Strategi Kolaborasi Ala Dinsos Kota Bandung, Gelandangan dan Pengemis Jadi Prioritas Penanganan

Bandung || MBInews.id – Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bandung, dr. H. Yorisa Sativa, M.Kes, membeberkan soal kompleksitas dan strategi penanganan permasalahan kesejahteraan sosial di Kota Bandung yang berpenduduk hampir 2,6 juta jiwa ini. Dan menyoroti sektor ekonomi sebagai akar dari banyak persoalan sosial di Kota Bandung.

Hal itu diungkap Kadinsos yang baru menjabat sejak 10 Juli 2025 dalam podcast Basa Basi yang digelar Pokja PWI Kota Bandung, pada Rabu, 1 Oktober 2025.

“Bandung adalah magnet kuat bagi pendatang se-Jawa Barat dan menjadi barometer provinsi. Namun, dampaknya terhadap kesejahteraan sosial sangat nyata. Ketika kebutuhan ekonomi tidak terpenuhi, sebagian masyarakat memilih ke jalan, yang meski tidak dibenarkan, merupakan realita akibat sempitnya lapangan pekerjaan,” ujar Yorisa.

Gelandangan dan Pengemis Masuk Prioritas Penanganan

Berdasarkan Permensos Nomor 8 Tahun 2012, terdapat 26 jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Yorisa mengungkapkan, hampir semua jenis PPKS tersebut ada di Bandung, dengan gelandangan dan pengemis sebagai yang paling dominan.

Berbagai modus kerap ditemui, seperti penggunaan “kaki palsu” untuk mengelabui dan memanfaatkan rasa iba.

“Ironisnya, ‘sukses story’ dari aksi seperti ini justru menggiurkan warga lain dan menimbulkan dampak peniruan. Ini menjadi pekerjaan rumah kami untuk terus menyisir dan mereduksinya,” tambahnya.

Strategi Kolaborasi dengan Keterbatasan SDM

Dengan personil yang kurang dari 100 orang, Dinsos Kota Bandung tak bisa bekerja sendirian. Yorisa mengaku optimis dan tak mau “mati gaya”. Strategi utama yang diusung adalah kolaborasi.

“Kami memanfaatkan kekuatan eksternal. Kami berperan sebagai koordinator dan regulator,” jelasnya.

Kolaborasi tersebut melibatkan:

1. PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial): Termasuk di dalamnya Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang didukung Kemensos, dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dengan target 10 orang per kelurahan.
2. Karang Taruna: Berperan dalam proteksi sosial di tingkat komunitas.
3. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS): Dari 90 LKS yang terdaftar, sekitar 60 yang aktif, dan 40 di antaranya sangat aktif dalam program pendidikan dan kesehatan.
4. TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan) Perusahaan: Menjadi mitra strategis dalam pendanaan dan program.

Pusat Layanan: Online dan Offline Jadi Tumpuan Keluhan

Sebagai pintu masuk aduan masyarakat, Dinsos Kota Bandung mengoperasikan Pusat Data Pelayanan dan Pusat Pelayanan Pelanggan. Yorisa mengakui kerap menerima laporan yang disampaikan dengan emosi dan kekecewaan.

“Sekitar 30% aduan datang secara offline, dan 70% secara online. Untuk yang online, kami targetkan 100% terjawab. Tim kami akan menerima, mendampingi, dan mengarahkan warga kepada solusi yang tepat, termasuk ke rumah singgah yang kami sediakan. Prinsipnya, kami ingin memanusiakan masyarakat,” tegasnya.

Program Unggulan Pemkot: Warga Jaga Warga dan Warga Jaga Kota

Diantara berbagai program, Yorisa menyebutkan dua inisiatif unggulan. Pertama, Program Wajawa Wajako (warga jaga warga, warga jaga kota) yang mendorong kepedulian sosial dengan slogan “yang tau tetangga susah, bantu”.

Selain itu, Dinsos Kota Bandung sangat mendukung dengan keberadaan Sekolah Rakyat yang menyasar masyarakat dari desil 1 dan 2 (kelompok berpenghasilan terendah).

“Tujuannya adalah mengurangi pengeluaran masyarakat, sekaligus meningkatkan pendapatan ekonomi mereka. Dengan demikian, kami bisa menyisir kantong-kantong kemiskinan secara lebih efektif,” paparnya.

Dengan segenap tantangan yang ada, Yorisa Sativa menegaskan komitmennya untuk mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan sosial—sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya—melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat Kota Bandung. ***