Breaking News
Trending Tags

Komisi IV DPRD Jabar: Akibat Refocusing Anggaran, Angka Kemantapan Jalan Alami Penurunan

  • account_circle mbiredaktur
  • calendar_month Jumat, 4 Jun 2021
  • visibility 33
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MBINEWS.ID, KAB TASIKMALAYA -Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat lakukan monitoring kegiatan Tahun anggaran 2021 dan rencana kegiatan tahun anggaran 2022 di UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah V, Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, Kamis (3/6/2021).

Anggota Komisi IV DPRD Jabar Daddy Rohanady mengatakan, kunjungan kerja tersebut dilakukan dalam rangka untuk memantau angka kemantapan jalan di setiap UPTD Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat.

Menurut Daddy, kontribusi dari masing-masing UPTD akan menggambarkan secara keseluruhan jumlah angka kemantapan jalan di Jawa Barat.

“Kami ingin tau berapa angka kemantapan jalan di UPTD ini , karena biar bagaimanapun kontibusi dari masing- masing UPTD akan menggambarkan secara keseluruhan angka kemantapan jalan di Jawa Barat”ucap Daddy.

Daddy menyatakan, bahwa angka kemantapan jalan berada dibawah 80 % , hal tersebut terjadi karena adanya refoccusing anggaran yang terjadi di tahun 2020 hingga 5 kali dan revisi target – target Indikator Kinerja Utama atau IKU didalam RPJMD.

“Sebetulnya prediksi saya mendekati kenyataan , kalau di 2020 ada refocusing sampai 5 kali kemudian ada revisi target – target IKU di dalam RPJMD otomatis  juga merevisi target – target IKD , ini dari awal tingkat kemantapan jalan itu 95 turun ke 92 sekarang turun lagi ke 88 dan mereka sendiri tidak yakin sampai ke angka 80, artinya apa , ada pekerjaan rumah yang begitu besar untuk meningkatkan merehabilitasi jalan – jalan yang ada di Jawa Barat ” tambah Daddy .

Daddy juga mengatakan , Komisi IV consern pada target RPJMD untuk mencapai angka yang telah ditetapkan dalam RPJMD yaitu angka 88 % angka kemantapan jalan yang konsekuensinya adalah pada dukungan anggaran untuk rehabilitasi dan pemeliharaan jalan .

” Komisi IV consern pada target RPJMD untuk mencapai angka yang telah ditetapkan dalam RPJMD angka 88% kemantapan jalan itu konsekuensinya adalah pada dukungan anggaran untuk rehabilitasi dan pemeliharaan  jalan , kalau itu tidak terjadi (dukungan anggaran jalannya maka mimpi saja untuk mencapai angka yang telah di tetapkan dalam RPJMD”katanya.

“Saya kira itu poinnya , jadi PR untuk kawan – kawan di Komisi IV yang merupakan anggota Badan Anggaran untuk memperjuangkan jangan sampai angka kemantapan jalan kita dibawah 80 ” Tutup Daddy Rohanady.

  • Penulis: mbiredaktur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • KPK Gelar Kick Off ACWG G20, Berikut Sambutan Firli Bahuri

    KPK Gelar Kick Off ACWG G20, Berikut Sambutan Firli Bahuri

    • calendar_month Minggu, 6 Mar 2022
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 35
    • 0Komentar

    JAKARTA, MBInews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Kick Off Anti-Corruption Working Group (ACWG) G20, yang menandai dimulainya pembahasan upaya pemberantasan korupsi oleh negara-negara anggota G20. Dalam sambutannya, Firli menyampaikan, saat ini Indonesia tengah menghadapi krisis kesehatan dan pelemahan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Namun, Firli mendorong agar masyarakat tetap optimistis untuk bangkit dari krisis. “Masalah […]

  • Jubir Paslon No1, Kang Darus : Jangan Sangkut  Pautkan Uang Jual Beli Tanah Dengan Money Politik !

