Breaking News
Trending Tags

850 Petugas Gabungan Siap Tegakkan Perda Selama Ramadan

  • account_circle mbiredaktur
  • calendar_month Sabtu, 4 Mei 2019
  • visibility 28
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

BANDUNG, MBInews.id — Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Praja Wibawa dan Cipta Kondisi. Apel gabungan ini sebagai persiapan menghadapi Ramadan dan Hari Raya Idulfitri 1440 Hijriah.

“Kita siapkan 850 personel dibantu TNI, Polri, dan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait seperti Damkar dan Dishub untuk menjaga Kota Bandung kondusif selama Ramadan,” ucap Plt. Kepala Satpol PP Kota Bandung, Tantan Surya Santana, usai apel di Jalan Dalem Kaum, Bandung, Jumat (3/5/2019).

Menurut Tantan, sejumlah pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) yang kerap muncul di Ramadan di antaranya maraknya Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Mobil Toko (Moko). Keberadaan PKL dan Moko ini menyalahi Perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan.

Lalu merunut Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Penyandang Kesejahteraan Sosial,  pada Ramadan diprediksi bermunculan pengemis musiman. Serta pencegahan pelanggaran Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan oleh para pelaku hiburan malam saat Ramadan.

“Sudah ada peraturannya, tempat hiburan malam, spa, karoke, diskotik, diskotik nanti tanggal 4 (Mei) malam dilarang beroperasi. Buka lagi tanggl 7 Juni. Nanti kita akan terus monitoring setiap hari, tim juga akan berpatroli. Spotnya sudah kita petakan,” ujarnya.

Khusus untuk PKL, sambung Tantan, kerap muncul pedagang musiman baik dari dalam maupun luar Kota Bandung.

“Yang dikhawatirkan PKL yang baru tidak tahu tempat berjualan ada zona merah di Kota Bandung, ada zona kuning dan zona hijau. Jadi mereka berjualan di tempat mana saja asal ada tempat yang kosong, padahal kosong itu dilarang,” ulasnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana meminta agar aparat kewilayahan ikut berperan aktif dalam rangka menjaga kondusifitas selama bulan ramadan. Karena beberapa titik baru pelanggaran disinyalir bisa bermunculan.

“Saya tetap minta aparat di kewilayahan menertibkan PKL sebelum menjadi lebuh banyak,” pintanya.

Lebih lanjut Yana juga mengingatkan, dalam Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL sanksi yang diterapkan bukan hanya untuk pedagang saja, tetap pembeli pun ikut terkena sanksi.

“Kalau di zona merah itu sanksi tidak hanya pedagang, tapi juga pembelinya. Jadi masyarakat juga harus membantu Pemkot Bandung,” tuturnya. *red

  • Penulis: mbiredaktur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Terkait Sumpah Dan Janji Wakil Ketua DPRD Kota Bandung Gelar Sidang Paripurna

    Terkait Sumpah Dan Janji Wakil Ketua DPRD Kota Bandung Gelar Sidang Paripurna

    • calendar_month Rabu, 16 Okt 2019
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 31
    • 0Komentar

    BANDUNG, MBInews.id – Sidang paripurna DPRD Kota Bandung dilaksanakan tepat jam 10:00 WIB di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung jalan Sukabumi 30 Bandung, (16/10/19). Sidang Paripurna dihadiri Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah (Sekda), Kapolres,  Dandim, Kadis, SKPD, Pemerintah  daerah terkait dan tamu undangan dalam Rapat Paripurna Pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD Kota Bandung Masa […]

  • Geruduk Kantor Wali Kota Bandung, Puluhan Warga  Tamansari  Minta Pemkot Tuntaskan Pembangunan Rumah Deret

    Geruduk Kantor Wali Kota Bandung, Puluhan Warga Tamansari Minta Pemkot Tuntaskan Pembangunan Rumah Deret

    • calendar_month Sabtu, 14 Des 2019
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 32
    • 0Komentar

