Breaking News
Trending Tags

Sepanjang Semsester I 2026, Diskominfo Kota Sukabumi Klarifikasi 29 Hoaks

  • account_circle mbiredaktur
  • calendar_month Selasa, 4 Agt 2026
  • visibility 948
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SUKABUMI,Mbinews.id – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Sukabumi mencatat telah menerbitkan 29 klarifikasi informasi hoaks selama periode Januari hingga Juni 2026. Dari jumlah tersebut, lima kasus berkaitan dengan pencatutan nama Pemerintah Kota Sukabumi maupun pejabat publik yang digunakan sebagai modus penipuan dan penyebaran informasi menyesatkan.  Langkah klarifikasi tersebut dilakukan sebagai bentuk respons cepat pemerintah daerah dalam menjaga ruang digital tetap sehat serta melindungi masyarakat dari dampak penyebaran informasi palsu yang semakin marak di berbagai platform digital.

Pranata Humas Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskominfo Kota Sukabumi, Riksan Satya Prawira, mengatakan, upaya klarifikasi merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menghadirkan informasi yang akurat, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

“Selama Semester I 2026, kami telah melakukan klarifikasi terhadap 29 kabar hoaks yang beredar dan berpotensi meresahkan masyarakat. Langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan,”ujar Riksan, Selasa, (4/8/2026).

Riksan menjelaskan, lima hoaks yang mencatut identitas pemerintah daerah meliputi informasi palsu mengenai pemesanan katering yang mengatasnamakan Dinas Lingkungan Hidup, penyebaran nomor WhatsApp palsu yang mengatasnamakan Wakil Wali Kota Sukabumi, hoaks pernyataan Wali Kota Sukabumi terkait aksi damai, akun WhatsApp palsu yang mencatut nama Camat Warudoyong, serta infografis menyesatkan mengenai manfaat wakaf Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengatasnamakan Pemkot Sukabumi.

Selain menangani hoaks di tingkat daerah, pihaknya juga aktif mendukung pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan menyebarluaskan klarifikasi terhadap berbagai informasi palsu yang viral secara nasional. Di sisi lain, Diskominfo terus memperkuat edukasi literasi digital kepada masyarakat, termasuk memberikan pemahaman mengenai cara mengenali konten hasil rekayasa Artificial Intelligence (AI) yang berpotensi digunakan untuk menyebarkan disinformasi.

“Kami terus menghadirkan konten edukasi mengenai hoaks berbasis AI agar masyarakat semakin memahami perbedaan antara konten asli dan hasil rekayasa teknologi. Dengan begitu, masyarakat tidak mudah terkecoh oleh informasi yang tampak meyakinkan, tetapi sebenarnya palsu,” kata Riksan.

Menurutnya, masyarakat perlu membiasakan diri melakukan verifikasi sebelum mempercayai maupun menyebarluaskan suatu informasi. Cara paling sederhana adalah membandingkan informasi tersebut melalui mesin pencari, media massa yang kredibel, maupun sumber resmi pemerintah.

Ia menambahkan, video hasil rekayasa AI umumnya masih menyisakan sejumlah kejanggalan, seperti gerakan yang tidak alami atau potongan adegan yang tidak masuk akal. Karena itu, masyarakat diminta lebih cermat dalam menyikapi berbagai konten digital yang beredar.

“Pola penipuan digital kini semakin sistematis dengan memanfaatkan nama instansi pemerintah maupun pejabat publik untuk membangun kepercayaan calon korban. Karena itu, pastikan informasi benar terlebih dahulu sebelum dibagikan agar tidak ikut menjadi bagian dari penyebaran hoaks,” tegasnya.

Sebagai upaya meningkatkan pelayanan publik, Diskominfo Kota Sukabumi juga membuka ruang koordinasi bagi masyarakat yang ingin memastikan kebenaran suatu informasi. Warga dapat melakukan verifikasi langsung kepada Diskominfo apabila menemukan informasi yang diragukan keasliannya.

Riksan menegaskan, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci dalam menekan penyebaran hoaks. Selain menimbulkan keresahan sosial, informasi palsu juga berpotensi merugikan sektor ekonomi, terutama pelaku usaha yang menjadi sasaran penipuan dengan modus pencatutan nama lembaga pemerintah.

“Kami ingin masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga aktif melakukan verifikasi. Dengan sinergi tersebut, penyebaran hoaks dapat ditekan sehingga ruang digital menjadi lebih aman dan sehat bagi semua,”pungkasnya.ardan/mbi.

