Pertahankan WTP 12 Tahun Berturut-turut, Pemkot Sukabumi Tegaskan Komitmen Tata Kelola Keuangan Yang Akuntabel

SUKABUMI, Mbinews.id – Pemerintah Kota (pemkot) Sukabumi kembali mencatatkan prestasi dalam tata kelola keuangan daerah dengan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut. Capaian tersebut menjadi indikator konsistensi pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Wali Kota Sukabumi,Ayep Zaki, mengatakan, opini WTP yang kembali diraih merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat dalam mengelola anggaran daerah secara profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Raihan opini WTP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban nyata kepada masyarakat bahwa setiap anggaran yang dikelola pemerintah daerah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan,”ujar Ayep dalam keteranganya. Selasa, (9/6/2026).

Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut bukanlah capaian yang diperoleh secara instan. Prestasi tersebut merupakan hasil komitmen berkelanjutan seluruh perangkat daerah dalam membangun sistem pengelolaan keuangan yang efektif dan berintegritas.

Salah satu upaya yang dilakukan Pemkot Sukabumi yakni, memperkuat sistem informasi keuangan melalui digitalisasi berbagai proses administrasi, mulai dari pengadaan barang dan jasa hingga penatausahaan keuangan daerah. Langkah tersebut ditempuh untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, serta meminimalkan potensi kesalahan administratif dalam pengelolaan anggaran.

Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga terus dilakukan melalui berbagai program pelatihan dan pembinaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun perangkat daerah. Upaya tersebut bertujuan memastikan seluruh aparatur memahami dan mampu menerapkan regulasi terbaru terkait pelaporan keuangan dan pengelolaan aset daerah.

Piahaknya juga kata Ayep, terus memperkuat sinergi antara perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah. Keselarasan antara dokumen perencanaan dan alokasi anggaran dinilai penting agar setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Di sisi lain, pengawasan internal menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian serius. Peran Inspektorat Daerah diperkuat melalui kegiatan pendampingan, pembinaan, dan review sejak tahap awal terhadap pengelolaan keuangan perangkat daerah sebelum dilakukan pemeriksaan oleh BPK.

Ayep menegaskan, capaian opini WTP ke-12 menjadi bukti bahwa budaya integritas telah tumbuh dan menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi.

“Capaian ini mencerminkan komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menjaga integritas dan kualitas pengelolaan keuangan. Ke depan, kami akan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang sejalan dengan tata kelola keuangan yang baik sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat,” katanya.

Ayep menambahkan, meski berhasil mempertahankan opini tertinggi dalam audit laporan keuangan pemerintah daerah, Pemkot Sukabumi memastikan tidak akan berpuas diri. Berbagai langkah perbaikan dan penguatan tata kelola keuangan akan terus dilakukan guna mendukung pelaksanaan program pembangunan yang inovatif, efektif, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

“Opini WTP ke-12 tersebut juga menjadi persembahan bagi seluruh warga Kota Sukabumi sebagai wujud komitmen pemerintah dalam menghadirkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik,”pungkasnya.ardan/mbi.