Tak Ingin Bergantung Dana Pusat, Wali Kota Minta OPD Benahi Mesin PAD

SUKABUMI,Mbinews.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi mulai menyusun strategi jangka panjang untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya perangkat daerah penghasil pendapatan, menyusun sistem pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terarah hingga 2035. Langkah ini diambil di tengah besarnya tantangan memenuhi target PAD 2026 yang dipatok sebesar Rp581 miliar. Arahan tersebut disampaikan Ayep, dalam rapat pimpinan (Rapim) di Sekretariat Daerah Kota Sukabumi, Rabu (5/8).

Menurutnya, pemerintah daerah tidak lagi cukup mengandalkan kebijakan tahunan, tetapi membutuhkan desain sistem pendapatan yang berkelanjutan agar kemampuan fiskal daerah terus meningkat dalam jangka panjang.

“Kami mendesain dan merancang sistem pendapatan Kota Sukabumi mulai 2026 sampai 2035. Kami ingin memiliki peta jalan yang jelas mengenai arah pertumbuhan PAD sehingga tidak bergantung pada kebijakan jangka pendek, tetapi menjadi sistem yang berkelanjutan,”katanya.

Sebagai tindak lanjut, sebanyak 12 perangkat daerah penghasil PAD menandatangani komitmen bersama untuk mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan. Komitmen tersebut, kata Ayep, diharapkan menjadi fondasi yang tetap dijalankan meski terjadi pergantian kepemimpinan daerah.

“Sistem ini harus menjadi komitmen bersama. Siapa pun wali kota yang memimpin nanti, arah pertumbuhan PAD Kota Sukabumi sudah memiliki fondasi yang jelas dan dapat dilanjutkan,”ujarnya.

Ia mengatakan,  penyusunan peta jalan tersebut juga merupakan respons atas tantangan keterbatasan fiskal daerah yang terus dihadapi pemerintah daerah. Pasalnya, peningkatan PAD menjadi strategi utama untuk mengurangi ketergantungan terhadap Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

“Ini merupakan ikhtiar Kota Sukabumi untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah. Daerah harus mampu mempersempit ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat melalui optimalisasi potensi pendapatan yang dimiliki,” tegasnya.

Dalam evaluasinya, Ayep menyoroti dua perangkat daerah yang selama ini menjadi kontributor terbesar PAD, yakni Dinas Kesehatan dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Dinas Kesehatan dinilai memiliki potensi besar melalui layanan rumah sakit dan puskesmas, sedangkan BPKAD mengelola penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta berbagai jenis pajak daerah lainnya.

“Dua perangkat daerah ini menjadi perhatian utama karena menjadi tulang punggung penerimaan PAD. Potensi yang dimiliki harus dioptimalkan agar mampu menopang target pendapatan daerah,”ungkapnya.

Namun demikian, tantangan pemerintah daerah masih cukup besar. Hingga 4 Agustus 2026, realisasi PAD Kota Sukabumi baru mencapai sekitar Rp311,696 miliar atau sekitar 53,6% dari target Rp581 miliar yang ditetapkan tahun ini. Artinya, pemerintah masih harus mengejar lebih dari Rp269 miliar pada sisa waktu tahun anggaran.

Selain itu, Ayep meminta para camat memberikan perhatian khusus terhadap peningkatan penerimaan PBB-P2 melalui evaluasi capaian di setiap wilayah. Pemerintah menargetkan pertumbuhan pendapatan dari sektor tersebut mencapai 18 persen, sementara realisasi saat ini masih berada di kisaran 12 persen.

Ia menyebut, langkah optimalisasi yang telah dilakukan mulai menunjukkan hasil. Anggaran sebesar Rp700 juta yang dialokasikan untuk mendukung peningkatan penerimaan PBB-P2 telah menghasilkan penerimaan sekitar Rp780 juta.

“Seluruh perangkat daerah harus mengejar pertumbuhan pendapatan sebesar 18 persen. Khusus PBB-P2, capaian saat ini masih sekitar 12 persen sehingga pada Agustus ini harus dimaksimalkan agar target dapat tercapai,”pungkas Ayep.ardan/mbi.