Breaking News
Trending Tags

Pokja PWI Kota Bandung Tetap Solid Tolak Penunjukan PLT yang Melanggar Aturan

  • account_circle mbiredaktur
  • calendar_month Sabtu, 14 Jun 2025
  • visibility 35
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

BANDUNG, Mbinews – Pernyataan Sikap Pokja PWI Kota Bandung: Tetap Solid dan Tolak Penunjukan PLT yang Langgar Aturan Organisasi

Puluhan wartawan yang tergabung dalam Pokja (Kelompok Kerja) PWI Kota Bandung menyatakan sikap tegas menanggapi dinamika internal PWI. Pokja PWI Kota Bandung memandang khususnya di Jawa Barat, dengan pengangkatan Pelaksana Tugas (PLT) serta pembekuan kepengurusan dan penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) di sejumlah Kabupaten/Kota di Jawa Barat merupakan langkah yang berpotensi memicu konflik internal dan merusak marwah organisasi.

Sementara, rekonsiliasi PWI antara kubu Hendry C. Bangun Ketua Umum PWI Kongres Bandung bersama Zulmansyah Sekedang Ketua Umum PWI Kongres Luar Biasa tengah berproses berdasar Kesepakatan Jakarta yang ditandatangani kedua belah pihak belum lama ini. Dan akan segera menggelar kongres PWI selambat-lambatnya pada akhir Agustus tahun ini.

Dalam rapat rutin di Sekretariat PWI Kota Bandung, Kamis (12/6/2025), Ketua Pokja PWI Kota Bandung, Zaenal Ihsan, menyampaikan keprihatinannya atas pembekuan sepihak terhadap 10 kepengurusan PWI kota dan kabupaten di Jabar. Menurutnya, pengangkatan PLT yang menggantikan kepengurusan yang dibekukan diduga melanggar aturan organisasi.

Lebih memprihatinkan lagi, bersumber dari informasi bahwa sejumlah PLT yang diangkat disebutkan merupakan anggota PWI yang sudah tidak aktif atau kadaluarsa. Selain itu, penerbitan Kartu Tanda Anggota (KTA) juga diduga tidak mengikuti prosedur yang berlaku.

Kota Bandung Tetap Solid
Menjelang Kongres PWI pada Agustus 2025, Ihsan mengkhawatirkan kondisi ini dapat memecah kestabilan organisasi. Ia menegaskan, Pokja PWI Kota Bandung berkomitmen menjaga soliditas dan mengajak seluruh pengurus dan anggotanya untuk tidak terpecah belah.

“Kami mengingatkan pihak-pihak yang berambisi agar tidak mengesampingkan aturan organisasi,” tegasnya.

Karenanya, Ihsan sapaan akrabnya, menekankan kepada seluruh anggota Pokja PWI Kota Bandung untuk tetap berpegang teguh pada mekanisme maupun aturan organisasi yang berlaku.

Serta memastikan pula, sebagai benteng utama bahwa Pokja PWI Kota Bandung harus tetap solid dan fatsun di bawah kepengurusan Ketua PWI Jawa Barat, Hilman Hidayat.

Kota Bandung Jadi Benteng Utama

Dukungan serupa disampaikan Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Provinsi Jawa Barat, Ahmad Sukri (Arie).

Pada kesempatan itu Arie mengungkap secara gamblang ihwal serta terjadinya dualisme kepemimpinan PWI. Begitu pula langkah strategis yang dipersiapkan dalam mengawal pelaksanaan kongres pada Agustus mendatang.

Meski saat ini PWI Jabar diisi PLT versi Kongres Bandung, ia menegaskan bahwa Kota Bandung harus menjadi benteng terakhir dalam menjaga integritas kepengurusan.

“Penunjukan PLT di sejumlah daerah dilakukan tanpa proses yang sesuai. Mereka dianggap tidak sah karena tidak ditandatangani oleh Ketua Umum, Ketua Bidang Organisasi, dan Sekretaris Jenderal PWI Pusat,” tegasnya.

Pelanggaran Prosedur Keanggotaan

Arie pun menjelaskan, aturan PWI mensyaratkan calon anggota harus mengikuti Orientasi Keanggotaan dan Kaderisasi (OKK) sebelum menjadi PWI Muda. Sementara untuk naik menjadi anggota biasa, wajib lulus Uji Kompetensi Wartawan (UKW) setelah dua tahun menjadi anggota muda.

“Pengangkatan anggota biasa hanya boleh dilakukan Ketua Umum PWI dengan syarat ketat, seperti prestasi jurnalistik bergengsi. Namun, yang terjadi justru pengangkatan tanpa memenuhi kriteria,” ujarnya.

Peringatan untuk Menjaga Marwah PWI

Rapat rutin tersebut kemudian dipungkas dengan dilakukannya pernyataan sikap bersama seluruh pengurus serta anggoya Pokja PWI Kota Bandung.

