Breaking News
Trending Tags

Siap Tertibkan PKL, Kuasa Hukum Pengelola Pasar Tipar Gede: Kami Akan Lakukan Sesuai Perjanjian Kerjasama

  • account_circle mbiredaktur
  • calendar_month Senin, 4 Mar 2024
  • visibility 27
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SUKABUMI, Mbinews.id – Koperasi Konsumen Pasar Gudang Sukabumi selaku pengelola Pasar Tipar Gede, berencana melakukan penertiban mandiri para pedagang eks Pasar Tipar Gede yang saat ini berjualan di bahu jalan.

Hal tersebut diutarakan langsung oleh kuasa hukum Koperasi Konsumen Pasar Gudang Sukabumi, Padlilah. Saat dikonfirmasi, dirinya membenarkan adanya rencana penertiban mandiri yang akan dilakukan pada tanggal 7 Maret 2024 mendatang.

“Benar, pihak Koperasi dalam hal ini selaku pengelola yang sah dari Pasar Tipar Gede, akan melakukan penertiban pedagang yang berjualan di sebrang Pasar Tipar Gede. Dan hal tersebut sesuai dengan perjanjian kerjasama antara koperasi dengan Pemerintah Kota Sukabumi,” ungkapnya, Senin (04/03) sore.

Lanjutnya, diharapkan kepada Pemerintah Kota Sukabumi selaku pemilik dari Pasar Tipar Gede tersebut, bisa membantu menurunkan personilnya untuk menjaga kondusifitas Kota Sukabumi.

“Memasukan para pedagang eks kanopi Pasar Tipar Gede memang menjadi tanggung jawab koperasi. Hal tersebut sesuai dengan perjanjian kerjasama pada pasal 6 poin C. Kita meminta dukungan Pemerintah Kota Sukabumi untuk menjaga kondusifitas kegiatan ini,” sambungnya.

Sebelumnya diketahui bahwa, Pemerintah Kota Sukabumi telah melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak Koperasi Konsumen Pasar Gudang Sukabumi. Hal tersebut tertulis dalam surat perjanjian kerjasama dengan nomor PU.01.03/30/I/8/PEM/2023. Sejak adanya perjanjian kerjasama tersebut, bangunan Kanopi Pasar Tipar Gede yang diisi oleh para pedagang diruntuhkan, lalu kemudian dijadikan lahan parkir kendaraan pengunjung pasar. Sedangkan bangunan yang berada di dalam Pasar Tipar Gede, dilakukan renovasi. (Ardan/Wan/Mbi)

  • Penulis: mbiredaktur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Presiden Terpilih Prabowo Subianto Dukung Kang DS Dua Periode di Pilkada Bandung 2024

    Presiden Terpilih Prabowo Subianto Dukung Kang DS Dua Periode di Pilkada Bandung 2024

    • calendar_month Jumat, 12 Jul 2024
    • account_circle MBI Admin
    • visibility 34
    • 0Komentar

    KAB. BANDUNG, MBINews.id – Kang DS, sapaan akrab Dadang Supriatna, mendapatkan dukungan kuat dari DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) untuk maju pada Pilkada Kabupaten Bandung 27 November 2024 mendatang. Dukungan kuat dari DPP Partai Gerindra ini setelah mengeluarkan rekomendasi untuk Dr. HM. Dadang Supriatna, S.Ip., M.Si., sebagai Bakal Calon Bupati dan Ali Syakieb, sebagai […]

  • Bappeda Kota Sukabumi Terus Tekan Kawasan Kekumuhan

    Bappeda Kota Sukabumi Terus Tekan Kawasan Kekumuhan

    • calendar_month Rabu, 8 Nov 2023
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 41
    • 0Komentar

    SUKABUMI,Mbinews.id-Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi, terus berupaya untuk menekan kawasan kekumuhan yang saat ini mencapai sekitar 190 hektare. Upaya yang dilakukan tersebut, diantaranya dengan melakukan terobosan dan kolaborasi baik dengan Pemprov Jabar dan pusat. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bappeda Kota Sukabumi, Frendy Yuwono, mengungkapkan, sebelumnya, berdasarkan SK (Surat Keputusan) Wali Kota […]

  • Wali Kota Sukabumi Tegaskan Pemecatan ASN Yudi Koko Sudah Final

    Wali Kota Sukabumi Tegaskan Pemecatan ASN Yudi Koko Sudah Final

    • calendar_month Rabu, 6 Agt 2025
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 52
    • 0Komentar

    SUKABUMI,Mbinews.id– Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, memastikan bahwa proses pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN) atas nama Yudi Rahman Setiadi, atau yang dikenal dengan nama Yudi Koko telah selesai. Surat keputusan resmi tersebut mengacu pada dokumen Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan berlaku efektif per 1 Agustus 2025. “Pemecatan Pegawai Negeri atas nama Yudi Koko suratnya sudah […]

  • Peran Disdagin Kota Bandung Dalam Mekanisme Distribusi Gas 3 Kg

    Peran Disdagin Kota Bandung Dalam Mekanisme Distribusi Gas 3 Kg

    • calendar_month Rabu, 12 Feb 2025
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 36
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews — Pimpinan dan anggota Komisi II DPRD Kota Bandung melaksanakan rapat kerja lanjutan bersama Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin), terkait rencana T.A. 2025, di Ruang Rapat Komisi II, Selasa, 11 Februari 2025. Rapat kerja dipimpin oleh Ketua Komisi II, H. Aries Supriyatna, S.H., M.H., serta dihadiri oleh para anggota Komisi II yakni, M. […]

  • Rencana Kenaikan UMK, TPID Kota Sukabumi  Cemas

    Rencana Kenaikan UMK, TPID Kota Sukabumi Cemas

    • calendar_month Rabu, 23 Okt 2019
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 31
    • 0Komentar

    SUKABUMI, MBInews.id — Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Sukabumi khawatir, jika adanya rencana kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) akan menggangu stabilitas harga kebutuhan pokok saat ini. Hal itu dikatakan oleh Wakil Walikota Sukabumi Andri Setiawan Hamami usai menggelar high level meeting TPID di Balikota Sukabumi. Rabu, (23/10/2019).Hadir dalam agenda tersebut Asisten Direkltur Divisi Pengembangan […]

  • Pansus VI DPRD Jabar Kunjungi DLH Jakarta, Luas Wilayah Jadi Pembahasan Raperda RPPLH

    Pansus VI DPRD Jabar Kunjungi DLH Jakarta, Luas Wilayah Jadi Pembahasan Raperda RPPLH

    • calendar_month Rabu, 15 Jun 2022
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 38
    • 0Komentar

    JAKARTA, MBInews.id – Sebagai dasar untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) di Daerah Provinsi Jawa Barat, pimpinan dan anggota Pansus VI DPRD Provinsi Jawa Barat kunjungi kantor Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta untuk mengetahui permasalahan yang ada. Hal tersebut dikatakan Anggota Pansus VI DPRD Provinsi Jawa Barat […]

expand_less