DPK Tembus Rp10 Triliun: Pemkot Sukabumi–OJK Jabar Genjot Pembiayaan 55 Ribu UMKM
- account_circle mbiredaktur
- calendar_month Selasa, 3 Mar 2026
- visibility 17
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
SUKABUMI,Mbinews.id– Ketimpangan antara likuiditas perbankan dan penyaluran kredit produktif menjadi sorotan dalam pertemuan Pemerintah Kota Sukabumi dengan Otoritas Jasa Keuangan Jawa Barat di Kantor OJK Jabar, Jalan Dago, Selasa (3/3/2026). Di tengah Dana Pihak Ketiga (DPK) yang telah melampaui Rp10 triliun, realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kota Sukabumi justru masih tertinggal—peringkat 25 dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat.
Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menargetkan pertumbuhan ekonomi kota yang kini berada di level 5,32% dapat terdongkrak hingga 8% secara bertahap. Namun, ia mengakui hambatan struktural pada fungsi intermediasi perbankan.
“Likuiditas perbankan kita sangat besar, tetapi kredit yang mengalir ke sektor produktif belum sebanding. Jika intermediasi tidak optimal, pertumbuhan ekonomi akan berjalan di tempat,” ujar Ayep.
Menurutnya, akselerasi pembiayaan bagi lebih dari 55 ribu pelaku UMKM menjadi kunci agar dana masyarakat yang tersimpan di bank kembali berputar di sektor riil. Tanpa dorongan pembiayaan produktif, potensi ekonomi daerah berisiko stagnan.
Sebagai langkah konkret, Pemkot mendorong inovasi pembiayaan melalui dana kebajikan, pengelolaan wakaf produktif, hingga skema Qordhul Hasan sebagai tahap inkubasi bagi usaha mikro sebelum mengakses kredit perbankan formal.
Kepala OJK Jawa Barat, Darwisman, menyambut inisiatif tersebut dan menilai pendekatan inkubatif penting untuk meningkatkan kelayakan usaha (bankable) pelaku UMKM.
“Dari lebih 55 ribu UMKM di Kota Sukabumi, baru sekitar 23 ribu yang mengakses pembiayaan perbankan. Ini menunjukkan ruang peningkatan inklusi keuangan masih sangat besar. Perbankan perlu lebih agresif, tentu dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian,” tegas Darwisman.
Melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), OJK akan memperkuat ekosistem pembiayaan terintegrasi, termasuk mendorong sektor unggulan seperti peternakan domba dan kambing melalui program kurban ASN, pengembangan susu sapi perah berbasis koperasi nasional, serta budidaya telur dan pisang.
Sinergi ini diharapkan tak sekadar menambah angka kredit tersalurkan, tetapi juga memperbaiki kualitas pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Di tengah likuiditas perbankan yang melimpah namun belum sepenuhnya mengalir ke sektor produktif, kolaborasi Pemkot Sukabumi dan OJK Jabar menjadi ujian konkret, apakah sektor keuangan mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah, atau tetap berhenti sebagai penghimpun dana semata. ardan/wan/mbi.
- Penulis: mbiredaktur
Saat ini belum ada komentar