Dalih Kemanusiaan, IMM Minta Pilkada Ditunda Sampai Pandemi Usai
- account_circle mbiredaktur
- calendar_month Sabtu, 26 Sep 2020
- visibility 55
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
SUKABUMI, MBInews.id – Berlangsungnya perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Sukabumi menuai sorotan berbagai elemen mahasiswa di Sukabumi.
Seperti halnya yang jelaskan oleh Sekretaris Umum PC Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sukabumi Raya Ahmad Taopik, menilai pelaksanaan Pilkada 2020 dalam kondisi pandemi Covid-19 cukup beresiko tinggi. Apalagi tiap harinya siklus penambahan terkonfirmasi positif di kabupaten Sukabumi semakin bertambah.
“Berdasarkan update GTPP Kabupaten Sukabumi saja hari ini dari 159 terkonfirmasi positif, 26 orang dalam perawatan. Kemudian angka kematian menunjukkan 34 Probabel dan 4 dalam kondisi positif. Ini menunjukkan virus Covid-19 di Kabupaten belum terkendali dan sangat berbahaya. jelasnya, Sabtu (26/09/2020).
Selain dari itu jelas Ahmad Taopik, tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga protokol kesehatan pun tampak diacuhkan oleh sebagian masyarakat, sehingga pemerintah gubernur jabar mengeluarkan Pergub Nomor 60 Tahun 2020 tentang sanksi administrasi bagi warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan yang berlaku di seluruh kabupaten dan Kota di Jawa Barat.
“Gencarnya patroli yang dilakukan tim gabungan terkait protokol kesehatan masih banyak yang melanggar. Kemudian kemarin pada saat deklarasi koalsi beberapa pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati pun sangat tidak mengindahkan protokol kesehatan. Ini jelas sangat rawan penyebaran” tegasnya.
Atas dasar tersebut, secara tegas IMM Cabang Sukabumi Raya menolak berlangsungnya Pilkada 2020 dalam situasi pandemi Covid-19 dan lebih baik ditunda terlebih dahulu.
” Atas dasar itulah, kami segenap pengurus IMM Cabang Sukabumi menolak keras berlangsungnya Pilkada di masa pandemi Covid-19 ini. Lebih baik di undur sampai pandemi ini usai”, ujar Ahmad Taopik yang akrab disapa Atop.
Penolakan tersebut, kata Atop bukan tanpa alasan, melainkan mementingkan sisi kemanusiaan dari hal-hal yang akan merugikan semua pihak.
“Tentunya bukan berarti melawan atas hak demokrasi, akan tetapi demi menetralisir berkerumunan masa. Jadi lebih baik pemilihan ini diundur” pungkasnya. (Dian/Mbi).
- Penulis: mbiredaktur
Saat ini belum ada komentar