Pernyataan sikap ini menjadi bentuk penolakan terhadap praktik yang dinilai merusak tata kelola organisasi. Pokja PWI Kota Bandung mendesak semua pihak menaati regulasi dan menghindari tindakan sepihak yang berpotensi memicu perpecahan di tubuh wartawan Jawa Barat. **

  • Penulis: mbiredaktur

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Komisi IV : Anggaran Program RUTILAHU Perlu Ditingkatkan

    Komisi IV : Anggaran Program RUTILAHU Perlu Ditingkatkan

    • calendar_month Kamis, 11 Nov 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 33
    • 0Komentar

    KABUPATEN PURWAKARTA, Mbinews.id – Program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) yang saat ini sudah berjalan masih perlu ditambah baik dari segi volume jumlah dan volume anggarannya. Hal itu diungkapkan Sekretaris Komisi IV Buky Wibawa bahwa pada saat ini perlu ada penambahan dalam segi volume jumlah rumah yang akan dilakukan pembaharuan dan volume anggaran karena dinilai […]

  • Wali Kota Sukabumi Serahkan Kajian Perluasan Wilayah ke DPRD Jabar

    Wali Kota Sukabumi Serahkan Kajian Perluasan Wilayah ke DPRD Jabar

    • calendar_month Rabu, 13 Agt 2025
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 51
    • 0Komentar

    SUKABUMI, Mbinews.id – Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, mengungkapkan perkembangan rencana penggabungan sebagian wilayah Kabupaten Sukabumi ke dalam wilayah administratif Kota Sukabumi. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Rabu (13/08/2025). Dalam rapat tersebut, Ayep memaparkan bahwa pihaknya mengusulkan 9 kecamatan untuk masuk ke wilayah Kota Sukabumi. Kecamatan yang dimaksud meliputi […]

  • Komisi D DPRD Sumut : PT Bridgestone Sumatera Rubber Estate Berjanji Perbaiki Jalan Sekitar

    Komisi D DPRD Sumut : PT Bridgestone Sumatera Rubber Estate Berjanji Perbaiki Jalan Sekitar

    • calendar_month Jumat, 4 Jun 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 37
    • 0Komentar

    MEDAN, MBInews.id – Komisi D DPRD Sumatera Utara (Sumut) memastikan akan menagih janji PT Bridgestone Sumatera Rubber Estate untuk memperbaiki jalan di sekitar kawasan HGU yang dikelola perusahaan, yang berada di Simalungun dan Serdang Bedagai. Pasalnya, sejak kurang lebih 20 tahun beroperasi, perusahaan bisa dibilang belum pernah melakukan perbaikan jalan yang saat ini kondisinya kian […]

  • Cegah Lonjakan Covid-19 Jelang Nataru, Pemkot Bandung  Siap Terapkan PPKM Level 3

    Cegah Lonjakan Covid-19 Jelang Nataru, Pemkot Bandung Siap Terapkan PPKM Level 3

    • calendar_month Senin, 22 Nov 2021
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 27
    • 0Komentar

    BANDUNG, Cegah Lonjakan Kasus Covid-19 Melonjak Pemkot Bandung siap mengikuti arahan pemerintah pusat dalam pengetatan pada libur natal dan tahun baru 2022 Termasuk jika harus kembali menerapkan Perberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3.  Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satpol PP Kota Bandung, Idris Kuswandi mengatakan “Itu pertimbangan dalam antisipasi, Natal dan tahun baru […]

  • Wakil Wali Kota Sukabumi Buka Kegiatan Penyuluhan Keamanan Pangan Untuk UMKM

    Wakil Wali Kota Sukabumi Buka Kegiatan Penyuluhan Keamanan Pangan Untuk UMKM

    • calendar_month Kamis, 29 Sep 2022
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 32
    • 0Komentar

    SUKABUMI,Mbinews.d– Kolaborasi antara Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (Diskumindag) dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Sukabumi menjadi salah satu bukti keseriusan Pemerintah Kota Sukabumi memberikan pelayanan kepada pelaku UMKM dalam hal keamanan pangan. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Wali Kota Sukabumi, Andri Setiawan Hamami, saat memebuka kegiatan penyuluhan keamanan pangan bagi para pelaku Usaha […]

  • Ini Kata Wali Kota Sukabumi Saat Pimpin Apel Pagi

    Ini Kata Wali Kota Sukabumi Saat Pimpin Apel Pagi

    • calendar_month Senin, 14 Apr 2025
    • account_circle mbiredaktur
    • visibility 40
    • 0Komentar

    SUKABUMI,Mbinews.id– Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, mengungkapkan, jika peranya sebagai Wali Kota bukan lagi sebagai pekerja, melainkan sebagai pelayan masyarakat. “Saya masuk ke dunia politik dan menjadi Wali Kota bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Jika masih ada kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial yang tinggi, maka itu bukan hanya masalah masyarakat, tapi juga kegagalan kita […]

expand_less