Breaking News
Trending Tags
Maaf, tidak ditemukan tags pada periode waktu yang ditentukan.

14.060 Narapidana UPT Pemasyarakatan Wilayah Jawa Barat (Jabar) Dapatkan Remisi di HUT RI-74

  • account_circle mbiredaktur
  • calendar_month Sabtu, 17 Agt 2019
  • visibility 91
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MBInews.id, Bandung – Melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) tentang Remisi Umum Tahun 2019. Sebanyak 14.060 Narapidana UPT Pemasyarakatan Wilayah Jawa Barat (Jabar) mendapatkan pengurangan pidana alias remisi di Hari Ulang Tahun ke-74 Republik Indonesia (RI).

Sambutan Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly dibacakan oleh Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Daud Achmad di hadapan seluruh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Kota Bandung.Sabtu, (17/8/19)

Menyampaikan sambutan Yasonna, Daud berujar remisi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 dan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 tahun 1999 bagi narapidana dan anak yang untuk sementara harus menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan atau lembaga pembinaan khusus anak maupun rumah tahanan negara.

Diharapkan, pemberian remisi tidak hanya dimaknai sebagai pemberian hak warga binaan pemasyarakatan, tapi juga apresiasi negara terhadap warga binaan yang telah berhasil menunjukan perubahan perilaku, memperbaiki kualitas, dan meningkatkan kompetensi diri dalam rangka membangun perekonomian nasional.

Selain menyoal remisi, Daud yang masih membacakan sambutan Yasonna menambahkan, kondisi lapas/rutan ikut mendapat perhatian serius dari pemerintah.

“Kondisi lapas/rutan yang kelebihan penghuni diatas 100 persen saat ini menjadi sumber segala permasalahan, bahkan terkadang menjadi alasan pembenar terhadap terjadinya penyimpangan-penyimpangan di lapas/rutan,” kata Daud.

Kondisi kelebihan isi penghuni pun tidak boleh lagi dipandang sebagai kelemahan atau sumber segala permasalahan di lapas/rutan, tetapi harus dikelola dan dimanfaatkan sebagai peluang dan tantangan untuk berkontribusi positif.

“Dengan memiliki human capital yang besar, lapas/rutan harus mampu mentransformasikan potensi ini menjadi kegiatan ekonomi kreatif. Dari sinilah paradigma berubah, lembaga pemasyarakatan harus diletakkan sebagai pranata sosial yang konstruktif daripada sebagai lembaga pemidanaan yang destruktif,” tambah Daud menirukan Yasonna.

Dalam sambutannya, Yasonna pun berpesan kepada seluruh jajaran pemasyarakatan agar menjadikan momentum kemerdekaan RI di tahun 2019 untuk di antaranya mempercepat pelayanan, mengubah pola kinerja yang dapat mengikuti perkembangan isu-isu terkait pemasyarakatan, meningkatkan kemampuan melaksanakan tugas dengan penuh integritas, bekerja profesional dan tulus, serta berupaya untuk menjadikan lapas dan rutan tetap dalam suasana kondusif dan aman.

“Selain itu pada seluruh warga binaan pemasyarakatan yang pada hari ini mendapatkan remisi, khususnya yang bebas hari ini, saya mengucapkan selamat dan mengingatkan agar tetap berupaya meningkatkan keimanan kepada Tuhan,” tutur Daud.

“Jadilah insan yang taat hukum, insan yang berakhlak dan berbudi luhur, serta insan yang mempunyai makna dan berguna dalam hidup dan kehidupan,” ujarnya mengakhiri sambutan Yasonna.

Menurut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jabar Liberty Sitinjak, tahun ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jabar telah mengusulkan remisi dari seluruh unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan se-Jabar yang terdiri enam rumah tahanan negara dan 27 lembaga pemasyarakatan.

“Jumlah penghuni lapas dan rutan se-Jawa Barat berjumlah 23.811 orang. Terdiri dari narapidana 19.341 orang dan tahanan 4.470 orang,” ucap Liberty.

“Dan jumlah narapidana yang mendapatkan remisi pada tanggal 17 Agustus 2019 sebanyak 14.060 orang. Terdiri dari Remisi Umum (RU) I sebanyak 13.561 orang dan RU II sebanyak 499 orang,” tuturnya.

