BANDUNG, Mbinews, — Kaukus Perempuan Parlemen Indonesia (KPPI) Provinsi Jawa Barat menerima studi banding terkait pemberdayaan perempuan, dan penguatan posisi perempuan dalam politik dari KPPI Provinsi Riau.
Studi banding KPPI Provinsi Riau tersebut diterima langsung oleh Anggota KPPI Jawa Barat Yuningsih di ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Jawa Barat, Kamis (07/12/2023).
Yuningsih menuturkan, masih banyak pemikiran politik bukan untuk perempuan atau dengan kata lain politik di Indonesia masih bersifat patriaki. Tak heran kultural sosial tersebut menyebabkan keengganan atau keragu-raguan perempuan untuk maju dalam dunia politik. Akibatnya keterwakilan perempuan dalam parlemen acap kali kurang.
Disinilah peran KPPI diperlukan untuk mengubah kultural sosial yang menganggap dunia politik hanya untuk laki-laki atau politik yang bersifat patriaki, dan meningkatkan keterwakilan perempuan.
“Kita tahu selama ini banyak sekali pemikiran masyarakat yang mengatakan bahwa politik itu bukan dunianya perempuan, padahal bukan seperti itu. Politik juga bisa jadi dunia perempuan, perempuan bisa maju, masuk dalam dunia politik,” tutur Yuningsih, Bandung, Kamis (7/12/2023).
“Nah harapannya KPPI khususnya KPPI Jawa Barat ini bisa memberikan motivasi kepada teman-teman dari Provinsi Riau untuk bisa terus bersemangat (dan bisa menjadi agen perubahan),” sambungnya.
Dalam studi banding tersebut, Yuningsih pun menjawab beberapa pertanyan dari KPPI Provinsi Riau, termasuk menjelaskan langkah strategis Jabar untuk meningkatkan kesadaran perempuan untuk masuk dunia politik, bagaimana Jabar berupaya mengubah kultural sosial yang menganggap politik dominasi laki-laki atau politik yang bersifat patriaki hingga membahas pemberdayaan perempuan.
Politisi asal Fraksi PKB ini pun membahas soal keterwakilan perempuan di Jabar. Sebagaimana diketahui, anggota DPRD Jawa Barat berjumlah 120 orang. Dari jumlah tersebut baru 20% dari kelompok politisi perempuan.
“Hal ini sesuatu yang baik, meski target KPPI Jawa Barat berharap 30% keterwakilan perempuan di parlemen. Tetapi terpenting kita bersinergi untuk fokus untuk meningkatkan keterwakilan perempuan,” tegas Yuningsih. ***
