Breaking News
Trending Tags

DPRD Jabar Komisi II Dorong Optimalisasi Koperasi di Jabar

  • account_circle mbiredaktur
  • calendar_month Rabu, 17 Jul 2024
  • visibility 174
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Kabupaten Bandung, mbinews.id — Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat dorong Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil mengembangkan program yang lebih inovatif untuk menarik minat masyarakat. Mengingat saat ini kondisi koperasi hari ini di Jawa Barat sesungguhnya sudah banyak yang semakin menurun dan menutup usahanya. Salah satu penyebabnya dikarenakan memang koperasi ini secara sistem itu sudah semakin ketinggalan dibandingkan model usaha yang lain. Jadi harus ada sebuah perubahan terutama masalah teknologi digital harus diadopsi secepatnya.

“Sesungguhnya koperasi itu bisa berperan dalam penyediaan modal usaha bagi anggotanya, bahkan koperasi sesungguhnya bisa menjadi pelaku dari pinjaman online nah tinggal bagaimana dia membangun model bisnisnya. Karena sebenarnya harusnya kelembagaan koperasi itu adalah sebuah lembaga kemitraan investasi, modelnya itu jadi bukan sebagai badan usaha tapi dia kemudian membentuk badan-badan usaha,” ujar Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, R. Yunandar Rukhiadi Eka Perwira di Balai Pengawasan Dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura, Kabupaten Bandung, Selasa (16/07/2024).

Jadi koperasi itu, lanjutnya, istilahnya menjadi holding. Di mana holding tersebut punya sekelompok orang yang mempunyai modal, kemudian mereka membangun usaha. Misalnya ada usaha simpan pinjam, ada usaha produksi, ada usaha perdagangan dan lain sebagainya itu modal yang harus dikembangkan. Sehingga nanti koperasi itu tidak memakan dirinya sendiri, tapi dia menjadi sebuah lembaga kerja sama yang satu sama lain saling sharing, saling membantu terutama untuk membangun bisnis yang baru.

“Nah, disitulah peranannya dia ketika dia mengarahkan menjadi pelaku usaha simpan pinjam, pelaku usaha simpan pinjam online. Sebenarnya dia bisa bersaing dengan pinjol untuk mengatasi masalah kredit pinjol yang sekarang sangat marak tingkat kemacetannya, tingkat permasalahannya di masyarakat khususnya di Jawa Barat. Kenapa sih kemudian muncul masalah besar di pinjol yang macet ini? sebenarnya karena pinjol itu tidak terlalu melihat persyaratan yang dia minta adalah hanya keinginan untuk meminjam untuk kredit konsumtif dan jaminannya adalah bunga yang tinggi. Jadi dia tidak punya jaminan lain selain jaminan bunga yang tinggi nah ini yang kemudian harusnya diantisipasi oleh pemerintah dengan mendorong koperasi untuk bisa menjadi pelaku usaha yang sifatnya simpan pinjam produktif. Jadi bukan yang ke arah konsumtif,” jelasnya.

Lalu kenapa harus produktif dan sangat diperlukan. Karena nanti yang produktifitas ini akan menyediakan lapangan kerja, menyediakan modal bagi para pelaku usaha lain. Misalnya setelah di holdingnya berjalan lancar, kemudian bisa memberikan insentif terhadap para peminjam pinjol yang selama ini memang butuh tambahan pendapatan.

“Sebagai contoh para guru. Guru adalah salah satu profesi yang paling banyak terjebak pinjol tapi juga lintah darat (bank emok-red), nah ini ketika si usaha ini berkembang yang didorong oleh pinjaman dari koperasi maka sebetulnya guru-guru ini bisa punya pekerjaan yang lain, pekerjaan sampingan yang bahkan sekarang jauh lebih mudah ketika difasilitasi oleh teknologi informasi apakah bisa sebagai pedagang online, dropshipper, reseller, atau bahkan toko shopping online, itu semuanya bisa dilakukan oleh guru-guru yang tadinya berharap pendapatannya akan berasal dari tunjangan dia, tapi karena tidak mencukupi dia akhirnya pinjam ke pinjol, seharusnya yang dilakukan oleh guru-guru itu adalah dia mencari atau membangun usaha dari yang produktif dibantu oleh para pelaku usaha atau koperasi ini,” tuturnya. ***

  • Penulis: mbiredaktur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pokja PWI Kota Bandung dan Dispora Rencanakan Peningkatan Minat Olahraga dan Wirausaha

