Radea Respati : Pembahasan Kebijakan Tidak Boleh Hanya Berlangsung di Ruang Rapat
- account_circle Admin01
- calendar_month Kamis, 11 Des 2025
- visibility 8
- comment 0 komentar
- print Cetak
Komisi I DPRD Kota Bandung menjadi narasumber Pembinaan Kewilayahan, di Kantor Kecamatan Ujungberung, Bandung, Rabu, 10 Desember 2025. Nicko/Humpro DPRD Kota Bandung.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
BANDUNG,Mbinews — Ketua Komisi I DPRD Kota Bandung Radea Respati Paramudhita, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bandung Erick Darmadjaya, B.Sc., M.K.P., Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bandung Susanto Triyogo Adiputro, S.ST., M.T., dan Anggota Komisi I DPRD Kota Bandung Mochammad Ulan Surlan, S.Tr. AKUN., menjadi narasumber pada Pembinaan Kewilayahan di Kantor Kecamatan Ujungberung, Bandung, Rabu, 10 Desember 2025.
Ketua Komisi I DPRD Kota Bandung, Radea Respati Paramudhita mengatakan, pentingnya melakukan kunjungan lapangan sebagai bagian dari tugas pengawasan sekaligus upaya memahami kondisi masyarakat secara langsung.
Pembahasan kebijakan tidak boleh hanya berlangsung di ruang rapat, melainkan harus dilengkapi dengan observasi lapangan. Dengan pendekatan tersebut maka memungkinkan pemerintah melihat persoalan dari berbagai perspektif, bukan hanya dari sudut pandang administratif.
“Kunjungan lapangan membantu kami memahami kendala nyata yang dihadapi masyarakat. Ini juga menjadi cara untuk menyosialisasikan berbagai regulasi, termasuk perda dan perwali, agar masyarakat mengetahui aturan yang berlaku,” ujarnya.
Ia menuturkan bahwa meski peraturan wali kota (perwali) bukan merupakan produk DPRD, pihaknya tetap berkepentingan untuk mengawasi implementasi di lapangan. Hal tersebut dilakukan agar peraturan dapat berjalan efektif dan hambatan yang muncul bisa segera ditangani pemerintah daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Radea memberikan apresiasi kepada berbagai pihak yang telah membantu mengakomodasi kebutuhan masyarakat, termasuk unsur kewilayahan seperti RW, RT, dan LPM. Menurut dia, pelayanan masyarakat harus dijalankan dengan semangat pengabdian, bukan berorientasi keuntungan maupun kepentingan politik.
Menanggapi Perwali Nomor 40 Tahun 2025 mengenai akselerasi pembangunan, ia menekankan bahwa percepatan pembangunan tidak selalu mudah dilakukan karena terikat tahapan teknis, perizinan, dan ketersediaan anggaran. Karena itu, pihaknya menilai kehati-hatian serta akuntabilitas mutlak diperlukan dalam pelaksanaannya.
“Kami berharap seluruh program pembangunan dan pelayanan masyarakat di wilayah menjadi perhatian, sehingga dapat berjalan dengan baik dan membawa manfaat luas bagi warga Kota Bandung,” ucapnya. *red
- Penulis: Admin01
Saat ini belum ada komentar