Harga Sembako Naik, Dewan PKS Tanyakan Peran Pemerintah Terhadap Rakyat

SUKABUMI, Mbinews.id – Melonjaknya harga-harga bahan pokok penting (Bapokting) pada bulan Ramadhan, membuat sejumlah masyarakat maupun pelaku usaha menjerit. Termasuk di Kota Sukabumi, sejumlah bapokting saat ini terpantau mulai meroket naik. Hal tersebut membuat Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi Wawan Juanda turut angkat bicara, Rabu (06/04/2022).

“Memang sudah menjadi tradisi pada saat menjelang maupun memasuki bulan ramadhan harga-harga bahan sembako itu naik. Namun, untuk kali ini, justru terjadi karena kami dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai, peran pemerintah untuk mengatur harga-harga tersebut belum maksimal,” ujarnya.

Lanjutnya, perihal tradisi kenaikan harga-harga menjelang ramdhan maupun hari raya idul fitri juga, seharusnya tidak terjadi, jikalau memang peran pemerintah pusat dalam hal mengendalikan harga-harga tersebut, bisa berfungsi maksimal.

“Saat ini kan masih dalam masa pemulihan pasca pandemi Covid-19, harusnya harga-harga sembako di pasaran bisa dikelola dengan baik, sehingga masyarakat tidak menjerit,” ungkapnya.

Masih menurut politikus PKS Kota Sukabumi tersebut, dirinya menekankan kepada pemerintah pusat khusunya, agar bis segera mengambil langkah kongkrit mengatasi persoalan yang dimaksud.

“Pemerintah daerah tidak akan bisa mengambil keputusan apapun. Berdasarkan dialog dengan dinas terkait di daerah, mereka hanya mengikuti ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Oleh sebab itu, kami dari PKS berharap, agar pemerintah pusat bisa mengatur harga eceran tertinggi (HET) bagi seluruh pengusaha. Sehingga mereka tidak sewenang-wenang dalam mengeluarkan harga jual, yang nantinya akan berdampak langsung terhadap masyarakat di daerah,” bebernya.

Bahkan dirinya mengklaim, terkait kelangkaan dan tingginya harga jual minyak goreng di pasaran, itu terjadi akibat kurangnya peran pemerintah pusat dalam mengatur HET. Menurutnya, inilah suatu konsekuensi dari menyerahkan harga-harga kepada mekanisme pasar yang berlaku. Sehinga, para pemilik modal akan secara bebas mengatur harga-harga, sesuai dengan yang mereka kehendaki.

“Pemerintah harus hadir, negara jangan kalah oleh para oligarki. Negara harus bisa memberi kenyamanan dan ketenangan, serta kemudahan-kemudahan dengan harga-harga yang bisa terjangkau oleh masyarakat,” paparnya.

Sedangkan untuk di Kota Sukabumi sendiri, menurutnya peran Pemerintah Kota Sukabumi saat ini sudah cukup maksimal. Karena sesungguhnya, tugas yang dilakukan Pemeintah Kota Sukabumi saat ini, hanyalah sebatas memastikan ketersediaan bapokting, yang memang dibutuhkan pada saat bulan Ramadhan, maupun menjelang idul fitri kelak.

“Untuk dinas terkait di Kota Sukabumi, sebatas saat ini, saya melihat bahwa mereka sudah melakukan tupoksinya, untuk menjamin ketersediaan bapokting. Sedangkan untuk pengendalian harga, dikembalikan lagi kepada keputusan pemerintah pusat yang memang, kami dari PK menilai itu semua sangat tiak berpihak kepada rakyat,” pungkasnya.

Sebelumnya, seperti yang diberitakan di berbagai media, PKS merupakan salah satu partai yang menolak keputusan pemerintah pusat mencabut ketetapan HET minyak goreng. (Ardan/Wan/Mbi)