    BANDUNG, MBInews.id – Puluhan warga RW 11 Kelurahan Tamansari menggeruduk Kantor Wali Kota Bandung, Jumat (13/12/2019) sore. Mereka datang mewakili 176 Kepala Keluarga (KK) warga RW 11 Tamansari yang telah sepakat dengan pembangunan rumah deret. Eulis, salah seorang warga RW 11 Tamansari menyampaikan keluh kesah kepada Wali Kota Bandung, Oded M. Danial dan Wakil Wali […]

  • Ungkap Dugaan Keterlibatan Eksekutif,  KPK Akan Usut Tuntas Kasus Dugaan Korupsi Banprov Jabar

    Ungkap Dugaan Keterlibatan Eksekutif, KPK Akan Usut Tuntas Kasus Dugaan Korupsi Banprov Jabar

    • calendar_month Selasa, 15 Jun 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 32
    • 0Komentar

    BANDUNG, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus Bantuan Provinsi (Banprov) Jawa Barat 2017-2019 tanpa pandang bulu. Termasuk mengungkap dugaan keterlibatan unsur eksekutif. Menanggapi itu, pakar hukum pidana Musa Darwin Pane mengapresiasi komitmen KPK untuk menuntaskan kasus yang telah menyeret tiga legislator Jabar, Abdul Rozaq Muslim, Ade Barkah, dan Siti […]

  • Jelang Lebaran, JPKP Cianjur Berikan Santunan Ke Yayasan Keswa Ranum

    Jelang Lebaran, JPKP Cianjur Berikan Santunan Ke Yayasan Keswa Ranum

    • calendar_month Jumat, 22 Mei 2020
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 35
    • 0Komentar

    CIANJUR, MBInews.id –  Momentum bulan suci ramadan sebagai bulan penuh keberkahan, dimanfaatkan oleh JPKP Cianjur seblumnyah sudah membagikan paket sembako untuk daerah Cianjur lainnya dengan beragam kegiatan positif Ketua JPKP Cianjur, lucky menuturkan acara hari ini pemberian santunan infaq ke yayasan keswa ranum  dan sebelumnya ia dan pengurus serta anggota jpkp cianjur membagikan paket sembako […]

  • Merasa Dibohongi DPRD Kota Sukabumi, Mahasiswa Akan Usut Tuntas

    Merasa Dibohongi DPRD Kota Sukabumi, Mahasiswa Akan Usut Tuntas

    • calendar_month Sabtu, 10 Okt 2020
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 37
    • 0Komentar

    SUKABUMI, MBInews.id – Aksi damai menolak UU Cipta Kerja elemen masyarakat di Kota Sukabumi membuahkan hasil. Namu tidak sesuai yang diharapkan. ” Meskipun DPRD Kota Sukabumi dalam aksi demonstrasi kemarin telah mengeluarkan surat secara kelembagaan, yang dianggap rancu. Akan tetapi itu bukan tujuan puncak kita dan belum bisa dikatakan menang dalam perjuangan penolakan Omnibus Law […]

  • Kadisdik: Pembebasan Lahan SMPN 6 Pangalengan Di Selesaikan Pembayaran Di Tahun 2026

    Kadisdik: Pembebasan Lahan SMPN 6 Pangalengan Di Selesaikan Pembayaran Di Tahun 2026

    • calendar_month Senin, 3 Nov 2025
    • account_circle MBI Admin
    • visibility 32
    • 0Komentar

    Kab.Bandung, Mbinews.id – Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Bandung, H. Asep Kusumah menepis isu yang beredar terkait dengan pelaksanaan pembangunan / Pembebasan Lahan SMPN 6 Kec Pangalengan Kab. Bandung ,Senen (3/10/2025) Menurut Asep Kusumah, proses terus berlanjut dan saat ini masih dalam persiapan proses pembayaran pembebasan lahanya kepada pemilik, Ujar Asep Kusumah di Area Hotel […]

expand_less