    Pokja PWI Kota Bandung dan Dispora Rencanakan Peningkatan Minat Olahraga dan Wirausaha

    • calendar_month Rabu, 31 Jul 2024
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 213
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews – Pokja PWI Kota Bandung siap mendukung Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bandung salah satunya dalam memasyarakatkan olahraga dan meningkatkan masyarakat untuk berolahraga, serta mempromosikan wirausaha pemula. Ketua Pokja PWI Kota Bandung, Zaenal Ihsan saat bersama pengurus Pokja PWI Kota Bandung melakukan audiensi ke kantor Dispora Kota Bandung, Selasa (30/7/2024). Audiensi Pokja […]

  • GPM Digelar di 35 Lokasi, Pemkot Sukabumi Tekan Inflasi dan Dorong UMKM

    GPM Digelar di 35 Lokasi, Pemkot Sukabumi Tekan Inflasi dan Dorong UMKM

    • calendar_month Selasa, 11 Agt 2026
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 2.515
    • 0Komentar

    SUKABUMI,Mbinews.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi memperluas pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai salah satu strategi menjaga stabilitas harga pangan sekaligus mengendalikan inflasi daerah. Tahun ini, program yang digelar Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Sukabumi tersebut ditargetkan berlangsung di 35 lokasi yang tersebar di sejumlah kecamatan. Pelaksanaan GPM berlangsung di kawasan Cipelang […]

  • Jaga Daya Beli Warga, Pemkot Sukabumi Perkuat Pengendalian Inflasi

    Jaga Daya Beli Warga, Pemkot Sukabumi Perkuat Pengendalian Inflasi

    • calendar_month Sabtu, 15 Agt 2026
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 1.358
    • 0Komentar

    SUKABUMI,Mbinews.id– Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi terus memperkuat pengendalian inflasi untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahunan Kota Sukabumi pada Juli 2026 tercatat sebesar 2,47 persen, masih berada dalam sasaran inflasi nasional. Angka tersebut, berada di bawah inflasi Jawa Barat yang mencapai 2,72 persen dan inflasi nasional […]

  • DKP3 Kota Sukabumi “Jamin” Kebutuhan  Pangan Di Kota Sukabumi Aman

    DKP3 Kota Sukabumi “Jamin” Kebutuhan Pangan Di Kota Sukabumi Aman

    • calendar_month Jumat, 5 Mar 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 151
    • 0Komentar

    SUKABUMI,Mbinews.id– Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Perikanan (DKP3) Kota Sukabumi, mengklaim , jika kebutuhan pangan di tahun 2021 tergolong aman.”Kota Sukabumi tergolong sangat aman untuk memenuhi pangan, terutama beras,”ujar Kepala DKP3 Kota Sukabumi Andri setiawan. Jumat, (5/3/2021). Apalagi saat ini lanjut Andri, didukung dengan datangnya musim tanam, sehingga dengan begitu sudah terlihat di tiga bulan mendatang […]

  • Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Saeful Bachri Sebut Anak Adalah Amanah yang Perlu Kita Lindungi, Lewat Penyebarluasan Perda Provinsi Jabar,

    Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Saeful Bachri Sebut Anak Adalah Amanah yang Perlu Kita Lindungi, Lewat Penyebarluasan Perda Provinsi Jabar,

    • calendar_month Minggu, 1 Des 2024
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 132
    • 0Komentar

    Kab. Bandung, Mbinews — Anak merupakan amanah yang harus kita lindungi. Penting bagi masyarakat untuk mengetahui bahwa di Jawa Barat sudah ada Peraturan Daerah no 3 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Hal tersebut diungkapkan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat H. Saeful Bachri, SH.,M.A.P dalam kegiatan Sosialisasi Perda (Sosperda) di International Women Univercity (IWU), […]

  • Pemkot Sukabumi dan Kejari  Lakukan Penandatanganan MoU  Penanganan Masalah Hukum Bidang Datun

    Pemkot Sukabumi dan Kejari Lakukan Penandatanganan MoU Penanganan Masalah Hukum Bidang Datun

    • calendar_month Selasa, 17 Jun 2025
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 175
    • 0Komentar

    SUKABUMI,Mbinews.id– Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi, dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Sukabumi melakukan penandatanganan nota kesepakatan, tentang penanganan permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun). MoU tersebut, ditandatangani oleh Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki dan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi, Setiyowati, serta disaksikan oleh jajaran pejabat di lingkungan Pemkot Sukabumi, di ruang Utama […]

expand_less