saat rombongan Pemkot Palembang yang dipimpin Staf Khusus Wali Kota Bidang Pemerintah, Ikhwannudin berkunjung ke Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana, Rabu (7/8/2019). “Kita perlu […]

  • Bapemperda PRD Kota Bandung Bentuk 4 Pansus untuk Bahas Enam Raperda

    Bapemperda PRD Kota Bandung Bentuk 4 Pansus untuk Bahas Enam Raperda

    • calendar_month Jumat, 18 Okt 2024
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 50
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews — Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bandung akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengawali tugas sebagai anggota alat kelengkapan dewan. Pansus akan dibentuk pada November 2024 yang akan secara khusus membahas enam Rancangan Perturan Daerah (Raperda). “Rencananya, pada November mendatang DPRD Kota Bandung akan membentuk 4 Pansus untuk membahas enam Raperda,” […]

  • Dinas P dan K Kota Sukabumi Keluarkan Surat Edaran Tentang Larangan Sekolah Lakukan Perpisahan

    Dinas P dan K Kota Sukabumi Keluarkan Surat Edaran Tentang Larangan Sekolah Lakukan Perpisahan

    • calendar_month Kamis, 3 Jun 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 48
    • 0Komentar

    SUKABUMI,Mbinews.id– Masa berakhirnya tahun ajaran 2020-2021 di Kota Sukabumi. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) setempat, melarang adanya kegiatan acara pelepasan untuk semua jenjang, mulai dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengan Pertama (SMP). Bahkan Dinas P dan K Kota Sukabumi mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 421/534/BID.DIKNAS/V/2021 yang isinya tentang larangan […]

  • Banjir Bandang Di Kabupaten Sukabumi, Lima Jembatan Hanyut Terbawa Banjir

    Banjir Bandang Di Kabupaten Sukabumi, Lima Jembatan Hanyut Terbawa Banjir

    • calendar_month Selasa, 22 Sep 2020
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 68
    • 0Komentar

    BANDUNG, MBInews.id – Banjir Bandang di kabupaten Sukabumi, Senin (21/9) sore, mengakibatkan sejumlah infrastruktur dan fasilitas umum rusak diterjang banjir bandang. Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Provinsi Jabar, Dani Ramdan mengatakan bahwa saat ini dari hasil pendataan ada lima jembatan desa yang hanyut terbawa banjir bandang. “Ada lima jembatan desa yang kami data, hancur terbawa banjir […]

  • TB.Hasanudin : Pencopotan Dandim Kendari Sudah Sesuai Aturan

    TB.Hasanudin : Pencopotan Dandim Kendari Sudah Sesuai Aturan

    • calendar_month Sabtu, 12 Okt 2019
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 58
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews.id – Kolonel Kav Hendi Suhendi resmi dicopot dari jabatannya sebagai  Komandan Kodim (Dandim) 147/Kendari, Sultra. Kolonel Hendi harus menjalani serah terima jabatan hari ini, Sabtu (12/10) lantaran postingan istrinya soal penusukan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Wiranto . Mantan pimpinan Komisi I DPR RI  Mayjen TNI ( purn ) […]

  • Warga Desak Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Perbaiki Tanggul Jebol, Ketua RW: Surat Permohonan Sudah Sebulan Masuk

    Warga Desak Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Perbaiki Tanggul Jebol, Ketua RW: Surat Permohonan Sudah Sebulan Masuk

    • calendar_month Senin, 13 Nov 2023
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 54
    • 0Komentar

    SUKABUMI, Mbinews.id – Warga di wilayah RW 09 Kelurahan Sriwidari, Kecamatan Gunungpuyuh, mengeluhkan lambannya penanganan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dalam menangani jebolnya Tembok Penahan Tanah (TPT) yang terjdadi pada tanggal 6 Oktober 2023 lalu. Ketua RW setempat, Didin Jalaludin mengatakan, sejak kejadian jebolnya TPT di bulan Oktober, hingga saat ini belum ada langkah kongkrit yang […]

expand_less