  • Penulis: mbiredaktur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Masyarakat Kabupaten Karawang Harus Sukseskan Program Vaksinasi

    Masyarakat Kabupaten Karawang Harus Sukseskan Program Vaksinasi

    • calendar_month Rabu, 1 Sep 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 177
    • 0Komentar

    KAB. KARAWANG, Mbinews.id — Guna percepat kekebalan komunal, program vaksinasi yang dijalankan pemerintah terus diupayakan dan berjalan secara bertahap. Kementerian Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kabupaten Karawang memulai tahapan program vaksinasi. Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Sri Rahayu mengatakan, program itu merupakan wujud komitmen pemerintah pusat dan […]

  • Geruduk Kantor Wali Kota Bandung, Puluhan Warga  Tamansari  Minta Pemkot Tuntaskan Pembangunan Rumah Deret

    Geruduk Kantor Wali Kota Bandung, Puluhan Warga Tamansari Minta Pemkot Tuntaskan Pembangunan Rumah Deret

    • calendar_month Sabtu, 14 Des 2019
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 177
    • 0Komentar

    BANDUNG, MBInews.id – Puluhan warga RW 11 Kelurahan Tamansari menggeruduk Kantor Wali Kota Bandung, Jumat (13/12/2019) sore. Mereka datang mewakili 176 Kepala Keluarga (KK) warga RW 11 Tamansari yang telah sepakat dengan pembangunan rumah deret. Eulis, salah seorang warga RW 11 Tamansari menyampaikan keluh kesah kepada Wali Kota Bandung, Oded M. Danial dan Wakil Wali […]

  • PWI dan IKWI Kota Bandung  Bagikan 300 Takjil ke Pengguna Jalan Merdeka dan Aceh

    PWI dan IKWI Kota Bandung Bagikan 300 Takjil ke Pengguna Jalan Merdeka dan Aceh

    • calendar_month Selasa, 12 Apr 2022
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 251
    • 0Komentar

    BANDUNG, MBInews.id – Tak biasanya suasana di perempatan antara Jalan Aceh – Jalan Merdeka tampak terjadi kemacetan lalu lintas. Kemacetan terjadi tepatnya di seberang timur Balaikota Bandung, tidak sedikit dari para pengendara yang kebanyakan pesepeda motor bejubel dan menepikan kendaraannya. Kemacetan terjadi lantaran pengendara hendak mengantri untuk mendapatkan paket makanan siap santap yang dibagikan secara […]

  • Paspampres Kawal Ketat Lawatan Jokowi Ke Rusia dan Ukraina

    Paspampres Kawal Ketat Lawatan Jokowi Ke Rusia dan Ukraina

    • calendar_month Minggu, 26 Jun 2022
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 172
    • 0Komentar

    Mbinews.id – Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) Republik Indonesia (RI), dikabarkan siap melakukan pengawalan ekstra ketat dalam kunjungan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) ke Rusia dan Ukraina, Minggu (26/06). Seperti dilansir dari laman Fokussatu.id, diberitakan bahwa Komandan Paspampres Mayjen TNI Tri Budi Utomo mengungkapkan, sejumlah hal terkait pengamanan lawatan Jokowi ke Rusia dan Ukraina telah siap. […]

  • Alun-Alun Bandung Penuh Sampah, Ketua DPRD Minta Perda Diterapkan

    Alun-Alun Bandung Penuh Sampah, Ketua DPRD Minta Perda Diterapkan

    • calendar_month Senin, 9 Mei 2022
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 155
    • 0Komentar

    BANDUNG, MBInews.id- Ketua DPRD Kota Bandung, H. Tedy Rusmawan, A.T., M.M., meminta petugas Satpol PP menegakkan aturan perda di area Alun-Alun Bandung. Langkah ini untuk mengantisipasi produksi sampah yang ditimbulkan wisatawan dan pengunjung Alun-Alun Bandung. “Perlu ada rambu peringatan mencolok tentang dilarang membuang sampah sembarangan yang mencuri perhatian publik,” tutur Tedy, sesuai meninjau Alun-Alun Bandung […]

  • Kongres Luar Biasa PWI dan Perdebatan Legalitas di Tengah Konflik

    Kongres Luar Biasa PWI dan Perdebatan Legalitas di Tengah Konflik

    • calendar_month Sabtu, 3 Agt 2024
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 188
    • 0Komentar

    Oleh: Zulmansyah Sekedang SUDAH sepekan lebih, saya ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum (Ketum) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat. Banyak Ketua PWI Provinsi bertanya; Kapan KLB? Bisakah KLB menyelesaikan masalah PWI? Haruskah KLB diusulkan 2/3 PWI Provinsi? Jawaban saya antara lain begini. Kongres Luar Biasa (KLB) di PWI adalah legal, sah, dan diatur jelas […]

expand_less