Breaking News
Trending Tags

Satuan Pelayanan Jadi Perhatian Komisi II DPRD Jabar

  • account_circle mbiredaktur
  • calendar_month Selasa, 24 Agt 2021
  • visibility 35
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

KAB. PURWAKARTA, Mbinews.id – Sekitar 70% kondisi kolam budidaya ikan di Satuan pelayanan dan perikanan provinsi jawa barat dalam kondisi kurang baik. Hal tersebut terlihat saat Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan Rapat Evaluasi Program Kegiatan Tahun Anggaran 2021 dan Program Tahun 2022 di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta.

Anggota Komisi II DPRD Jabar, Sopyan BHM menyatakan akan mendorong program renovasi fasilitas yang ada di satuan pelayanan mitra Komisi II pada nota komisi.

“Satpel ini dinas perikanan dan kelautan kelihatannya memang perlu di renovasi terlebih kolam disini, sekitar 70% kondisinya sudah kurang layak, kami anggota komisi II akan mendorong, nanti di nota komisi bahwa fasilitas di satpel dalam kondisi tidak baik,” katanya usai rapat di Kabupaten Purwakarta, Selasa (24/08/2021).

Sopyan menilai satpel dinas perikanan dan kelautan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dan pokdakan yang ada di Jawa Barat dan Gubernur Jawa Barat diharapkan memperhatikannya.

“Bagaimanapun satpel dinas perikanan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat jawa barat terutama pokdakan, mudah-mudahan gubernur akan lebih berpihak kepada rekan rekan di satpel terutama di mitra Komisi II,” ujarnya.

Dirinya berharap, anggaran untuk satuan pelayanan ini dapat ditingkatkan karena menyangkut ketahanan pangan, perikanan dan kehutanan, itu menurutnya penting pada masa pandemi sekarang untuk membantu pemulihan ekonomi.

“Karena anggaran mitra Komisi II di sembilan Dinas tidak lebih dari 1 triliun, harapan saya mungkin minimal di angka 3 triliun, karena dinas Komisi II menyangkut aspek penting yaitu ketahanan pangan, perikanan, dan kehutanan, itu penting untuk pemulihan ekonomi dimasa pandemi ini,” tutupnya.(pipi)

  • Penulis: mbiredaktur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Libur Natal dan Tahun Baru 2022, Ridwan Kamil Himbau Warga Tidak Berpergian Jarak Jauh

    Libur Natal dan Tahun Baru 2022, Ridwan Kamil Himbau Warga Tidak Berpergian Jarak Jauh

    • calendar_month Rabu, 24 Nov 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 31
    • 0Komentar

    BANDUNG, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengimbau warga untuk tidak bepergian jarak jauh, ketika libur Natal dan tahun baru (Nataru) 2022 mendatang. “Saya mengimbau warga Jabar dari sekarang tidak usah melakukan liburan jarak jauh saat nataru. Kalau pun nanti ada  momentum libur, lebih baik liburan di lingkungan setempat  saja,” ucap Gubernur di Gedung Sate, Kota […]

  • bank bjb Jalin Kerja Sama dengan Bank SulutGo Pemanfaatan Program DPLK

    bank bjb Jalin Kerja Sama dengan Bank SulutGo Pemanfaatan Program DPLK

    • calendar_month Kamis, 22 Agt 2024
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 36
    • 0Komentar

    JAKARTA, Mbinews- Dunia kerja yang semakin dinamis, menyiapkan masa depan finansial melalui program pensiun merupakan langkah yang sangat penting bagi setiap pekerja, baik di sektor swasta maupun pemerintahan. Program pensiun bukan hanya sekadar persiapan untuk masa depan, tetapi juga memberikan jaminan finansial yang sangat dibutuhkan ketika seseorang memasuki masa pensiun, sekaligus juga menawarkan ketenangan pikiran […]

  • Zakat Makin Efisien di Era Digital , UPZ di Jabar Siap Bersinergi untuk Pengelolaan

    Zakat Makin Efisien di Era Digital , UPZ di Jabar Siap Bersinergi untuk Pengelolaan

    • calendar_month Kamis, 3 Okt 2024
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 49
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews – BAZNAS Provinsi Jawa Barat melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Unit Pengelola Zakat (UPZ). Hadir para pemangku kepentingan zakat dari berbagai daerah di Jawa Barat serta Unit Pengelola Zakat (UPZ) di bawah naungan BAZNAS Provinsi Jawa Barat, dengan tema “Harmonisasi & Optimalisasi Pengelolaan Zakat di Era Digital. Rapar berlangsung 2 Oktober 2024 . Direktur […]

  • Pandemi, Berdampak Terhadap Penurunan Penerimaan Pajak Daerah

    Pandemi, Berdampak Terhadap Penurunan Penerimaan Pajak Daerah

    • calendar_month Senin, 11 Okt 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 33
    • 0Komentar

    SUKABUMI,Mbinews.id– Situasi dampak dari Pandmei Covid-19 hingga saat ini masih dirasakan terhadap perkembangan perekonomian di dunia usaha, dan dimasyarakat. Khusunya di Kota sukabumi. Seperti halnya, masih terdapat beberapa perusahaan (wajib pajak) yang masih dilema dalam menjalankan usahanya. “Pandemi ini, memberikan dampak yang cukup besar, terutama pada kalangan pengusaha dalam menjalankan usahanya,”ujar Kabid Pengelolaan Pendapatan Pajak […]

  • PMI Kota Bandung Targetkan 400 Pendonor Untuk Penuhi Labu Darah Harian

    PMI Kota Bandung Targetkan 400 Pendonor Untuk Penuhi Labu Darah Harian

    • calendar_month Rabu, 15 Jun 2022
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 36
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews.id – Kota Bandung memiliki potensi pendonor sukarela yang termasuk tinggi yakni 82.784 orang. Melihat potensi ini, Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Bandung optimis bisa mencapai target 400 labu darah dalam kegiatan Hari Donor Darah Sedunia, pada Selasa, 14 Juni 2022. Pada kesempatan ini, Wali Kota Bandung, Yana Mulyana juga turut berpartisipasi dengan mendonorkan […]

  • Wacana Pajak Sembako, Anggota Dewan Sumut Timbul Sinaga Menolak Tegas !!

    Wacana Pajak Sembako, Anggota Dewan Sumut Timbul Sinaga Menolak Tegas !!

    • calendar_month Rabu, 23 Jun 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 40
    • 0Komentar

    MEDAN, Anggota DPRD Sumatra Utara (Sumut) Fraksi NasDem Timbul Sinaga, menolak wacana pemerintah yang ingin menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) yang sebelumnya 10 % menjadi 12%. Pasalnya pengenaan PPN itu juga berdampak terhadap bahan pokok makanan yang sebelumnya tidak dikenai PPN tapi nantinya akan dikenai PPN 1%. Hal itu disampaikan Dr Timbul Sinaga dalam keterangan […]

expand_less