Wakil Wali Kota Sukabumi Hadiri Rapat Koordinasi Penurunan Stunting
- account_circle mbiredaktur
- calendar_month Jumat, 24 Jun 2022
- visibility 174
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
SUKABUMI, Mbinews.id – Pemerintah Kota Sukabumi semakin serius mengatasi permasalahan stunting saat ini. Terlebih lagi, untuk penekanan angka baru bagi kasus stunting, Jumat (24/06).
Baru-baru ini, Wakil Wali Kota Sukabumi, Andri Setiawan Hamami menghadiri Rapat Koordinasi (rakor) Teknis Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) pada Kamis, 23 Juni 2022. Rakor Teknis TPPS diselenggarakan di Hotel Preanger Bandung bertajuk mengawal Jawa Barat Zero New Stunting (Ngabring).
“Kemarin kami dari Pemerintah Kota Sukabumi, mengikuti acara rakor terkait teknis TPPS. Ini merupakan langkah pemerintah untuk, percepatan penurunan stunting,” ujar Andri kepada awak media.
Baca Juga: Tekan Kasus Stunting Pemkot Sukabumi Lakukan Delapan Aksi Konvergensi
Sementara itu, seperti dilansir dari situs resmi Pemerintah Kota Sukabumi, menjelaskan bahwa, Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat (Jabar), Uu Ruzhanul Ulum dalam acara rakor teknis menyebutkan, TPPS telah terbentuk di semua level di Kabupaten maupun Kota di Jawa Barat. Kang Uu, sapaan akrab Wagub Jabar mengharapkan, pembentukan TPPS dapat mengatasi berbagai sumbatan atau hambatan dalam percepatan penurunan stunting di Jawa Barat.
“Komitmen dan kolaborasi semua pihak menjadi modal utama percepatan penurunan stunting di Jawa Barat,” ucap Wagub di hadapan para peserta. Kang Uu juga berpesan, percepatan penurunan stunting menjadi tugas lintas sektor.
“Oleh karena itu, percepatan penurunan stunting ini bukan hanya menjadi tugas satu sektor saja melainkan lintas sektor. Dan tentu saja harus mengedepankan kolaborasi,” bebernya.
Baca Juga: Optimis Capai Target Penurunan, Pemerintah Kota Sukabumi Berjibaku Perangi Kasus Stunting
Ikhtiar lintas sektoral ini dilakukan untuk mempercepat penurunan stunting. Mengingat prevalensi stunting di Jabar tahun 2021 sebesar 24,5 persen, angka ini menurun cukup signifikan dibanding tahun 2018 yaitu 31,5 persen. Tentu saja, angka prevalensi ini terbilang cukup tinggi mengingat jumlah penduduk Jabar merupakan yang terbesar se-Indonesia.
Masalah yang ditemui di Jawa Barat tidak hanya angka prevalensi stunting, juga disparitas kasus stunting antar kota dan kabupaten. Pembentukan TPPS bertujuan menghilangkan disparitas kasus agar daerah-daerah lain yang memiliki angka tinggi dapat menurunkan stunting.
“Kebersamaan dalam bentuk kolaborasi menjadi syarat penting percepatan penurunan stunting di Jawa Barat,” pungkasnya. (Ardan/Wan/Mbi).
- Penulis: mbiredaktur
Saat ini belum ada komentar