Harga Bahan Pokok di Kota Bandung Terus Naik, Pansus 3 DPRD Kota Bandung Minta Pemkot Buat BUMD Khusus
- account_circle mbiredaktur
- calendar_month Senin, 25 Mar 2024
- visibility 54
- comment 0 komentar
- print Cetak
Anggota Pansus 3 DPRD Kota Bandung H. Wawan Mohamad Usman SP
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
BANDUNG, Mbinews — Mahalnya bahan kebutuhan pokok di Kota Bandung menjadi sorotan Pansus 3 DPRD Kota Bandung yang membahas mengenai Pelayanan, Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan di Kota Bandung.
Anggota Pansus 3 DPRD Kota Bandung H. Wawan Mohamad Usman SP mengatakan ,Saat ini harga kebutuhan bahan pokok masyarakat sangat mahal. Setiap hari mengalami kenaikan termasuk beras .
Kenaikan sembako ini mendorong Pansus 3 DPRD Kota Bandung , minta, agar Pemkot Bandung membuat BUMD khusus yang mengurus masalah ketersediaan bahan pangan di Kota Bandung.
Menurut Politisi Partai Golkar DPRD Kota Bandung ,BUMD ini dibutuhkan untuk memastikan ketersediaan bahan pangan di Kota Bandung bisa dipenuhi .Disinggung mengenai, upaya Pemkot Bandung dalam memenuhi kebutuhan pokok selama ini, upaya memang sudah ada, namun akan lebih baik jika upaya ini dilakukan oleh BUMD sehingga bisa dilaksanakan lebih fokus.
Sejauh ini Pemkot Bandung melalui dinas terkait sudah melakukan upaya untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Kota Bandung , dengan digelarnya pasar murah dan operasi pasar .
Bahkan, tidak dipungkiri, banyak warga yang mengaku sangat terbantu dengan program Pasar Murah.dan Operasi beras ini. Namun, bagaimanapun juga akan lebih baik jika masalah ketersediaan bahan pangan ini di handle oleh instansi khusus di Kota Bandung .
Seperti halnya ketersediaan beras yang sekarang dijamin oleh bulog. Menurut kami, hal itu tentu jauh lebih baik .
Dengan begitu, diharapkan ketersediaan pangan akan terus terjamin, harga juga lebih bisa dipantau sehingga tidak ada kecemasan di tengah-tengah warga Kota Bandung .
Lebih jauh politisi Partai Golkar DPRD Kota Bandung mengatakan, ketahanan pangan tidak hanya terkait konsumen, tetapi juga harus memperhatikan para produsen pangan.
Dengan demikian, peraturan yang dihasilkan tidak hanya menyejahterakan konsumen atau masyarakat, tetapi juga para produsen yang menghasilkan komoditas kebutuhan pokok sehari-hari.
Sebagai pemangku kebijakan, tidak hanya memperhatikan konsumen tapi juga produsen. Karena kita melihat bagaimana kesulitan dari produsen, seperti misalnya harga pakan dan lain sebagainya. *red
- Penulis: mbiredaktur
Saat ini belum ada komentar