    Jubir Paslon No1, Kang Darus : Jangan Sangkut Pautkan Uang Jual Beli Tanah Dengan Money Politik !

    • calendar_month Jumat, 4 Des 2020
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 28
    • 0Komentar

    SOREANG, MBInews.id – Juru bicara paslon bupati/wakil bupati Bandung nomor urut 1, Nia -Usman, Dadang Rusdiana menanggapi pernyataan Kesatuan Aksi Masyarakat dan Mahasiswa Jawa Barat (KAMJB) yang meminta Bawaslu untuk mendiskualifikasi Nia-Usman. Menurut Kang Darus sapaan akrabnya, permintaan untuk mendiskualifikasi Nia-Usman terlalu mengada-ada. Sebab, kata dia, mereka tidak mengantongi dasar hukumnya. “Diskualifikasi itu dapat dilakukan […]

  • Antisipasi Sengketa Publik, Pemkot Sukabumi  Harus Aktifkan Kembali Website SKPD

    Antisipasi Sengketa Publik, Pemkot Sukabumi Harus Aktifkan Kembali Website SKPD

    • calendar_month Senin, 25 Nov 2019
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 26
    • 0Komentar

    SUKABUMI, MBInews.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi terus berupaya agar semua bentuk infromasi bisa diterima oleh masyarakat sesuai dengan Undang-Undang no 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Salah satu langkah yang saat ini tengah di bangun, yakni mengaktifkan kembali semua website di setiap satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing. “Kemarin kita kumpulkan semua […]

  • Langkah DMK dalam PILKADA KAB. BANDUNG 2020, dan Refleksi Penguatan RK

    Langkah DMK dalam PILKADA KAB. BANDUNG 2020, dan Refleksi Penguatan RK

    • calendar_month Kamis, 19 Sep 2019
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 31
    • 0Komentar

    Bismillahirrahmanirrahim Dalam perjalanan politisnya Ridwan Kamil ( RK ) sungguh sangat luar biasa, saya suka bilang kalau RK punya Gurat (Garis) emas sama halnya seperti Jokowi, dan Alhamdullillah saya turut serta di dalam gerak langkahnya RK,  bahkan bisa di bilang menjadi salah satu guru politisnya RK, sejak RK mencalonkan Walikota. Bagaimana tidak, saya bisa di […]

  • Sah Diresmikan, WaliKota Sukabumi: Mal Pelayanan Publik Hadirkan Kemudahan Pelayanan Masyarakat

    Sah Diresmikan, WaliKota Sukabumi: Mal Pelayanan Publik Hadirkan Kemudahan Pelayanan Masyarakat

    • calendar_month Kamis, 23 Des 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 31
    • 0Komentar

    SUKABUMI, Mbinews.id – Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi, resmikan secara langsung Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Sukabumi. MPP Kota Sukabumi, berada di Jalan Ahmad Yani Kota Sukabumi, tepatnya di Gedung Tiara Toserba Kota Sukabumi. MPP merupakan sebuah sarana dan fasilitas penunjang, bagi masyarakat yang diberikan Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi, untuk memberikan kemudahan dan kebahagiaan bagi […]

  • APPETRA Jabar Mengeluh tarif SSTU dan Tarif Sewa Tempat Usaha. Memberatkan

    APPETRA Jabar Mengeluh tarif SSTU dan Tarif Sewa Tempat Usaha. Memberatkan

    • calendar_month Senin, 7 Okt 2024
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 40
    • 0Komentar

    BANDUNG, Mbinews — Komisi B DPRD Kota Bandung menerima audiensi dari Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional (APPETRA) Jawa Barat, di ruang komisi B, Senin, 7 Oktober 2024. Para pedagang pasar mengadu kepada Komisi B terkait keberatan mereka atas pemberlakukan surat sewa tempat usaha (SSTU) dan tarif sewa tempat usaha. APPETRA Jawa Barat diterima Ketua Komisi B […]

expand_less