Pusdiklat Tekfunghan Kemhan Cocok untuk Kebutuhan Pendidikan Kedisiplinan ASN

BANDUNG, Mbinews — Wakil Ketua DPRD Kota Bandung Dr. H. Edwin Senjaya, S.E., M.M., melakukan kunjungan ke Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Pertahanan Badan Pendidikan Pelatihan Kementerian Pertahanan RI, di Jakarta, Jumat, 17 Mei 2024. Edwin Senjaya disambut hangat Kapusdiklat Tekfunghan Dr. Endang Purwaningsih, Kabid Opsdiklat Kolonel Kav I Dewa Made Gede, S.Sos., Kabid Evkatmutu Diklat Kolonel Laut (S) Ermansyah, S.Pd., M.M., serta Kabid Rendiklat Wahyudi Indrayana, SP., M.M.

Kunjungan Wakil Ketua DPRD Kota Bandung ,dalam rangka koordinasi dan konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD terkait “Proses dan Metode Pembinaan Diklat ASN di Kementerian Pertahanan sehingga menghasilkan ASN yang Siap dan Unggul dalam Melaksanakan Tugas”.

Pusdiklat Tekfunghan memiliki serangkaian program yang sesuai dengan kebutuhan ASN di lapangan. Sejumlah kementerian dan lembaga mempercayakan pendidikan ASN kepada Pusdiklat ini. mengedepankan nilai kedisiplinan tinggi dan penanaman gairah bela negara dalam melayani publik.

Lebih jauh Wakil Ketua DPRD Kota Bandung Menjelaskan, konsultasi ini bertujuan untuk mencari bentuk alternatif untuk Diklat ASN Kota Bandung. Meski telah meraup sejumlah penghargaan regional dan nasional di bidang pelayanan publik, DPRD Kota Bandung menilai pengembangan kompetensi ASN masih perlu dilanjutkan.

DPRD Kota Bandung masih banyak mendapatkan keluhan terkait pelayanan publik Kota Bandung. Padahal, pelayanan publik berbasis digital itu digadang-gadang sebagai implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia (SDI).

Saat ini jumlah aplikasi di Kota Bandung yang aktif sebanyak 236 aplikasi, yang terdiri dari 148 aplikasi layanan publik dan 88 aplikasi administrasi pemerintahan. Sejumlah penghargaan itu, kata dia, tentu ditujukan sebagai upaya memudahkan layanan masyarakat.

DPRD Kota Bandung masih mendapat aspirasi terkait keluhan publik menyoal pelayanan Pemerintah Kota Bandung. Mulai dari perizinan berusaha bagi kalangan atas, sampai layanan dasar bagi kaum miskin.

Keluhan ini banyak terkait dengan profesionalisme ASN di lapangan. Jenis layanan yang bertatap muka dengan publik kerap mendapat kritikan soal jam kerja yang tak menentu. Warga yang telah mengantre sejak pagi untuk mendapatkan layanan, misalnya, harus terhambat waktunya karena petugas hadir terlambat.

Soal kedisiplinan ini yang sering muncul sebagai aspirasi warga kepada DPRD Kota Bandung. Belum lagi soal pungli yang seringkali dilaporkan dari bidang lalu lintas terkait parkir liar, pasar tumpah, macet, atau PKL tak tertib, yang juga berhubungan erat dengan kinerja aparat pemerintahan struktural hingga tingkat kewilayahan.

Instruksi pimpinan Pemerintah Kota Bandung sudah sering dilayangkan bagi para ASN. Namun, permasalahan selalu berulang.

“DPRD Kota Bandung memandang perlunya peningkatan kapabilitas, dedikasi, dan integritas ASN dengan niat penuh melayani publik. Profesionalisme ASN membutuhkan jiwa disiplin yang tinggi, mental kerja keras, dan hati yang menolak celah korupsi dengan berintegritas,” ujar Edwin.

Kunjungan DPRD Kota Bandung ke Pusdiklat Tekfunghan Kementerian Pertahanan ini di antaranya untuk berdiskusi terkait pola-pola pendidikan yang tepat untuk membangkitkan nilai-nilai profesionalisme yang pudar dari ASN.

Edwin mencermati ada kelebihan berkenaan dengan pendalaman prinsip dasar bela negara yang dibentuk oleh Pusdiklat Tekfunghan Kemhan kepada para prajurit atau ASN yang menjadi peserta diklat.

“Kita ingin mengetahui sejauh mana metode-metode khusus yang dijadikan modul dasar di Diklat Tekfunghan bisa memengaruhi ASN supaya bisa lebih totalitas, karena tentu melayani publik itu tergolong sebagai aksi bela negara meski bukan di medan perang,” ujarnya.

Edwin juga menyerap sejauh mana nilai-nilai integritas yang diajarkan di Diklat Tekfunghan supaya ASN mampu mengamalkan pelayanan publik tanpa korupsi, senapas dengan misi bela negara.**