Breaking News
Trending Tags

Ini Penjelasan Wali Kota Sukabumi Terkait Raperda RTRW Tahun 2021-2041

  • account_circle mbiredaktur
  • calendar_month Kamis, 28 Okt 2021
  • visibility 33
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

SUKABUMI, Mbinews.id – Tahapan pelaksanaan perumusan Raperda revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Sukabumi tahun 2021-2041, sudah berlangsung selama dua tahun dan merupakan perjalanan panjang bagi pemerintah daerah. Revisi RTRW tersebut, sebelumnya sudah diajukan ke provinsi Jawa Barat, dan kementerian terkait. Karena, proses diatur ketat pemerintah pusat.

“Ketika menyusun Revisi RTRW dengan pertimbangan pentingnya perubahan. Penataan ruang ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007, di mana pemda dapat melakukan peninjauan satu kali dalam periode 5 tahunan,” ujar Walikota Sukabumi Achmad Fahmi, dalam acara rapat paripurna Pemandangan Umum Fraksi terhadap Penjelasan Wali Kota Sukabumi atas Raperda Kota Sukabumi tentang RTRW Kota Sukabumi Tahun 2021-2041, di Gedung DPRD Kota Sukabumi. Kamis, (28/10/2021).

Acara yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Sukabumi Kamal Suherman, dan unsur Wakil Pimpinan Jona Arijona, dan Wawan Juanda terbeut, di langsungkan juga Pencabutan Perda Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2017, tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada UPT RSUD Al-Mulk.

Fahmi mengungkapkan, Revisi RTRW tersebut karena berkurangnya daya dukung lingkungan dan sumber daya air. Selain itu juga, adanya percepatan proyek strategis yang dilaksanakan oleh Pememrintah Pusat dan Provinsi.Seperti, pembangunan jalan tol Bocimi, dan doubel trek kereta api yang akan menyebabkann perubahan.

“Pasca RTRW selesai, Pemkot Sukabumi pada tahun 2022 akan menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR),” katanya.

Untuk itu, terkait pemandangan umum Fraksi. Yakni, PDIP, PAN, Nasdem, Persatuan Rakyat, Gerindra, Golkar, PKS dan Demokrat, menjadi masukan bagi pemda dalam kerangka membangun sinergitas dan harmonisasi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan. Di mana perencanaan RTRW selaras dengan visi dan misi pembangunan, RPJPD dan RPJMD.

Usai rapat parpipurna, jajaran Anggota DPRD Kota Sukabumi direncanakan akan memebntuk Panitia Khusus (pansus) Tentang Raperda RTRw tersebut. Ardan/Wan/Mbi

  • Penulis: mbiredaktur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Cegah Kejadian Serupa, Pemeriksaan Lapas Sukabumi Diperketat

    Cegah Kejadian Serupa, Pemeriksaan Lapas Sukabumi Diperketat

    • calendar_month Kamis, 9 Sep 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 32
    • 0Komentar

    SUKABUMI, Mbinews.id – Tak ingin kecolongan, unit pelaksana Teknis Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 2B Sukabumi, melakukan pengecekan penggunaan alat elektronik, memeriksa kondisi kelistrikan, serta antisipasi gangguan keamanan dan ketertiban di lapas, Rabu (9/9/2021). Kepala Lapas Kelas 2B Sukabumi Christo Victor Nixon Toar mengatakan, kegiatan ini dilakukan atas arahan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan […]

  • Inovasi Buruan Sae Antarkan Kota Bandung Jadi Kota Terbaik Tingkat Nasional

    Inovasi Buruan Sae Antarkan Kota Bandung Jadi Kota Terbaik Tingkat Nasional

    • calendar_month Selasa, 4 Mei 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 33
    • 0Komentar

    BANDUNG, MBINews.id – Inovasi Buruan SAE (Pekarangan Sehat, Alami, Ekonomis) mendapat penghargaan dari Presiden Joko Widodo setelah Kota Bandung ditetapkan sebagai Kota Terbaik 3 dalam Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Wali Kota Bandung, Oded M Danial menjelaskan, konsep perencanaan pembangunan melalui Inovasi Buruan SAE menjadi andalan untuk meraih penghargaan tersebut. Sebab konsep pembangunan […]

  • Pengadilan Negeri Sukabumi, Keluarkan Inovasi e-SUKA

    Pengadilan Negeri Sukabumi, Keluarkan Inovasi e-SUKA

    • calendar_month Kamis, 3 Jun 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 35
    • 0Komentar

    SUKABUMI,Mbinews.id– Pengadilan Negeri Sukabumi mengeluarkan inovasi pelayanan kepada masyarakat. Inovasi yang disebut e- SUKA (Pendaftaran Surat Kuasa), dan serta aplikasi elektornik Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Aplikasi tersebut langsung diresmikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Abdul Kadir, yang dihadiri oleh Walikota Sukabumi Achmad Fahmi, di Halaman Pengadilan Negri Sukabumi. Kamis, (3/6/2021). cara tersebut juga […]

  • Rapat Komisi C Bersama DLH dan DPKP Bahas Sampah Hingga RTH

    Rapat Komisi C Bersama DLH dan DPKP Bahas Sampah Hingga RTH

    • calendar_month Senin, 20 Jun 2022
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 37
    • 0Komentar

    BANDUNG, MBInews.id – Komisi C DPRD Kota Bandung melakukan rapat kerja membahas terkait Evaluasi Program Kerja Triwulan I dan II TA. 2022, Rencana Perubahan TA. 2022 dan Rencana Program Kerja TA. 2023 bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman Kota Bandung (DPKP), di Ruang Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Bandung, Kamis […]

  • Di Kota Bandung Masih Banyak Siswa RMP yang di Pungut Biaya

    Di Kota Bandung Masih Banyak Siswa RMP yang di Pungut Biaya

    • calendar_month Sabtu, 12 Agt 2023
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 29
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews — Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung. menerima audiensi dari Relawan Peduli Pendidikan Indonesia (RAPPI) Kota Bandung perihal PPDB tahun 2023 bagi siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP), di Ruang Rapat Komisi D DPRD Kota Bandung, Jumat (11/8/2023). Selain Ketua Komisi D DPRD Kota Bandung, Aries Supriyatna, S.H., M.H., hDir pula Anggota Komisi D, […]

  • Bahas RKURPPAS TA 2022, Komisi I Soroti Perubahan Anggaran Dari Mitra Kerja

    Bahas RKURPPAS TA 2022, Komisi I Soroti Perubahan Anggaran Dari Mitra Kerja

    • calendar_month Selasa, 19 Okt 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 30
    • 0Komentar

    KAB. SUMEDANG, Mbinews.id – Bahas Rancangan Kebijakan Umum (RKU) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RPPAS) Tahun Anggaran 2022, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menyoroti perubahan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari mitra kerja. Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Bedi Budiman menjelaskan, dalam tatanan pemerintahan daerah, Komisi I […]

expand_less