Bandung || MBInews.id — Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) berkomitmen untuk membantu Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dalam mempercepat penyelesaian berbagai persoalan utama masyarakat, mulai dari bidang kesehatan, pendidikan, transportasi, infrastruktur, hingga pengangguran.
Hal itu terungkap dalam kunjungan kerja Anggota Komite I DPD RI, Aanya Rina Casmayanti ke Kota Bandung, di Balai Kota Bandung, pada Jumat, 10 Oktober 2025.
“Kunjungan ini adalah bagian dari ikhtiar saya untuk belanja masalah dan mencari solusi terbaik. Aspirasi masyarakat Kota Bandung akan saya bawa ke Senayan agar bisa mendapat perhatian di tingkat nasional,” ujar Aanya.
“Sudah 26 kota dan kabupaten kami kunjungi. Dari tiap daerah, kami mencatat aspirasi dan mencari solusi baik di tingkat provinsi maupun pusat. Untuk Kota Bandung, kami akan kawal agar program-program prioritasnya mendapat perhatian dari pemerintah pusat,” imbuhya.
Aanya mengungkapkan, perlu sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta menekan angka pengangguran dan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Aanya juga berharap, kunjungan kerja ini menjadi langkah nyata DPD RI dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat Kota Bandung, sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat demi terwujudnya Bandung yang sehat, cerdas, dan sejahtera.
“DPD RI siap menjadi jembatan agar program prioritas Kota Bandung dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran,” tutur Aanya.
Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan sempat memaparkan sejumlah tantangan besar yang tengah dihadapi Kota Bandung, terutama di sektor kesehatan.
Farhan juga menyoroti masalah pemerataan akses pendidikan. Masih terdapat beberapa kelurahan dan kecamatan yang belum memiliki sekolah negeri (blank spot), terutama di wilayah Bandung Timur.
“Sistem zonasi dan domisili membuat beberapa anak kesulitan masuk sekolah negeri. Target kami, harapan lama sekolah bisa mencapai 15 tahun, artinya rata-rata warga Bandung bisa lulus SMA atau minimal D3,” jelasnya.
Pemerintah Kota Bandung menargetkan pada tahun 2030, lama sekolah bisa mencapai 12 tahun, seiring dengan peningkatan partisipasi sekolah yang saat ini sudah tergolong tinggi.
Sedangkan di sektor pekerjaan umum dan transportasi, kemacetan masih menjadi masalah utama di Kota Bandung. Titik-titik padat terjadi di wilayah barat (arah Cimahi) dan timur (arah Cibiru), serta di pintu masuk selatan kota.
Farhan tengah berupaya memperbaiki sistem pengendalian lalu lintas (traffic control) untuk mengurangi kepadatan kendaraan.
Namun, ia mengakui bahwa ketiadaan sistem angkutan umum yang terintegrasi menjadi penyebab utama kemacetan di Bandung.
“Bandung memang harus jujur mengakui, kita belum punya sistem transportasi umum yang terintegrasi dengan baik. Saat ini baru sebatas konsep dari konsultan dan masih butuh waktu untuk diwujudkan,” ungkapnya. *red