Pemberian remisi ini, lanjut Liberty, dilaksanakan secara online system melalui sistem database pemasyarakatan yang terintegrasi antara unit pelaksana teknis pemasyarakatan kantor wilayah dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (Koes**)

  • Penulis: mbiredaktur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bidang Bina Marga DPUTR Kota Sukabumi Segera Lakukan Perbaikan dan Peningkatan Jalan

    Bidang Bina Marga DPUTR Kota Sukabumi Segera Lakukan Perbaikan dan Peningkatan Jalan

    • calendar_month Kamis, 14 Apr 2022
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 127
    • 0Komentar

    SUKABUMI,Mbinews.id– Sebanyak 10 ruas jalan di Kota Sukabumi segara akan dilakukan peningkatan dan perbaikan. ke sepuluh jalan tersebut diantaranya, Jalan Arief Rahman Hakim, jalan Merdeka I dan II, Parahita, dan jalan Limusnunggal. “Tahun ini kami akan lakukan peningkatan dan perbaiakan jalan di sepuluh ruas jalan sebgain wilayah Kota Sukabumi,”ujar Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan […]

  • Capai Target Vaksinasi Covid-19 Dengan Kolaborasi

    Capai Target Vaksinasi Covid-19 Dengan Kolaborasi

    • calendar_month Sabtu, 11 Sep 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 88
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menargetkan sebanyak 1.952.358 warganya tervaksin Covid-19 hingga akhir tahun ini. Hingga 10 September 2021 dosis pertama sudah diberikan kepada 1,4 juta orang atau 72 persen. Sedangkan warga yang sudah melakukan vaksin dosis kedua sekitar 900.000 orang atau 46 persen dari target. Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana menilai […]

  • Gedung PWI Sulsel di Segel Satpol PP Provinsi,  Berikut  Lima Point PWI Pusat Keputusannya

    Gedung PWI Sulsel di Segel Satpol PP Provinsi, Berikut Lima Point PWI Pusat Keputusannya

    • calendar_month Minggu, 12 Jun 2022
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 88
    • 0Komentar

    JAKARTA, MBInews.id – Pengurus PWI Pusat, Jumat ( 10/6) pagi, memanggil pengurus PWI Sulsel untuk didengar keterangannya terkait kasus penyegelan Gedung PWI Sulsel oleh Satpol PP di provinsi itu. Penyegelan gedung terjadi 26 Mei lalu. Seluruh ruangannya tidak bisa digunakan bekerja karena selain dipasangin papan informasi penyegelan, akses masuk juga dipagari kawat berduri. Rapat dengan […]

  • DPRD Kota Bandung Umumkan Pemberhentian Wali Kota Bandung Yana Mulyana Masa Jabatan 2018-2023

    DPRD Kota Bandung Umumkan Pemberhentian Wali Kota Bandung Yana Mulyana Masa Jabatan 2018-2023

    • calendar_month Jumat, 28 Jul 2023
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 95
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews — DPRD Kota Bandung menggelar Rapat Paripurna mengenai Pengumuman Usulan Pemberhentian Wali Kota Bandung Yana Mulyana Masa Jabatan Tahun 2018-2023 karena berakhir Masa Jabatannya dan Pengambilan Keputusan terhadap Raperda Kota Bandung tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A 2022, di Gedung DPRD Kota Bandung, Jumat (28/07/2023). Ketua DPRD Kota Bandung, H. Tedy Rusmawan, AT., M.M […]

  • PDAM Tirtawening Berangkatkan Umrah Karyawan dan Berikan Bea Siswa

    PDAM Tirtawening Berangkatkan Umrah Karyawan dan Berikan Bea Siswa

    • calendar_month Selasa, 28 Jan 2020
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 91
    • 0Komentar

    Bandung, MBInews.id — Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirtawening Kota Bandung Sonny Salimi mengatakan, karyawan yang  berkesempatan melaksanakan umrah karena telah memenangkan undian yang setiap tahunnya dilaksanakan perusahaan plat merah milik Kota Bandung ini. “Kita menitipkan kepada teman-teman yang berangkat ke tanah suci agar dipanjatkan doa-doa terbaiknya untuk perusahaan kita, dan bisa menjadi panutan baik bagi […]

  • Dukung Brigjen Asep, Para Pegawai KPK Protes Minta Pimpinan KPK Mundur

    Dukung Brigjen Asep, Para Pegawai KPK Protes Minta Pimpinan KPK Mundur

    • calendar_month Sabtu, 29 Jul 2023
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 96
    • 0Komentar

    JAKARTA, MBInews.id – Para pegawai KPK pada Kedeputian Penindakan telah mengirimkan surat protes kepada pimpinan dan Dewan Pengawas KPK. Dalam surat tersebut, para pegawai juga menyatakan dukungan mereka kepada Brigjen Asep Guntur Rahayu. Protes ini bermula dari beredarnya informasi tentang mundurnya Direktur Penyidikan (Dirdik) sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Brigjen Asep […]

expand_less