Pansus DPRD Kota Bandung Bahas BPBD Ditargetkan Rampung Akhir 2024
- account_circle mbiredaktur
- calendar_month Senin, 11 Nov 2024
- visibility 100
- comment 0 komentar
- print Cetak
Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
BANDUNG, Mbinews — DPRD Kota Bandung resmi membentuk panitia khusus (Pansus) yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pembentukan BPBD. Pembahasan pembentukan BPBD ditargetkan rampung akhir tahun 2024 ini.
Pansus pembentukan BPBD diketahui ada di dalam Pansus pembahasan Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Raperda tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya.
“Pansus hari Rabu (kemarin) alhamdulillah sudah dibentuk dan memang membahas dua Raperda, yaitu tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah digabung dengan Raperda Cagar Budaya”, Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi mengatakan kepada Wartawan, Jum’at (08/11/2024).
Lebih jauh dikatakan, rencana pembentukan BPBD Kota Bandung akan dibahas dalam Raperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Pada Perda sebelumnya, yakni Perda Nomor 3 Tahun 2022, harus sudah dibentuk lembaga khusus yang menangani kebencanaan.
“Pernah dibahas di Pansus sebelumnya bahwa jangka waktu paling lama 3 tahun setelah peraturan ditetapkan, Kota Bandung membentuk kelembaga an khusus tentang Penanggulangan Bencana, itu amanat undang-undang juga.
Menurut Ketua DPRD Kota Bandung Anggota Pansus untuk fokus membahas rencana pembentukan BPBD. Diharapkan Pembahasan Raperda rampung di akhir tahun 2024 dan di tahun 2025, Kota Bandung memiliki BPBD.
Bulan Desember maksimal sudah selesai. Akan terus didorong ke Pansus terkait pembahasan Raperda ini. Tahun depan bisa dibentuk (BPBD), semoga lebih cepat.
Bicara tentang kebencanaan, banyak hal yang jadi fokus mitigasi kita terkait kondisi alam di Kota Bandung.
Keanggotaan Pansus Raperda tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya dan Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yaitu:
Ketua: Maya Himawati,
Wakil Ketua: Radea Respati Paramudhita.
Anggota: Ahmad Rahmat Purnama, Susanto Triyogo Adiputro, Angelica Justicia Majid, MUhammad Reza Panglima Ulung, Drs. H. Isa Subagdja, Asep Sudrajat Aswan, Asep Wawan, Agung Firmansyah Sumantri, Soni Daniswara dan Chrisitian Julianto Budiman. ***
- Penulis: mbiredaktur
Saat ini belum ada komentar