Breaking News
Trending Tags

GMNI Desak DPRD Kota Sukabumi Keluarkan Angket; Ini Kata Komisi II

  • account_circle mbiredaktur
  • calendar_month Selasa, 8 Jun 2021
  • visibility 31
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SUKABUMI, MBInews.id – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sukabumi raya meminta Anggota DPRD Kota Sukabumi untuk mengeluarkan hak interpelasi terkait pembangunan Pasar Pelita.

Ketua GMNI Sukabumi Raya Anggi Fauzi, mengatakan, pasalnya pembangunan pasar Pelita sudah 6 tahun di bangun namun tak kunjung selesai.

” Kita mendesak DPRD Kota Sukabumi mengeluarkan hak interpelasi berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2003 Pasal 79,” ucapnya. Anggi usai melaksanakan aksi di Gedung DPRD Kota Sukabumi, Selasa (08/06/21).

Selain meminta hak interpelasi, pihaknya juga meminta DPRD Kota Sukabumi untuk mengeluarkan hak angketnya dan menghentikan pembangunan pasar Pelita.

” DPRD harus segera mengeluarkan hak angket berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2003 Pasal 79 dan menghentikan semetara proses pembangunan pasar pelita yang katanya sudah 93% dan lakukan penyeledikan,” tuturnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi II DPRD Kota Sukabumi Ivan Rusvansyah Trysa mengatakan, pihaknya tidak begitu saja bisa mengeluarkan hal angket dan interplasi, tentunya ada mekanisme yang perlu ditempuh.

“Tentunya harus dikomunikasikan dengan semua karena kolektif kolegial tidak bisa langsung begitu saja ngambil mengambil keputusan. Sedangkan untuk penyelidikan ranahnya di APH (Aparat Penegakan Hukum) Ucapnya.

Terkait dengan pembangunan pasar Pelita sendiri, DPRD selaku pengawas pembangunan, pihaknya telah melakukan fungsinya.

“Kami kira dengan ada waktu 1 bulan ini, pembangunan pasar Pelita agar segera selesai, dan rencana besok pihak pengembang juga akan mengundang para pedagang untuk sosialisasi. Ini kan menandakan pasar Pelita ini akan segera selesai,” tutupnya. (Dian/Ardan/Mbi).

  • Penulis: mbiredaktur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pos Indonesia Jadi Tuan Rumah Asia Pacific Post (APP) ePacket

    Pos Indonesia Jadi Tuan Rumah Asia Pacific Post (APP) ePacket

    • calendar_month Kamis, 16 Feb 2023
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 37
    • 0Komentar

    JAKARTA, MBInews.id – Indonesia menjadi tuan rumah dalam gelaran Asia Pacific Post (APP) ePacket Steering Committee Meeting & Workshop 2023 di Hotel Aston Priority Simatupang, 8-10 Februari 2023. Pertemuan itu dihadiri oleh 28 penyelenggara pos se-Asia Pasifik, membahas tentang isu-isu seputar ePacket, seperti evaluasi kinerja tahun 2022, bisnis plan 2023, penyesuaian fitur agar lebih bersaing […]

  • Jadi Ketua IAKMI, Reni Siap Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

    Jadi Ketua IAKMI, Reni Siap Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

    • calendar_month Senin, 7 Mar 2022
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 35
    • 0Komentar

    SUKABUMI,Mbinews.id– Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BPBD) Kota Sukabumi, Reni Rosyida Mutmainah, dipercaya menjadi Ketua umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Kota Sukabumi periode tahun 2022-2025. Reni, terpilih disaat acara Muscab IAKMI yang digelar pada Sabtu, (5/3/2022) lalu secara virtual, yang disaksikan juga oleh Walikota Sukabumi, Achmad Fahmi. Reni mengatakan, organisasi profesi kesehatan yang […]

  • DPRD Jabar Apresiasi Surat Edaran Siaran Keagamaan KPID Jabar

    DPRD Jabar Apresiasi Surat Edaran Siaran Keagamaan KPID Jabar

    • calendar_month Kamis, 18 Agt 2022
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 36
    • 0Komentar

    BANDUNG, MBInews.id – DPRD Provinsi Jawa Barat mengapresiasi atas surat edaran yang diinisiasi oleh KPID Jabar. Pasalnya, didalam surat edaran tersebut merupakan informasi yang harus diketahui masyarakat Jawa Barat, khususnya bagi lembaga penyiaran bagaimana dalam menayangkan sebuah siaran keagamaan yang tidak memiliki unsur negatif. Seperti ujaran kebencian yang belakangan kerap menjadi konsumsi masyarakat dalam sebuah […]

  • Selain Peningkatan Pelayanan Publik, Pj Wali Kota Sukabumi Juga Bahas Netralitas ASN, Saat Kunjunganya Ke Kecamatan Warudoyong

    Selain Peningkatan Pelayanan Publik, Pj Wali Kota Sukabumi Juga Bahas Netralitas ASN, Saat Kunjunganya Ke Kecamatan Warudoyong

    • calendar_month Kamis, 10 Okt 2024
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 25
    • 0Komentar

    SUKABUMI,Mbinews.id– Pwenjabat (PJ) Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji, menegaskan, pentingnya netralitas Aparatuir Sipil Negara (ASN) menjelang Pilkada yang akan berlangsung pada 27 November 2024 mendatang. “Saya mengingatkan, seluruh ASN dan Tenaga Harian Lepas (THL) untuk menjaga profesionalisme mereka, tidak terlibat dalam politik praktis, dan tetap fokus pada pelayanan publik,”ujar Kusmana saat melakukan kunjungan kerja ke […]

  • Free Colorful Wavy Background

    Free Colorful Wavy Background

    • calendar_month Sabtu, 27 Sep 2025
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 46
    • 0Komentar

    Intro text we refine our methods of responsive web design, we’ve increasingly focused on measure and its relationship to how people read. A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart. Even the all-powerful Pointing has no control about the blind […]

  • Disdik Jabar Menjamin Biaya Siswa KETM,  Semua Anak Punya Hak Pendididkan Yang Sama

    Disdik Jabar Menjamin Biaya Siswa KETM, Semua Anak Punya Hak Pendididkan Yang Sama

    • calendar_month Sabtu, 29 Jun 2019
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 31
    • 0Komentar

    BANDUNG,MBInews.id –  Disdik Jabar menjamin Siswa Keluarga  tidak mampu KETM yang gagal dalam (PPDB) 2019 akan dibebaskan dari iuran bulanan dan sumbangan pendidikan disekolah swasta  Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Dewi Sartika, menyatakan semua anak mendapatkan hak pendidikan yang sama, termasuk siswa Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM) yang tidak diterima dalam Penerimaan Peserta Didik […]

expand_less