Beri Solusi Kepada Masyarakat untuk Rencana Braga Bebas Kendaraan

BANDUNG, Mbinews — Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Bandung, Ir. H. Agus Gunawan mengkritisi rencana penerapan program Braga Bebas Kendaraan yang akan diterapkan Pemerintah Kota Bandung.

Diharapkan , Pemerintah Kota Bandung memberikan sosialisasi yang jelas dan detail kepada masyarakat sebelum benar-benar menerapkan program Braga Bebas Kendaraan.

Karena masyarakat yang terdiri dari unsur warga yang tinggal di Jalan Braga serta para pengusaha di Jalan Braga harus diajak musyawarah agar program Braga Bebas Kendaraan tidak menjadi program sesaat.

Masyarakat harus dilibatkan. Konsep harus jelas, jangan sampai asal-asalan yang nantinya pemerintah dicemooh oleh masyarakat,” ujarnya, saat menjadi narasumber talk show Obrolan Plus Solusi (OPSI), di Studio PRFM, Sabtu, 27 April 2024.

Lebih lanjut Agus mengatakan, Pemerintah Kota Bandung harus menyiapkan skema arus lalu lintas yang jelas sebelum menerapkan program Braga Bebas Kendaraan.

Sebab, tanpa skema arus lalu lintas yang baik termasuk kantong-kantong yang jelas, kemacetan akan timbul di area-area lain ketika Jalan Braga dibebaskan dari lalu-lalang kendaraan.

“Jangan sampai Braga Bebas Kendaraan ini diterapkan hanya untuk memindahkan kemacetan. Jangan sampai Braga Bebas Kendaraan, tapi kemacetan timbul di mana-mana,” tuturnya.

Pemerintah Kota Bandung untuk mengangkat para pelaku UMKM serta Seni Budaya ketika Jalan Braga Bebas Kendaraan diterapkan. Hal ini demi meningkatkan perekonomian di kawasan Braga.

“Harus ada koordinasi, antar OPD ( Organisasi Perangkat Daerah ) Kota Banding apakah itu dengan Disbudpar, Koperasi dan UMKM, ini harus ada koordinasi jangan sampai hanya untuk satu pihak saja, pikirkan juga masyarakat yang ada di Braga,” katanya.

Menanggapi persoalan risiko kemacetan arus lalu lintas ketika Braga Bebas Kendaraan diterapkan, Plt Kepala Dishub Kota Bandung Asep Kuswara menyatakan, pihaknya telah menyiapkan kantong-kantong parkir resmi bagi warga.

“Untuk parkir on-street, kita siapkan kantong parkir di lahan milik pemerintah, sebagai contoh Balai Kota Bandung, Kantor Dinas Pengairan, Bank Bandung, BJB, Gedung Keuangan, Bina Marga, Basement Alun-alun. Sedangkan untuk kantong parkir on-street, kita arahkan di sekitaran Cikapundung atau area-area parkir yang dikelola oleh BLUD Parkir Dishub Kota Bandung,” katanya.

Selain itu, lanjut Asep, Dishub Kota Bandung juga menyiapkan konsep penjemputan wisatawan yang hendak menginap di kawasan Braga dengan menggunakan kendaraan khusus agar meminimalisir kemacetan.

“Kalau Braga Bebas Kendaraan diterapkan, wisatawan (termasuk tamu hotel) tidak membawa kendaraan pribadi, tapi dijemput menggunakan shuttle,” ucapnya.

Sementara Sekretaris Disbudpar Kota Bandung, Nuzrul Irwan Irawan menyebutkan, pihaknya telah siap berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas wisata dan perekonomian ketika program Jalan Braga Bebas Kendaraan diterapkan.

Kolaborasi yang telah disiapkan Disbudpar Kota Bandung ini untuk menonjolkan penampilan seni budaya, hotel dan penginapan, serta kafe dan restoran termasuk dari kalangan UMKM.

“Dalam menyukseskan Braga Bebas Kendaraan, kami telah berkoordinasi untuk menyediakan talenta-talenta musik serta sarana pendukung seni budaya. Kami juga telah berkoordinasi dengan Asosiasi Hotel dan Penginapan serta Asosiasi Kafe dan Restoran,” tuturnya.**